Budiman AS Ajak Masyarakat Bandarlampung Implementasilan Nilai-nilai Pancasila

Bandarlampung : Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandarlampung Budiman AS kembali turun ke masyarakat dalam rangka melangsungkan sosialisasi Pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Sabtu (15/2).

Giat Sosialisasi tersebut, menurut Budiman AS, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa ke masyarakat setempat. Hal ini juga sebagai bentuk tanggung jawab dirinya sebagai wakil rakyat dan representasi masyarakat Lampung, khususnya di Dapil Bandarlampung.

“Saya bersama 84 anggota DPRD Provinsi Lampung lainnya pada hari ini mensosialisasikan program pemerintah dalam hal ini Pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ini menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” jelas Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini.

Budiman juga mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan sumber tertinggi dari segala sumber hukum di Indonesia, sudah sepatutnya harus dijaga, dilestarikan, dan diamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir-butirnya, terutama di tengah para generasi muda.

“Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, harus diamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pondasi hidup kita,” ucap Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung ini.

Budiman AS juga menyebut, perkembangan teknologi semakin pesat dan canggih. Begitu banyak kegunaan yang ditawarkan dalam teknologi, terutama pada gadget. Dari awal kemunculannya yang hanya sebatas alat komunikasi untuk telepon, kini gadget berubah menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia.

Menurut Budiman, kehidupan sosial kita khususnya anak-anak kini lebih terpengaruh oleh gadget. Kebanyakan dari penggunaan gadget tersebut lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan meskipun masyarakat memanfaatkan gadget untuk komunikasi ataupun hiburan.

“Tanpa sadar saat ini kita memiliki ideologi Android. Dimana hampir setiap warga memiliki gadget. Tak dipungkiri, meski memiliki dampak positif, gadget juga tak jarang digunakan untuk melakukan hal negatif, seperti menyebar kabar kebohongan, atau hoax,” ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini.

Budiman juga mengatakan betapa pentingnya mensosialisasikan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan ke tengah masyarakat khususnya kepada pemuda-pemudi bangsa, agar para pemuda dan pemudi tidak goyah dengan gangguan-gangguan yang berasal dari luar maupun dalam, seperti radikalisme, kemajuan teknologi, terorisme, ujaran kebencian maupun Hoax.

“Di tengah era globalisasi dengan pemakaian gadget jangan sampai membuat bangsa Indonesia goyah, karna pemuda-pemudinya tidak mengenal akan ideologi Pancasila sebagai dasar negaranya,” tambahnya seperti dilansir lampung way

Fraksi PKB DPRD Lampung: Efisiensi Anggaran, Sudah Saatnya Swasta Berperan

Bandarlampung - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung minta perusahaan dan pihak swasta untuk lebih pro-aktif dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua FraksI PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Jumat (14/02), menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sesuai dengan instruksi Presiden (inpres) Prabowo Subianto.

Menurut Khoir -sapaan karib Fatikhatul Khoiriyah-, efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

“Ruang sekarang perdebatannya bukan pada ruang setuju atau tidak setuju. Tapi bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Khoir.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif dalam menyusun program yang tetap memiliki manfaat besar meskipun ada keterbatasan anggaran, salah satunya menggandeng pihak swasta.

“Karena efisiensi sifatnya mutlak, pihak pemerintah, dinas-dinas harus kreatif. Bagaimana menyusun program-program yang secara anggaran kecil tapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak-pihak swasta,” imbuhnya.

Khoir mencontohkan bahwa sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan. Dinas pariwisata dapat berkolaborasi dalam penyelengaraan event, sementara dinas lingkungan hidup bisa bekerjasama untuk mendukung program pelestarian lingkungan.

Sebagai Anggota Komisi II DPRD Lampung, Khoir juga mengungkapkan bahwa berdasarkan RDP Komisi II dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi, didapatkan informasi bahwa ada dinas yang hanya mengelola dana Rp1 M untuk program 2025. Hal itu setelah dilakukan efisiensi.

“Kami berharap pihak swasta bisa mengambil peran, untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Baik melalui CSR ataupun melalui mekanisme lainnya. Sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Program Cek Kesehatan Gratis, Ini Kata Anggota DPRD Lampung

 

Bandarlampung ): Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau Medical Check-up gratis sebagai hadiah ulang tahun masyarakat dari pemerintah. Program ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 10 Februari 2025, termasuk di Lampung.

Menanggapi ini, Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana, mendukung langkah pemerintah yang bertujuan mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat melalui program cek kesehatan gratis.

“Cek kesehatan gratis di saat ulang tahun itu merupakan program yang sangat baik. Terlebih untuk masyarakat kita dikelas menengah ke bawah, pasti akan merasakan manfaatnya,” jelas Kostiana saat diwawancarai, Kamis (13/02).

Menurut Kostiana, kegiatan medical check-up membutuhkan biaya terlebih dalam BPJS tidak ada pelayanan cek kesehatan. Oleh karena itu program ini berdampak langsung kepada masyarakat.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung itu berharap, melalui program ini masyarakat bisa mendeteksi sejak dini kondisi kesehatan dan jenis-jenis penyakit yang mungkin dialami oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan kedepan masyarakat sudah bisa mendeteksi penyakitnya sejak dini, sehingga menunjang kesehatan masyarakat,” kata dia.

Ia menilai, program ini sudah menjangkau semua lapisan masyarakat dan disambut dengan antusias.

“Pasti Puskesmas dan Dinkes melakukan sosialisasi. Terlebih sosmed hari ini membuat masyarakat lebih mudah mengetahui informasi nya,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Hadiri Diskusi Publik PKS Lampung

 

Bandar Lampung – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung menggelar Diskusi Publik bertema "Kolaborasi PKS dan Pemerintah Daerah Lampung dalam Pembangunan Desa" di Resto Bukit Randu, Sabtu (15/2). 

Diskusi ini membahas berbagai tantangan dan solusi dalam pembangunan desa di Lampung, dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari legislatif, pemerintah daerah, dan pakar pembangunan.

Ketua Dewan Pakar PKS Lampung, Tri Noviantoro, menyoroti masalah pupuk yang masih menjadi kendala utama bagi petani serta pemanfaatan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang belum maksimal dalam mengelola potensi pertanian.

"Pupuk menjadi salah satu persoalan yang terus dihadapi petani. Selain itu, Bumdes seharusnya dapat lebih diberdayakan untuk mengelola produk pertanian secara profesional," ujarnya. Ia menambahkan bahwa PKS dapat mengambil peran dalam pembangunan desa melalui pelatihan dan pendampingan agar SDM desa semakin profesional dalam mengelola potensi daerahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung, Muhammad Aziz, menegaskan bahwa pembangunan desa membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah.

"Kebijakan gubernur hanya bersifat pembinaan dan koordinasi. Eksekusi program pembangunan desa ada di tangan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemda, partai politik, dan masyarakat," jelasnya.

Aziz juga menyoroti visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas dari gubernur terpilih, yang berfokus pada optimalisasi ekonomi desa dan pembangunan berbasis desa, termasuk dengan mendorong Bumdes untuk memproduksi pupuk organik sebagai solusi atas permasalahan pupuk yang dihadapi petani.

Dari sisi legislatif, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengangkat isu ketimpangan ekonomi dan infrastruktur desa.

"Saat akan menggarap lahan, petani harus meminjam uang, begitu pula saat pemupukan hingga panen. Akibatnya, saat panen tiba, petani tidak bisa menikmati hasilnya karena harus membayar utang," ungkapnya.

Ia juga menyoroti kesenjangan infrastruktur antara desa dan kota, serta perlunya perhatian lebih dari Pemprov Lampung dalam meningkatkan kualitas SDM di desa.

Sebagai solusi, Fraksi PKS DPRD Lampung akan terus mendorong: 

✅ Subsidi pupuk yang tepat sasaran

✅ Bantuan permodalan bagi petani desa 

✅ Pembentukan cluster pertanian di desa agar setiap desa memiliki produk unggulan 

✅ Peningkatan kualitas pendidikan di desa untuk menghasilkan SDM yang lebih kompetitif

"Jika desa memiliki SDM yang unggul dan infrastruktur yang memadai, maka desa dapat menjadi pusat ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

*Pengukuhan Dewan Pakar PKS Lampung*

Dalam kesempatan yang sama, PKS Lampung juga mengukuhkan Dewan Pakar PKS Lampung dengan Tri Noviantoro Murad sebagai Ketua dan Sujarwo sebagai Sekretaris.

Ketua MPW PKS Lampung, Johan Sulaiman, menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pakar sangat strategis dalam memberikan gagasan dan solusi bagi pembangunan daerah.

"Kami melakukan revitalisasi Dewan Pakar agar bisa lebih berperan dalam pembangunan di Provinsi Lampung, terutama dalam mendorong pembangunan berbasis desa," ujarnya.

PKS Lampung berharap, dengan adanya kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat, desa-desa di Lampung dapat berkembang menjadi pusat ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.

PT Prima Alumga Mesuji Minta Perlindungan Hukum ke DPRD Lampung

 

Bandarlampung: Manajemen dan pekerja PT Prima Alumga yang berlokasi di Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, ramai-ramai menuntut perlindungan hukum ke DPRD Provinsi Lampung, Jumat (14/2).

Ketua Serikat Pekerja dan Perkebunan Lampung, Hasan Rasyid mengatakan, kedatangan rombongan PT Prima Alumga ke DPRD Provinsi Lampung ini guna mengadukan tindakan aksi penjarah, pencurian, hingga teror sekelompok orang kepada karyawan perusahaan setempat.

“Kita minta perlindungan segera ditindaklanjuti. Pertama, perlindungan keselamatan fisik para pekerja. Kedua, perlindungan kesempatan kerja karena dengan pencurian yang seolah dibiarkan seperti ini nama bangsa akan tercemar di luar negeri,” ujar Hasan, Jumat (14/2).

Hasan menceritakan, Sejumlah karyawan PT Prima Alumga di Desa 3, Mesuji, terpaksa mengungsi setelah serangkaian aksi kekerasan dan teror yang mengancam keselamatan mereka. Kejadian tersebut bermula dengan serangan brutal terhadap kantor perusahaan, pembakaran alat berat seperti traktor dan ekskavator, hingga penusukan terhadap salah satu karyawan.

Menurutnya, pihak perusahaan telah berusaha melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada pihak berwajib, namun hingga saat ini, proses hukum masih berjalan lambat. Meski laporan telah diajukan, pihak kepolisian belum juga menangkap pelaku. Kejanggalan-kejanggalan tersebut menambah keresahan di kalangan karyawan yang merasa terancam dan tidak aman di tempat kerja mereka.

Menghadapi situasi ini, pihaknya meminta agar pemerintah daerah dan pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka juga mengimbau pihak kepolisian untuk lebih serius dalam menindaklanjuti kasus ini. “Kami berharap ada langkah tegas agar insiden seperti ini tidak merusak investasi yang ada di Mesuji, yang merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit,” tambahnya.

Selain itu, tambah dia, perusahaan juga mengalami kerugian besar akibat perampokan buah sawit yang dilakukan dengan kekerasan, baik di siang maupun malam hari. Hal ini terjadi sejak Juli 2024 sampai dengan hari ini. “Informasi dari manajemen mereka sudah berupaya meminta perlindungan ke aparat hingga Pemkab Mesuji, tapi tidak ada tindak lanjut dan perubahan,” tambah dia seperti dilansir lampung way. 

Anggota DPRD Lampung Ajak Warga Kampung Rama Dewa Jaga Tradisi Pertanian Berlandaskan Pancasila

Lampung Tengah - Dalam upaya memperkuat ideologi Pancasila dan memperkenalkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan tema “Jaga Tradisi Pertanian yang Berlandaskan Pancasila” di Kampung Rama Dewa, Dusun 4, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (11/2).

Acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para peserta dari Ketua Karang Taruna dan anggota Karang Taruna, ibu-ibu dari Kelompok Wanita Tani (KWT), dan masyarakat setempat ini, bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya melestarikan budaya pertanian yang telah lama menjadi tradisi masyarakat setempat, dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan utamanya.

Dalam kesempatan tersebut, dua narasumber terkemuka memberikan wawasan yang sangat berharga. Narasumber pertama, I Komang Koheri, SE, yang juga merupakan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Tengah, memberikan pandangan terkait pentingnya wawasan kebangsaan dalam menjaga keberagaman dan tradisi pertanian yang telah menjadi identitas masyarakat lokal. Sementara itu, narasumber kedua, Ni Made Winarti, SE, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), mengungkapkan strategi-strategi penting dalam membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga kelestarian sektor pertanian di daerah tersebut.

Lesty Putri Utami Cek Penanganan Banjir di Lamsel

Lampung Selatan - Anggota DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, bersama Pj Sekretaris Daerah Lampung Selatan Intji Indriati, serta tim dari Balai Besar Kampung Mesuji, melakukan kunjungan dan pengecekan penanganan banjir di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, kemarin.

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi banjir yang melanda wilayah pertanian, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan gagal panen jika dibiarkan terus-menerus. “Kunjungan kita ke Kecamatan Palas ini untuk melihat kondisi banjir yang melanda wilayah pertanian. Bila dibiarkan, banjir ini dapat menyebabkan gagal panen bagi petani,” ujar Lesty.

Lebih lanjut, Lesty menjelaskan bahwa kunjungan ini juga bertujuan untuk mencari solusi serta memetakan lokasi pertanian yang terdampak banjir. Selain itu, mereka memberikan bantuan berupa geobag dan alat berat untuk memperbaiki tanggul yang menjadi sumber masalah utama.

Politisi dari PDI-Perjuangan ini juga menambahkan, banjir yang terjadi di Kecamatan Palas sudah menjadi perhatian serius terkait penanganan pintu air aliran Way Sekampung, dari Candipuro hingga ke daerah Palas. Meski sudah menjadi prioritas, kendala efisiensi anggaran menyebabkan penanganan terhambat. “Kami terus berkoordinasi dengan kementerian untuk berkolaborasi antara provinsi dan kabupaten dalam penanganan banjir ini,” ungkap Lesty.

Ketua fraksi PDI Perjuangan Lampung ini menjelaskan bahwa bencana banjir ini menggenangi ribuan hektare lahan pertanian, dengan salah satu desa terdampak hingga 650 hektare. “Saya langsung turun ke lapangan untuk memberikan solusi, dengan penanganan menggunakan alat berat dan bantuan dari Balai Besar,” jelasnya.

Selain itu, aliran irigasi persawahan di Desa Pematang Baru juga sudah dibenahi dan diperbaiki guna mencegah dampak buruk lebih lanjut terhadap sektor pertanian di daerah tersebut. (*)

DPRD Dorong Pemprov Inventarisir Kembali Aset-aset Daerah

Bandarlampung : Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Budiman AS, meminta Pemerintah Provinsi untuk segera melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah aset daerah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya benturan dengan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan.

“Imbauan saya pertama, eksekusi harus dilakukan secara humanis, jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan, seperti perseteruan dalam proses eksekusi,” kata Budiman AS, Rabu (12/2).

Budiman AS menambahkan bahwa masih banyak persoalan pertanahan yang saat ini dikuasai oleh warga namun belum terselesaikan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini sesegera mungkin agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Pemerintah harus cepat merespons persoalan tanah-tanah milik Pemda ini dengan melakukan inventarisasi lahan yang saat ini dikuasai masyarakat. Sehingga ke depan ada kepastian hukum bagi mereka,” ujar Budiman.

Menurutnya, dengan adanya inventarisasi yang jelas, status tanah yang digunakan oleh masyarakat akan menjadi lebih transparan, menghindari munculnya polemik di kemudian hari.

“Saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk memahami aturan hukum yang ada dalam persoalan tanah ini, karena ini menyangkut kepemilikan aset negara yang harus jelas secara administrasi,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

 

DPRD Lampung Dorong Pemutihan Pajak Kendaraan Awal Tahun

Bandarlampung - Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengungkapkan kekhawatirannya terkait tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung untuk tahun 2025. Menurutnya, hal ini merupakan masalah serius yang perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Berdasarkan data yang ada, target PAD Lampung 2024 dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp 5,1 triliun, namun realisasi PAD hanya Rp 3,3 triliun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dibandingkan dengan pencapaian PAD tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp 3,7 triliun, dengan selisih sekitar Rp 400 miliar.

Munir menilai bahwa PAD merupakan sektor yang sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan kelangsungan roda pemerintahan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai awal tahun. Sebab menurutnya, PAD dari pajak kendaraan bermotor termasuk yang paling besar.

“Persoalan tidak tercapainya target PAD ini adalah persoalan serius. Sebagai masukan, saya menyarankan agar pemutihan pajak kendaraan dilaksanakan dari awal tahun, agar masyarakat lebih tertarik untuk melunasi kewajibannya. Dengan demikian, pendapatan daerah bisa tercapai dengan lebih optimal,” ujar Munir seperti dilansir lampung way, saat diwawancarai di ruang kerja Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Selasa (11/2).

Munir juga menekankan bahwa salah satu cara untuk mengejar target PAD adalah dengan memberikan keringanan atau pemutihan pajak kendaraan. Menurutnya, langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak, sehingga memberikan dampak positif pada PAD.

Pemkab Pesibar Gelar Penandatanganan NPHD dan Serah Terima Hibah Daerah ke Tiga Lembaga

Pesisir Barat –Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berita acara serah terima hibah daerah kepada Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Lampung, Pemprov Lampung, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II, di ruang rapat Bupati, Lantai 4 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Rabu (12/2/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati, Dr. Drs. Agus Istiqlal, didampingi Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Dansat Brimob Polda Lampung, Kombes. Pol. Yustanto Mujiharso, S.IK., M.Si., Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayan Wilayah 3 Provinsi Lampung, Jonisdar, S.Sos., dan Kepala Pengadilan Agama Krui Kelas II, Asep Nurdiansyah, S.H.

Selain itu turut hadir juga Kapolres Pesibar, AKBP. Alsyahendra, S.IK., M.H., para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pesibar, Nanang Setiawan, S.ST, M.T.

Dalam kesempatan itu Bupati, Agus Istiqlal menyampaikan bahwa komitmen Pemkab Pesibar memberikan hibah dimaksud merupakan salah satu langkah konkrit dari Pemkab Pesibar dalam upaya terus meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat diberbagai bidang. “Tentu harapannya mutu pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih optimal dan meningkatnya tingkat kemajuan daerah,” tutur Bupati, Agus Istiqlal.

Selain itu Bupati, Agus Istiqlal juga berharap hibah tersebut dapat digunakan secara baik dan dapat memudahkan dalam hal koordinasi. Sehingga berbagai program kerja dapat terlaksana dengan maksimal. “Tidak lain langkah-langkah tersebut bertujuan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan kemajuan daerah. Semoga apa yang menjadi cita-cita bersama bisa terwujud,” pungkas Bupati, Agus Istiqlal.

Sementara itu Dansat Brimob, Yustanto Mujiharso, mengapresiasi komitmen Pemkab Pesibar yang memberikan dukungan penuh terhadap Sat Brimob Polda Lampung, Pemprov Lampung, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II. “Hibah ini, baik kepada Brimob, Pemprov Lampung, maupun Pengadilan Agama Krui, merupakan dukungan nyata Pemkab Pesibar untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kita sebagai pelayan masyarakat baik,” kata Dansat Brimob, Yustanto Mujiharso.

“Terkait hibah ini kami akan segera melaporkan kepada pimpinan terkait keputusan kedepannya, apakah memang akan diperuntukkan ke Brimob atau Polda Lampungnya,” imbuh Dansat Brimob, Yustanto Mujiharso.

Lebih jauh Dansat Brimob, Yustanto menilai, Pesibar sendiri merupakan sebuah daerah yang sangat strategis dengan kondisi ketersediaan potensinya yang dinilai sangat baik. “Khususnya pariwisata pantai di Pesibar memang bisa membuat pengunjungnya ketagihan untuk kembali berkunjung. Saya bersama keluarga minggu depan dipastikan akan kembali ke Pesibar untuk berlibur menikmati keindahan pantai di Pesibar,” tukas Dansat Brimob, Yustanto Mujiharso.

Hibah yang diberikan oleh Pemkab Pesibar tersebut antara lain, Barang Milik Daerah berupa tanah milik Pemkab Pesibar seluas 12.083 Meter Persegi di Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan dihibahkan kepada Pemprov Lampung untuk rencana pembangunan SMAN 1 Krui Selatan. Selain itu Barang Milik Daerah berupa tanah bangunan kantor pemerintah milik Pemkab Pesibar seluas 48.000 Meter Persegi, di Atar Labuay Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah dihibahkan kepada Sat Brimob Polda Lampung. Terakhir, Barang Milik Daerah berupa tanah bangunan milik Pemkab Pesibar seluas 7.893 Meter Persegi di Pekon Suka Jadi Kecamatan Krui Selatan dihibahkan kepada Pengadilan Agama Krui Kelas II. (Al) 

Anggota DPRD Lampung: Pentingnya Menanamkan Ideologi Pancasila Sejak Dini di Keluarga

 Bandarlampung - Dalam menghadapi arus globalisasi dan kemajuan teknologi digital, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa SR, menyerukan perlunya penanaman ideologi Pancasila sejak dini, terutama dalam lingkungan rumah tangga. Menurutnya, keluarga memiliki peran utama dalam menjaga dan mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.

Dalam agenda sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) yang digelar di Teluk Betung Selatan, Senin (10/2), Andika menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak penggunaan gadget tanpa pengawasan yang memadai pada anak-anak. “Anak-anak sekarang banyak menghabiskan waktu dengan ponsel tanpa ada filter untuk konten yang mendidik. Jika hal ini dibiarkan tanpa bimbingan dari keluarga, nilai-nilai Pancasila yang seharusnya mereka terima bisa terlupakan,” ujar Andika.

Lebih lanjut, Andika menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam penggunaan perangkat digital, mengingat arus informasi yang sangat deras saat ini. Pihak keluarga, terutama orang tua, harus berperan aktif dalam menyaring dan mengawasi konten yang diakses anak-anak mereka.

Sementara itu, narasumber lain dalam acara tersebut, Agustiono, turut menegaskan peran penting ibu sebagai pendidik pertama di dalam keluarga. “Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mereka adalah benteng terakhir yang menjaga agar ideologi Pancasila tidak tergantikan oleh pengaruh ideologi lain,” katanya.

Agustiono juga menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi pedoman yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila perlu diamalkan dalam setiap aspek kehidupan, baik di dalam keluarga, lingkungan, maupun dalam interaksi sosial di masyarakat. “Pancasila harus menjadi pedoman moral yang membentuk karakter bangsa,” pungkasnya seperti dilansir lampung way.