Anggota Komisi IV DPRD Lampung Sikapi Izin Ecer Gas Elpiji 3 Kg

 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengizinkan pengecer atau warung kelontong menjual gas LPG 3 Kg, dengan ketentuan bahwa mereka akan dijadikan sebagai sub pangkalan.

Menanggapi kebijakan ini, Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Hadi Yunanto, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal pelaksanaannya di wilayah Lampung.

Sebagai mitra kerja ESDM Provinsi Lampung, kami di Komisi IV tentu akan mengawasi penerapan kebijakan ini, terutama dalam proses pengangkatan pengecer menjadi sub pangkalan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).

Budi mengapresiasi langkah pemerintah yang bertujuan memperbaiki tata kelola distribusi gas serta memastikan harga yang lebih merata di masyarakat. Namun, ia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, khususnya Dinas ESDM, untuk memastikan kebijakan ini berjalan tepat sasaran dan tetap mengakomodasi semua pengecer, terutama para pengusaha kecil.

“Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi pengecer dalam mendapatkan pasokan gas LPG. Jangan sampai aturan ini justru membebani mereka atau bahkan menghilangkan sumber pendapatan bagi yang tidak terdaftar sebagai sub pangkalan,” jelasnya.

Selain itu, Budi menekankan pentingnya Pemprov Lampung memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan kelangkaan gas LPG di pasaran.

“Gas LPG merupakan kebutuhan pokok masyarakat, baik untuk rumah tangga maupun usaha. Oleh karena itu, Pemprov harus bergerak cepat dalam mengantisipasi potensi kelangkaan, karena hal ini dapat memicu keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat,” tegasnya seperti dilansir pembaruan. 

Pansus DPRD Berikan 16 Rekomendasi LHP BPK ke Gubernur Lampung

Bandarlampung -  Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Lampung memberikan 16 rekomendasi kepada Gubernur Lampung.

Juru bicara sekaligus Sekretaris Pansus LHP BPK Munir Abdul Haris menjelaskan, Pansus DPRD Lampung memberikan 16 rekomendasi yang mencakup sejumlah langkah konkret yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Beberapa poin penting yang disorot meliputi pembentukan Tim Tindak Lanjut untuk menangani rekomendasi BPK, pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta upaya pengoptimalan pengelolaan aset daerah dan peningkatan kinerja BUMD.

Berikut adalah rincian 16 rekomendasi yang diberikan oleh Pansus DPRD Lampung:

-Segera tindaklanjuti semua rekomendasi dan temuan BPK oleh gubernur dan aparat pengelola keuangan daerah.

-Bentuk Tim Tindak Lanjut untuk memastikan implementasi rekomendasi BPK yang berkelanjutan.

-Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat.

-Ambil kebijakan konkret untuk meningkatkan pencapaian PAD guna menghindari beban keuangan daerah di tahun-tahun berikutnya.

-Segera selesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga dan salurkan DBH ke kabupaten/kota sesuai kemampuan keuangan daerah.

-Minta OPD untuk melakukan efisiensi anggaran dalam upaya mengurangi defisit yang terus berulang.

-Semua pejabat pengelola keuangan daerah wajib mematuhi aturan dalam pengelolaan anggaran.

-Tingkatkan sistem pengendalian internal di setiap OPD untuk memastikan anggaran dikelola secara optimal.

-Intensifkan penagihan pajak, termasuk kepada perusahaan yang menunggak pajak.

-Optimalkan sistem informasi rumah sakit (SIMRS) di RSUD Abdul Moeloek untuk meningkatkan layanan dan mencegah potensi kerugian.

-Lakukan audit terhadap pelaksanaan reses DPRD yang terindikasi melanggar aturan administrasi dan keuangan.

-Semua OPD diminta menyusun perencanaan kinerja dan belanja yang lebih efektif untuk mendukung pendapatan daerah.

-Optimalkan pengelolaan aset daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

-Evaluasi kinerja BUMD yang merugi dan dorong pembentukan BUMD baru untuk meningkatkan PAD.

-Dorong Bank Lampung untuk berinovasi dalam bisnis guna memenuhi modal minimum Rp3 triliun sesuai regulasi OJK.

-Lakukan audit investigatif terhadap rekanan OPD Bina Marga yang belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai temuan BPK. 

Bapemperda DPRD Provinsi Lampung Targetkan 15 Raperda Rampung di 2025

Bandarlampung - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung menargetkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Perda di tahun anggaran 2025 ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bapemperda Provinsi Lampung, Hanifal.

Dalam rincian tersebut, enam Raperda berasal dari usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, sementara sembilan lainnya merupakan usulan dari DPRD Provinsi Lampung. Dari sembilan Raperda yang diusulkan oleh DPRD, tiga di antaranya merupakan luncuran dari tahun 2024 yang belum terselesaikan.

“Total ada 15 Raperda yang akan menjadi target kita untuk disahkan menjadi Perda di tahun anggaran 2025 ini. Dari 15 tersebut, 9 diantaranya Raperda tunggakan tahun sebelumnya yang belum disahkan,” ucap Hanifal, Rabu (12/2).

Lebih lanjut, Hanifal menjelaskan ada dua Raperda dari usulan Pemprov Lampung yang menjadi lanjutan dari 2024, yakni mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum PD BPD Lampung menjadi PT BPD Lampung, serta perubahan bentuk badan hukum Nomor 7 Tahun 2011 terkait PD Wahana Raharja yang akan berubah menjadi PT Wahana Raharja.

“Kita (Bapemperda) juga akan meminta pimpinan DPRD untuk segera menyurati tiap-tiap komisi untuk mengusulkan judul Raperda yang akan dibahas,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Hujan Deras Disertai Angin Kencang Robohkan Satu Rumah di Lampung Selatan

Lampung Selatan (Sidomulyo) - Hujan deras mengguyur Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), sejak beberapa hari terakhir. Tak hanya sekedar mengakibatkan sejumlah jalan tergenang air. Lebih dari itu, sedikitnya satu unit rumah semi permanen roboh.

Peristiwa rumah roboh tersebut terjadi di Dusun 02, Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo. Selasa (04/02/2025), Pukul 15:00 WIB. Rumah yang di huni Muhammad Aminin (35) beserta istri dan anaknya roboh akibat tak kuat menahan derasnya hujan.

Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah.

Kepolsek Sidomulyo diwakili anggota piket KA.SPKT Aipda Poppy Jumardianto, membenarkan insiden peristiwa rumah roboh di wilayah kejadian tersebut.

"Benar rumah roboh, akibar hujan deras disertai angin kencang dari pukul 15:00 WIB," ujarnya.

Setelah mendengar informasi adanya rumah roboh di wilayahnya Camat, Sekcam Sidomulyo, Satpol PP beserta Damkar. Bergegas datang ke lokasi kejadian.

Camat Sidomulyo yang diwakili Sidik, S.H, selaku Sekcam menuturkan, kerugian material akibat rumah roboh tersebut di perkirakan sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya pasca kejadian, pihaknya bersama Pemerintah Desa Sidowaluyo akan tindak lanjut gotong royong bersama warga.

"Pemerintah Kecamatan Sidomulyo meninjau lokasi langsung apa kejadian pada hari ini akan kami laporkan ke Dinas terkait BPBD Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya besok kami dengan kepala Desa dan warga akan bergotong-royong bersama agar bangunan ini cepat selesai dan dapat di tempati kembali," jelasnya.

Sementara itu, Opi Nurjayanti (28) yang merupakan istri dari Muhammad Aminin (35) mengungkapkan saat kejadian kejadian terjadi dirinya berada di dalam rumah. Tepatnya saat beliau berada di dalam kamar mandi.

"Awalnya tadi dari kamar mandi terus kedepan tiba-tiba rumahnya roboh. Didalam situ kulkas, mesin cuci dan perbotan rumah tangga lainnya," kata dia.

Lebih lanjut, Opi Nurjayanti (28) berharap kepada baik Pemerintah Desa, Kecamatan hingga Kabupaten, agar tempat tinggalnya segera dapat di bantu untuk perbaiki.

"Mudah-mudahan dapat dibantu untuk di perbaiki," tambahnya. (Red).

Pelanggaran Lalulintas di Lampung Selatan Menurun

Lampung Selatan, (Kalianda),- Berbeda dengan tindak kejahatan, awal tahun di bulan Januari 2025 pelanggar lalulintas di wilayah hukum polres Lampung Selatan kian menurun dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2024. Sabtu (1/2/2025)

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala satuan lalu lintas (kasat lantas).Polres Lampung Selatan AKP R.Manggala Agung SM., SIK.,MH., CPHR. Di ruang kerjanya di Mapolres Lampung Selatan, Di bulan Januari tahun 2025 pelanggar lalulintas mencapai 300 pelanggar, angka tersebut dibandingkan dengan di bulan Januari di tahun Lalau terjadi penurunan.

"Januari tahun 2025 pelanggar lalulintas mencapai 300 pelanggar, angka tersebut dibandingkan dengan di bulan Januari di tahun Lalau terjadi penurunan," papar AKP R. Menggala

AKP Menggala Lelaki lulusan Akpol tersebut di dampingi oleh Kanitnya Iptu Butar Butar, menjelaskan terjadi laka lantas di wilayah hukum polres Lampung Selatan di bulan Januari sebanyak 30 kejadian laka.

"Laka di bulan Januari ini ada 30 kejadian laka yang sehingga meninggal dunia," ucap lelaki lulusan Akpol tersebut.

Himbauan terhadap masyarakat Agar selalu tertib berlalulintas, sayangi diri anda sendiri serta sayangi keluarga, maka tertib berlalulintas seperti memakai standar berkendara memakai helem bagi berkendara menggunakan motor, untuk mengendarai mobil terlebih pengecekan kondisi mobil terbelih dahulu sebelum kendaraan berjalan, serta melangkapi surat menyurat kendaraan. (Red)

Muhammad Yani Nahkodai Apdesi Lampung Selatan Periode 2025-2030

Lampung Selatan: Muhammad Yani mendapat amanah menjabat Ketua Apdesi Kabupaten Lampung Selatan.

Terpilihnya Ahmad Yani selaku Ketua Apdesi Lamsel secara aklamasi, berdasarkan hasil rapat bersama yang dihadiri 15 dewan pimpinan kecamatan dari 17 kecamatan yang ada.

Ketua Apdesi Lampung, M.Hijrah Syah Putra mengatakan, sangat berterimakasih kepada seluruh anggota yang hadir serta kepada panitia penyelenggara kegiatan tersebut.

“Terima kasih telah hadir bersama di kegiatin ini, dan tarutama kepada tim formatur panitia yang telah menyiapkan dari satu bulan kegiatan yang di selengarkan,” paparnya, Senin (3-2-2025).

M.Hijrah Syah Putra menjelaskan, seusai kegiatan pemilihan dengan berjalanya tanpa ada hambatan lantaran hanya satu calon, maka pimilihan dilakukan secara Akalamasi, dan selamat untuk yang terpilihnya menjabat ketua Apdesi ketua yang beru periode 2025-2030.

“Selamat buat Bung Yani atas menjabat Ketua Apdesi Lamsel, lebih tepatnya nanti saat usai pelantikan yang akan segara dilaksanakan, untuk itu segara menyusun pemberkasan kelengkapan guna pelantikan,” bebernya.

Hal senada dikatakan Sekertaris DPD Apdesi Provinsi Lampung Umum Firli Zanni, ia mengucapkan terimakasih teleh usainya penyelenggaran kegiatan pemilihan Apdesi Kabupaten Lampung Selatan. Pihaknya menambahkan agar proses kepengurusan Apdesi di setiap kecamatan agar segera dijalankan.

“Kiranya tinggal menunggu pemberkasan struktur kepengurusan masing- masing kecamatan, paling lama sekiranya 30 hari kerj, agara Ketua Apdesi terpilih ini di lantik. Jika sudan di lantik baru melakukan program kerja,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Desa Way Huwi, Muhammad Yani mengatakan, berterima kasih kepada seluruh anggota Apdesi Lamsel yang telah memberikan amanah terhadap dirinya.

“Terima kasih sebesar-besarnya atas memberikan kepercayan terhadap dirinya untuk memangku jabatan yang telah di berikan ke saya, dan saya berharap kita sama- sama bersenergi bersama untuk membesarkan organisasi ini,” paparnya.

“Untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu, guna kepengurusan pemberkasan struktur organisasi, baru kita fokus ke program kerja,” pungkasnya. (Erl).

Bupati Terpilih Lampung Selatan Dampingi Menko Bidang Pangan Kunjungi Warga Korban Banjir

Lampung Selatan - Mentri Kordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, tinjau lahan persawahan yang terdampak banjir akibat meluapnya sungai Way Sekampung di Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Selain meninjau banjir Menteri Kordinator bidang pangan H. Zulkifli Hasan, juga memberikan bantuan bibit padi kepada para petani yang sawahnya terendam banjir, Rabu (29/1/2024) 

Dalam kunjungannya Menko bidang pangan H. Zulkifli Hasan, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi Pratama, dan M. Syaiful Anwar, Dandrem 043/ Gatam Brijend Rikas Hidayatulloh SE MM, Dandim 421/ LS Letkol Inf Esnan Riyadi, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, Kejati Lampung Selatan, Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Azizi Hasan, Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Lampung Selatan, Korfopincam Kecamatan Palas serta masyarakat yang terdampak banjir. 

Menteri Kodinator bidang Pangan H. Zulkifli Hasan, menjelaskan bawah banjir ini di sebabkan meluapnya sungai Way Sekampung masuk ke areal persawahan, sehingga merendam ribuan hektar lahan persawahan milik petani yang telah di tanami padi dengan umur tanam 1-3 minggu, untuk itu saya sangat prihatin dengan kondisi lahan persawahan yang terendam banjir. 

"Bagi para petani yang lahan persawahnya terendam banjir kita telah menyiapkan bantuan bibit padi agar para petani bisa menanam kembali sawah milik mereka apa bila air banjir yang merendam sawah telah surut, selain bantuan bibit padi kita juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang lahan sawahnya terendam banjir." Ucap Menko bidang Pangan H. Zulkifli Hasan. 

Selain memberikan bantuan bibit dan sembako. Menko bidang pangan H. Zulkifli Hasan, di dampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih beserta Danrem / Gatam Dandim/ LS dan Kapolres / LS, juga meninjau irigasi tersier yang telah limpas dan masuk ke pemukiman masyarakat RT 7 dan RT 8 di Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Lampung Selatan. 

Setelah Menko bidang pangan H. Zulkipli Hasan, bersama Rombongan meninjau lokasi irigasi tersier yang ada di Desa Bandan Hurip, Menko mengatakan bahwa, irigasi tersier ini perlu dilakukan normalisasi kembali agar air sungai Way Sekampung yang masuk ke irigasi tersier ini tidak semapat limpas seperti sekarang ini, irigasi tersier ini telah mengalami pendangkalan sehingga air tidak lancar dan cepat limpas apa bila sungai Way Sekampung banjir." Ucap bebelia

Maman (43) salah satu masyarakat Rt 07 yang rumahnya mulai kemaren sore terendam banjir akibat limapasnya irigasi tersier di samping rumahnya mengatakan, limpasnya irigasi tersier ini akibat airnya menggenang dan tidak bisa keluar kembali ke sungai Way Sekampung, sehingga airnya irigasi tersier limpas masuk ke pemukiman dan merendam rumah kami. 

"Selain rumah, sawah saya yang luasnya 1,5 hektar juga terendam banjir akibat meluapnya sungai Way Sekampung. Umur tanaman padi milik saya sudah berumur 3 minggu sudah terendam selama 12 hari ini, maka padi tanaman saya sudah pasti membusuk dan masa panen akan mengalami kemunduran untuk menanam kembali, sehingga saya pun harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah, kemana saya harus mencari modal untuk tanam kembali." Ucapnya dengan nada sendu. (Red)

Komisi V DPRD Lampung Terima Perwakilan Puluhan Guru

 Puluhan guru honorer di Lampung yang tergabung dalam Forum Guru R3 Provinsi Lampung demo di Kantor DPRD Provinsi Lampung.

Mereka adalah guru R3 yang merupakan peserta Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang terdata menurut keputusan MenPAN-RB nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Kehadiran merekapun diterima Komisi V DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan keluhan mereka terkait penetapan status guru yang belum diterima PPPK Pemprov Lampung.

Ketua koordinator lapangan, Rudy Hendra mengungkapkan tuntutan mereka untuk menjadi jadi PPPK Penuh Waktu.

Kami datang kesini untuk menuntut status kami menjadi PPPK Penuh Waktu, karena kami sudah mengabdi sebagai guru cukup lama," kata Rudy, Senin 3 Februari 2025.

Setidaknya ada lebih dari 190 guru R3 yang belum diangkat menjadi PPPK. Kebanyakan berlatar belakang sebagai guru Pendidikan Agama IsIam, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. 

"Kami berharap 190 guru ini dapat terakomodir, sehingga kami mengajar ini tidak dapat gaji dibawah Rp1 juta per bulan," katanya.

Apalagi jabatannya mengajar disekolah masing-masing dapat terancam dengan adanya guru PPPK yang baru saja diterima.

Menyikapi hal ini Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan mengatakan akan menindaklanjuti persoalan ini.

"Kita akan bicara kemampuan keuangan kita. Sehingga nantinya yang menjadi tanggungjawab kami untuk memperjuangkan karena teman-teman guru ini layak diperjuangkan," katanya seperti dilansir rilis lampung. 

Soal Gas Elpiji 3 Kg, Anggota Komisi V DPRD Lampung Sambut Baik Keputusan Presiden

 Anggota Komisi V DPRD Lampung, Andika Wibawa SR, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kg (Gas Melon) seperti sebelumnya.

Kebijakan ini diambil setelah pembatasan yang diberlakukan sejak 1 Februari 2025 menyebabkan antrean panjang dan kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh gas bersubsidi.

“Kami mendukung langkah pemerintah dalam mengatur kembali distribusi LPG 3 kg agar lebih mudah diakses masyarakat. Namun, pengawasan tetap diperlukan agar harga di tingkat pengecer tidak jauh berbeda dari harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Andika, Selasa (4/2/2025).

Meski mendukung kebijakan ini, Andika menekankan pentingnya perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kg agar subsidi benar-benar tepat sasaran. Ia juga mendorong koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan agen LPG untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan merata.

Ia mengingatkan bahwa insiden di Pamulang, Banten—di mana seorang warga meninggal akibat desakan saat antre gas—harus menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terjadi di Lampung.

Selain itu, Andika meminta agar distribusi LPG 3 kg dilakukan secara adil untuk mencegah kelangkaan akibat panic buying atau penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Jika regulasi ini diterapkan dengan baik, masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan gas, dan harga di tingkat pengecer tetap terkendali,” pungkasnya seperti dilansir pembaruan. 

Veri Agusli HTB Minta APH Tindak Tegas Kriminalitas

BANDARLAMPUNG – Kasus kejahatan yang terjadi di Provinsi Lampung menjadi perhatian khusus bagi Legislator Veri Agusli HTB anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung. 

Veri menjelaskan kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat seperti kasus percobaan pencurian disertai penganiayaan yang terjadi pada driver taksi online di kota Bandarlampung. 

“Aparat Penegak Hukum (APH) harus tindak tegas masalah ini, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di Provinsi Lampung,” ungkap Legislator Fraksi Gerindra  DPRD Lampung, Selasa (4/2/25). 

Dia pun menyampaikan apalagi beberapa kasus yang telah terjadi di Bandarlampung, para pelaku kriminalitas bahkan melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. 

“Seperti beberapa kasus yang terjadi di Kota Bandarlampung mulai dari Pelaku curanmor yang terlibat adu tembak dengan petugas kepolisian di daerah Kedamaian dan juga driver taksi online yang mengalami luka lecet di bagian dada, belakang kuping dan lengan tangan akibat tusukan dari pelaku kejahatan yang tidak segan-segan untuk  menggunakan senjata tajam dalam aksinya, ”tambah Veri. 

Veri berharap tindak tegas kepolisian ini dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi di provinsi Lampung. 

“Kita harapkan kepolisian dapat bertindak tegas untuk meminimalisir kriminalitas yang terjadi di Provinsi Lampung demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Lampung,” tutupnya.

Budhi Condrowati Minta Langkah Konkrit Pemerintah Pusat Terkait Harga Singkong

Jakarta -Anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Budhi Condrowati, menekankan pentingnya langkah konkrit dari pemerintah pusat untuk segera menetapkan regulasi terkait kebijakan harga singkong di Lampung. Menurutnya, kebijakan yang jelas akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani dan perusahaan singkong di wilayah tersebut, terutama menjelang Lebaran.

“Petani dan perusahaan singkong di Lampung sangat membutuhkan kebijakan yang jelas, apalagi menjelang Lebaran, banyak buruh, petani, sopir, karyawan, tukang cabut singkong dan tukang bongkar singkong yang terpaksa dirumahkan. Mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, jadi jangan sampai mereka tidak dapat mencapainya,” ujar Budhi Condrowati bersama tim pansus tata niaga singkong saat melakukan kunjungan kerja ke DPR RI pada Rabu (5/2).

Selain itu, Condro juga mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan impor tapioka, guna memberi ruang bagi petani lokal untuk berkembang dan lebih sejahtera. “Impor tapioka harus dihentikan agar petani kita tidak terhimpit persaingan dengan produk impor, yang justru merugikan mereka,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Condro juga mengusulkan agar selain regulasi harga, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap subsidi pupuk yang sudah ada untuk singkong. Ia mengusulkan pembentukan kelompok-kelompok tani singkong dan program penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memberikan pelatihan terkait pengolahan singkong yang baik serta teknik pemupukan yang tepat.

“Hal ini bertujuan agar hasil pertanian singkong di Lampung dapat meningkat dan petani serta perusahaan bisa lebih sejahtera,” ujar Condrowati.

Pansus Tata Niaga Singkong berharap pemerintah segera bertindak untuk menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan kepentingan petani di daerah penghasil singkong utama, seperti Lampung.

Condro juga menekankan, kebijakan yang tepat di sektor pertanian singkong di Lampung akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani. “Jika petani sejahtera, maka ketersediaan pangan kita juga akan terjamin,” pungkasnya seperti dilansir lampung way.