Munir Abdul Haris: Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Pengaruhi Kinerja dan Pelayanan Publik

Bandarlampung - Anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris menyebut bahwa kebijakan efisiensi anggaran bakal menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemerintahan.

“Yang jelas, kebijakan efisiensi anggaran ini akan menjadi tantangan baru dalam pemerintahan,” ujar Munir saat diwawancarai di ruang Komisi III DPRD Lampung, pada Selasa (11/02).

Hal ini menanggapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam instruksi tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada tahun ini.

“Jangan sampai kebijakan ini dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja. Ini harus menjadi tantangan agar pelayanan publik tetap maksimal,” katanya seperti dilansir lampung way. 

Ia pun mengimbau agar pemerintah, khususnya di Lampung, tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan setiap anggaran yang tersedia.

“Pemerintah harus bekerja se-inovatif dan se-kreatif mungkin agar masyarakat tidak terdampak dari kebijakan ini. Yang jelas, kami berharap kebijakan efisiensi anggaran ini tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD untuk Tahun Anggaran 2025.

Prabowo juga menginstruksikan para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, serta para gubernur dan bupati/wali kota untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. 

DPRD Lampung: Kepentingan Masyarakat Tetap Prioritas

Bandarlampung : Sekretaris Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk menghindari pemborosan. Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, meskipun efisiensi anggaran diperlukan, alokasi dana untuk infrastruktur desa dan sektor pertanian tidak boleh terpangkas.

“Kalau untuk kinerja, untuk kemakmuran masyarakat, seperti jalan-jalan desa dan pertanian, pasti akan kita pertahankan,” ujar Ikhwan dalam keterangannya, Senin (10/2).

Ikhwan juga menyampaikan keprihatinannya terhadap beberapa pos anggaran yang dianggap tidak produktif, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial yang dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengimbau agar anggaran untuk pos-pos tersebut dapat dipangkas, sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

“Hal-hal seremonial yang nggak ada guna, menghabiskan anggaran, kita tiadakan. Habis-habisin duit tapi nggak ada gunanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ikhwan menekankan bahwa alokasi anggaran untuk kebutuhan masyarakat bawah harus tetap diprioritaskan dan tidak boleh berkurang sedikit pun. Jika ada tambahan kebutuhan untuk masyarakat, ia menyarankan agar hal tersebut dipenuhi untuk meringankan beban mereka.

“Kalau untuk kepentingan masyarakat bawah, jangan sampai berkurang. Kalau berkurang, masyarakat makin susah,” tandasnya seperti dilansir lampung way. 

Budiman AS Ajak Masyarakat Kampung Baru Amalkan Nilai-nilai Pancasila

Bandarlampung - Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan gadget. Dari awalnya yang hanya sebagai alat komunikasi, kini gadget telah menjadi kebutuhan primer bagi banyak orang. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan gadget juga memunculkan banyak dampak negatif.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kampung Baru, Labuhan Ratu, Bandarlampung, pada Sabtu (8/2). Budiman mengingatkan bahwa kehidupan sosial, terutama anak-anak, kini lebih banyak terpengaruh oleh penggunaan gadget. Meskipun gadget berguna untuk komunikasi dan hiburan, ia menyoroti dampak negatifnya, seperti penyebaran berita palsu atau hoax.

“Tanpa sadar, saat ini kita menjadikan gadget sebagai kebutuhan. Hampir setiap warga memiliki gadget. Walaupun ada dampak positif, gadget juga sering digunakan untuk hal negatif, seperti menyebar kebohongan,” ujar Budiman yang juga merupakan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung.

Budiman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia. Pancasila, lanjutnya, harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda.

“Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Budiman, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung.

Lebih lanjut, Budiman menekankan perlunya mensosialisasikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan agar generasi muda tidak terpengaruh oleh gangguan dari luar, seperti radikalisme dan informasi negatif. Ia berharap sosialisasi ini dapat membentuk karakter pemuda agar lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL), Anggalana, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, juga mengajak masyarakat Kampung Baru untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Pancasila menjadi pemersatu bangsa dan landasan bagi generasi muda untuk memiliki karakter yang baik.

“Pancasila menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara di tengah globalisasi. Kita harus memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar bangsa Indonesia tetap bersatu,” ungkap Anggalana seperti dilansir lampung way. 

DPRD Lampung Apresiasi Ketua MPR RI Tinjau Banjir

Bandarlampung ): Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandar Lampung, Budiman AS, memberikan apresiasi atas kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, ke Bandar Lampung yang memberikan solusi dan bantuan bagi warga yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Menurut Budiman, langkah tersebut sangat positif dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Budiman juga menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dalam menangani banjir patut diapresiasi. Menurutnya, penanganan masalah banjir memerlukan kerjasama yang solid antara legislatif dan eksekutif.

“Saya sangat mengapresiasi kunjungan Ketua MPR RI ke Lampung serta upaya yang telah dilakukan Wali Kota Bandar Lampung dalam mengatasi banjir. Bahkan, Pelindo juga ikut peduli dengan memperbaiki dan membongkar drainase yang menjadi kendala,” ujar Budiman, Senin (10/2).

Ketua Demokrat Bandarlampung ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengatasi masalah banjir. Ia mengimbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan ke sungai dan saluran air, serta meminta pemilik pertokoan untuk tidak menutup siring secara permanen tanpa menyediakan lubang kontrol untuk memastikan aliran drainase tetap lancar.

“Kami menyambut baik setiap upaya perbaikan. Namun, ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga masyarakat. Jangan membuang sampah sembarangan di kali, dan pertokoan jangan dicor siringnya tanpa ada lubang kontrol untuk mengecek kedalaman drainase,” tambahnya.

Ke depan, Budiman berharap stakeholder terkait berupaya memperbaiki sistem drainase secara bertahap, termasuk aliran sungai, guna meminimalisir dampak banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut.

“Langkah ini akan dilakukan secara bertahap, bekerja sama dengan Pemkot Bandar Lampung, untuk memastikan aliran drainase hingga sungai bisa lebih baik dan tidak lagi menjadi penyebab banjir,” tutupnya seperti dilansir lampung way. 

Pansus Singkong DPRD Lampung Kunjungi DPR RI Dan Kemendag

Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung melakukan kunjungan kerja ke Komisi IV DPR RI dan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi atas anjloknya harga singkong di Lampung dan dampak impor terhadap kesejahteraan petani.

Rombongan Pansus Singkong yang dipimpin langsung oleh Ketua Mildar Ilyas ditemui oleh Anggota Komisi IV DPR RI yakni Dwirita Gunadi, Irham Djafar, Hanan Razak, dan Ketut.

Mikdar menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan temuan terkait ketimpangan antara petani dan perusahaan pengolahan singkong.

“Petani menginginkan harga yang layak, namun keputusan dari Kementerian Pertanian dan Gubernur Lampung belum diterapkan oleh perusahaan," ujar Mikdar.

Pansus mendesak agar DPR RI mengeluarkan regulasi yang lebih kuat agar keputusan pemerintah dapat dijalankan dengan efektif, dengan memperkenalkan peraturan presiden (Perpres) yang memberikan sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar.

Pansus juga meminta dukungan Komisi IV dalam penyaluran bantuan untuk petani, termasuk pupuk subsidi dan bibit unggul.

Selanjutnya, Pansus mengunjungi Kementerian Perdagangan untuk menyoroti dampak impor singkong terhadap harga lokal.

“Impor berlebihan merugikan petani lokal. Kami meminta agar pemerintah mendata kebutuhan impor dengan cermat dan hanya melakukan impor jika produksi dalam negeri tidak mencukupi,” kata anggota Fraksi Gerindra ini.

Mikdar juga mengusulkan agar impor singkong dilakukan oleh BUMN seperti Bulog, bukan perusahaan pengolahan tapioka, untuk menjaga harga tetap stabil dan menguntungkan petani.

Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada petani singkong dan menciptakan stabilitas harga di pasar. 

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Sikapi Izin Ecer Gas Elpiji 3 Kg

 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengizinkan pengecer atau warung kelontong menjual gas LPG 3 Kg, dengan ketentuan bahwa mereka akan dijadikan sebagai sub pangkalan.

Menanggapi kebijakan ini, Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Hadi Yunanto, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal pelaksanaannya di wilayah Lampung.

Sebagai mitra kerja ESDM Provinsi Lampung, kami di Komisi IV tentu akan mengawasi penerapan kebijakan ini, terutama dalam proses pengangkatan pengecer menjadi sub pangkalan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).

Budi mengapresiasi langkah pemerintah yang bertujuan memperbaiki tata kelola distribusi gas serta memastikan harga yang lebih merata di masyarakat. Namun, ia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, khususnya Dinas ESDM, untuk memastikan kebijakan ini berjalan tepat sasaran dan tetap mengakomodasi semua pengecer, terutama para pengusaha kecil.

“Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi pengecer dalam mendapatkan pasokan gas LPG. Jangan sampai aturan ini justru membebani mereka atau bahkan menghilangkan sumber pendapatan bagi yang tidak terdaftar sebagai sub pangkalan,” jelasnya.

Selain itu, Budi menekankan pentingnya Pemprov Lampung memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan kelangkaan gas LPG di pasaran.

“Gas LPG merupakan kebutuhan pokok masyarakat, baik untuk rumah tangga maupun usaha. Oleh karena itu, Pemprov harus bergerak cepat dalam mengantisipasi potensi kelangkaan, karena hal ini dapat memicu keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat,” tegasnya seperti dilansir pembaruan. 

Pansus DPRD Berikan 16 Rekomendasi LHP BPK ke Gubernur Lampung

Bandarlampung -  Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Lampung memberikan 16 rekomendasi kepada Gubernur Lampung.

Juru bicara sekaligus Sekretaris Pansus LHP BPK Munir Abdul Haris menjelaskan, Pansus DPRD Lampung memberikan 16 rekomendasi yang mencakup sejumlah langkah konkret yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Beberapa poin penting yang disorot meliputi pembentukan Tim Tindak Lanjut untuk menangani rekomendasi BPK, pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta upaya pengoptimalan pengelolaan aset daerah dan peningkatan kinerja BUMD.

Berikut adalah rincian 16 rekomendasi yang diberikan oleh Pansus DPRD Lampung:

-Segera tindaklanjuti semua rekomendasi dan temuan BPK oleh gubernur dan aparat pengelola keuangan daerah.

-Bentuk Tim Tindak Lanjut untuk memastikan implementasi rekomendasi BPK yang berkelanjutan.

-Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat.

-Ambil kebijakan konkret untuk meningkatkan pencapaian PAD guna menghindari beban keuangan daerah di tahun-tahun berikutnya.

-Segera selesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga dan salurkan DBH ke kabupaten/kota sesuai kemampuan keuangan daerah.

-Minta OPD untuk melakukan efisiensi anggaran dalam upaya mengurangi defisit yang terus berulang.

-Semua pejabat pengelola keuangan daerah wajib mematuhi aturan dalam pengelolaan anggaran.

-Tingkatkan sistem pengendalian internal di setiap OPD untuk memastikan anggaran dikelola secara optimal.

-Intensifkan penagihan pajak, termasuk kepada perusahaan yang menunggak pajak.

-Optimalkan sistem informasi rumah sakit (SIMRS) di RSUD Abdul Moeloek untuk meningkatkan layanan dan mencegah potensi kerugian.

-Lakukan audit terhadap pelaksanaan reses DPRD yang terindikasi melanggar aturan administrasi dan keuangan.

-Semua OPD diminta menyusun perencanaan kinerja dan belanja yang lebih efektif untuk mendukung pendapatan daerah.

-Optimalkan pengelolaan aset daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

-Evaluasi kinerja BUMD yang merugi dan dorong pembentukan BUMD baru untuk meningkatkan PAD.

-Dorong Bank Lampung untuk berinovasi dalam bisnis guna memenuhi modal minimum Rp3 triliun sesuai regulasi OJK.

-Lakukan audit investigatif terhadap rekanan OPD Bina Marga yang belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai temuan BPK. 

Bapemperda DPRD Provinsi Lampung Targetkan 15 Raperda Rampung di 2025

Bandarlampung - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung menargetkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Perda di tahun anggaran 2025 ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bapemperda Provinsi Lampung, Hanifal.

Dalam rincian tersebut, enam Raperda berasal dari usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, sementara sembilan lainnya merupakan usulan dari DPRD Provinsi Lampung. Dari sembilan Raperda yang diusulkan oleh DPRD, tiga di antaranya merupakan luncuran dari tahun 2024 yang belum terselesaikan.

“Total ada 15 Raperda yang akan menjadi target kita untuk disahkan menjadi Perda di tahun anggaran 2025 ini. Dari 15 tersebut, 9 diantaranya Raperda tunggakan tahun sebelumnya yang belum disahkan,” ucap Hanifal, Rabu (12/2).

Lebih lanjut, Hanifal menjelaskan ada dua Raperda dari usulan Pemprov Lampung yang menjadi lanjutan dari 2024, yakni mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum PD BPD Lampung menjadi PT BPD Lampung, serta perubahan bentuk badan hukum Nomor 7 Tahun 2011 terkait PD Wahana Raharja yang akan berubah menjadi PT Wahana Raharja.

“Kita (Bapemperda) juga akan meminta pimpinan DPRD untuk segera menyurati tiap-tiap komisi untuk mengusulkan judul Raperda yang akan dibahas,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Hujan Deras Disertai Angin Kencang Robohkan Satu Rumah di Lampung Selatan

Lampung Selatan (Sidomulyo) - Hujan deras mengguyur Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), sejak beberapa hari terakhir. Tak hanya sekedar mengakibatkan sejumlah jalan tergenang air. Lebih dari itu, sedikitnya satu unit rumah semi permanen roboh.

Peristiwa rumah roboh tersebut terjadi di Dusun 02, Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo. Selasa (04/02/2025), Pukul 15:00 WIB. Rumah yang di huni Muhammad Aminin (35) beserta istri dan anaknya roboh akibat tak kuat menahan derasnya hujan.

Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah.

Kepolsek Sidomulyo diwakili anggota piket KA.SPKT Aipda Poppy Jumardianto, membenarkan insiden peristiwa rumah roboh di wilayah kejadian tersebut.

"Benar rumah roboh, akibar hujan deras disertai angin kencang dari pukul 15:00 WIB," ujarnya.

Setelah mendengar informasi adanya rumah roboh di wilayahnya Camat, Sekcam Sidomulyo, Satpol PP beserta Damkar. Bergegas datang ke lokasi kejadian.

Camat Sidomulyo yang diwakili Sidik, S.H, selaku Sekcam menuturkan, kerugian material akibat rumah roboh tersebut di perkirakan sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya pasca kejadian, pihaknya bersama Pemerintah Desa Sidowaluyo akan tindak lanjut gotong royong bersama warga.

"Pemerintah Kecamatan Sidomulyo meninjau lokasi langsung apa kejadian pada hari ini akan kami laporkan ke Dinas terkait BPBD Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya besok kami dengan kepala Desa dan warga akan bergotong-royong bersama agar bangunan ini cepat selesai dan dapat di tempati kembali," jelasnya.

Sementara itu, Opi Nurjayanti (28) yang merupakan istri dari Muhammad Aminin (35) mengungkapkan saat kejadian kejadian terjadi dirinya berada di dalam rumah. Tepatnya saat beliau berada di dalam kamar mandi.

"Awalnya tadi dari kamar mandi terus kedepan tiba-tiba rumahnya roboh. Didalam situ kulkas, mesin cuci dan perbotan rumah tangga lainnya," kata dia.

Lebih lanjut, Opi Nurjayanti (28) berharap kepada baik Pemerintah Desa, Kecamatan hingga Kabupaten, agar tempat tinggalnya segera dapat di bantu untuk perbaiki.

"Mudah-mudahan dapat dibantu untuk di perbaiki," tambahnya. (Red).

Pelanggaran Lalulintas di Lampung Selatan Menurun

Lampung Selatan, (Kalianda),- Berbeda dengan tindak kejahatan, awal tahun di bulan Januari 2025 pelanggar lalulintas di wilayah hukum polres Lampung Selatan kian menurun dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2024. Sabtu (1/2/2025)

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala satuan lalu lintas (kasat lantas).Polres Lampung Selatan AKP R.Manggala Agung SM., SIK.,MH., CPHR. Di ruang kerjanya di Mapolres Lampung Selatan, Di bulan Januari tahun 2025 pelanggar lalulintas mencapai 300 pelanggar, angka tersebut dibandingkan dengan di bulan Januari di tahun Lalau terjadi penurunan.

"Januari tahun 2025 pelanggar lalulintas mencapai 300 pelanggar, angka tersebut dibandingkan dengan di bulan Januari di tahun Lalau terjadi penurunan," papar AKP R. Menggala

AKP Menggala Lelaki lulusan Akpol tersebut di dampingi oleh Kanitnya Iptu Butar Butar, menjelaskan terjadi laka lantas di wilayah hukum polres Lampung Selatan di bulan Januari sebanyak 30 kejadian laka.

"Laka di bulan Januari ini ada 30 kejadian laka yang sehingga meninggal dunia," ucap lelaki lulusan Akpol tersebut.

Himbauan terhadap masyarakat Agar selalu tertib berlalulintas, sayangi diri anda sendiri serta sayangi keluarga, maka tertib berlalulintas seperti memakai standar berkendara memakai helem bagi berkendara menggunakan motor, untuk mengendarai mobil terlebih pengecekan kondisi mobil terbelih dahulu sebelum kendaraan berjalan, serta melangkapi surat menyurat kendaraan. (Red)

Muhammad Yani Nahkodai Apdesi Lampung Selatan Periode 2025-2030

Lampung Selatan: Muhammad Yani mendapat amanah menjabat Ketua Apdesi Kabupaten Lampung Selatan.

Terpilihnya Ahmad Yani selaku Ketua Apdesi Lamsel secara aklamasi, berdasarkan hasil rapat bersama yang dihadiri 15 dewan pimpinan kecamatan dari 17 kecamatan yang ada.

Ketua Apdesi Lampung, M.Hijrah Syah Putra mengatakan, sangat berterimakasih kepada seluruh anggota yang hadir serta kepada panitia penyelenggara kegiatan tersebut.

“Terima kasih telah hadir bersama di kegiatin ini, dan tarutama kepada tim formatur panitia yang telah menyiapkan dari satu bulan kegiatan yang di selengarkan,” paparnya, Senin (3-2-2025).

M.Hijrah Syah Putra menjelaskan, seusai kegiatan pemilihan dengan berjalanya tanpa ada hambatan lantaran hanya satu calon, maka pimilihan dilakukan secara Akalamasi, dan selamat untuk yang terpilihnya menjabat ketua Apdesi ketua yang beru periode 2025-2030.

“Selamat buat Bung Yani atas menjabat Ketua Apdesi Lamsel, lebih tepatnya nanti saat usai pelantikan yang akan segara dilaksanakan, untuk itu segara menyusun pemberkasan kelengkapan guna pelantikan,” bebernya.

Hal senada dikatakan Sekertaris DPD Apdesi Provinsi Lampung Umum Firli Zanni, ia mengucapkan terimakasih teleh usainya penyelenggaran kegiatan pemilihan Apdesi Kabupaten Lampung Selatan. Pihaknya menambahkan agar proses kepengurusan Apdesi di setiap kecamatan agar segera dijalankan.

“Kiranya tinggal menunggu pemberkasan struktur kepengurusan masing- masing kecamatan, paling lama sekiranya 30 hari kerj, agara Ketua Apdesi terpilih ini di lantik. Jika sudan di lantik baru melakukan program kerja,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Desa Way Huwi, Muhammad Yani mengatakan, berterima kasih kepada seluruh anggota Apdesi Lamsel yang telah memberikan amanah terhadap dirinya.

“Terima kasih sebesar-besarnya atas memberikan kepercayan terhadap dirinya untuk memangku jabatan yang telah di berikan ke saya, dan saya berharap kita sama- sama bersenergi bersama untuk membesarkan organisasi ini,” paparnya.

“Untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu, guna kepengurusan pemberkasan struktur organisasi, baru kita fokus ke program kerja,” pungkasnya. (Erl).