Anggota DPRD Lampung Budi Yuhanda PIP di Mesuji

 

MESUJI - Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Nasdem, Budi Yuhanda Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bertempat di Balai Desa Mekar Sari dan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Lampung.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan tersebut dihadiri oleh para tamu undangan dan kepala desa setempat, Sabtu (15/02) 2025).

Dalam kegiatan tersebut, Budi Yuhanda menghadirkan pemateri, yaitu Ali Yasir sebagai narasumber untuk memaparkan bagaimana ideologi Pancasila harus menjadi pedoman hidup dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di era globalisasi saat ini.

Ali Yasir, menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, baik dalam berinteraksi sosial maupun dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

"Ali Yasir, menguraikan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Pancasila di kalangan generasi muda. Menurutnya, generasi muda harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan yang menguatkan pemahaman mereka terhadap Pancasila agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat," ucapnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Lampung  Budi Yuhanda menekankan, kegiatan sosialisasi ini bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga sebagai upaya membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa Pancasila bukan hanya sebatas slogan, melainkan harus menjadi landasan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.
"Nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan diamalkan demi menjaga keharmonisan dan keutuhan bangsa," tandasnya.(fan)

Ketua DPRD Lampung Tekankan Pentingnya Tindak Lanjut Temuan BPK dan Optimalisasi PAD

 

Bandarlampung - Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan perencanaan anggaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak merugikan daerah. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung pada tahun 2024 lalu tidak mencapai target yang ditetapkan.

Giri meminta agar Gubernur Lampung segera membentuk tim khusus yang akan menangani tindak lanjut temuan BPK secara berkala dan melaporkan progres penyelesaian masalah tersebut. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam proses ini, agar setiap tahapan dapat dipantau hingga tuntas.

“Kita meminta saudara gubernur untuk menugaskan tim tindak lanjut dan melaporkan tahapan-tahapan hingga tuntas kepada BPK,” tegas Giri, Senin (3/1).

Selain itu, Giri juga menyoroti efisiensi pengelolaan anggaran, khususnya dalam hal pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan konsumsi. Ia mengungkapkan perlunya evaluasi terhadap pengeluaran tersebut, untuk memastikan bahwa semua pengeluaran tersebut memang benar-benar dibutuhkan atau bisa dikelola dengan cara yang lebih efisien.

Sekretaris Gerindra Lampung ini juga mengusulkan pembentukan Samsat Desa (Samdes) untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terutama di tingkat kabupaten. Ia mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat ingin membayar pajak, sistem yang ada saat ini masih menyulitkan mereka. Dengan adanya Samdes, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kota.

“Masyarakat ini sebenarnya mau bayar pajak, tapi sistemnya masih menyulitkan. Bapenda harus turun langsung ke desa-desa, kita harus hadirkan inovasi pelayanan yang lebih baik,” tambah Giri.

Giri juga mengusulkan pemasangan banner wajib pajak di lokasi pembangunan jalan sebagai bentuk transparansi, agar masyarakat mengetahui bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah.

Ia meminta seluruh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di kota/kabupaten se-Lampung untuk lebih aktif dalam melakukan inovasi dalam penagihan pajak, agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam proses pembayaran.

“Bapenda harus bergerak. Masyarakat sebenarnya sadar pentingnya pajak, tetapi sistem pembayarannya yang masih sulit,” ujarnya.

Meski begitu, Giri tetap optimis bahwa di bawah kepemimpinan gubernur terpilih Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, optimasi PAD Lampung dapat melampaui target yang ditetapkan.

“Semua aset harus dimaksimalkan. Pak gubernur terpilih setuju bahwa titik beratnya ada di PAD. Saya optimis PAD kita bisa melampaui target,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Munir Abdul Haris Tanamkan Nilai-nilai Pancasila ke Masyarakat Lampung Tengah

Lampung Tengah : Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat, merupakan tugas setiap warga negara Indonesia.

Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris saat melaksanakan sosialisasi pembinaan yang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ke tengah masyarakat dan pemuda di Sendang Agung, Lampung Tengah.

Dalam acara yang digelar di Halaman SMK Maarif 1 Sendang Agung, Desa Sendang Agung Asri, Kecamatan Sendang Agung, Sabtu (15/2) itu, Munir mengajak masyarakat, khususnya para pemuda untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Terlebih generasi muda, pengamalan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan akan menguatkan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujar Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung ini.

Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Kampung Sendang Asri, Dede Subardi dan Kepala Sekolah SMK Maarif 1 Sendang Agung, KH. Amin Mustolih, S. Pd.

Munir, yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting,di antarannya Kepala SMP Maarif 8 Sendang Agung, H. Ridwan, S. Pd, Ketua Yayasan SMK Maarif Sendang Asri, H. Aceng Arifin, dan Pengasuh Pondok Pesantren Mafatihul Huda, Kyai. Nurhakim.

Selain itu, unsur keamanan juga hadir, yakni Kapolpos Sendang Agung, Aiptu Winarno, dan Babinsa Kampung Sendang Asri, Koptu Agus Dadang, yang memastikan jalannya acara dengan tertib dan aman.

Kegiatan ini juga diikuti oleh murid kelas 3 SMK Maarif Sendang Agung dan Lebih dari 150 orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, ibu-ibu penggerak PKK, serta tokoh masyarakat lainnya, turut serta dalam acara ini.

Diketahui, kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIPWK) ini merupakan tahap kedua pada Februari 2025.(lampung way) 

Budiman AS Ajak Masyarakat Bandarlampung Implementasilan Nilai-nilai Pancasila

Bandarlampung : Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandarlampung Budiman AS kembali turun ke masyarakat dalam rangka melangsungkan sosialisasi Pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Sabtu (15/2).

Giat Sosialisasi tersebut, menurut Budiman AS, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa ke masyarakat setempat. Hal ini juga sebagai bentuk tanggung jawab dirinya sebagai wakil rakyat dan representasi masyarakat Lampung, khususnya di Dapil Bandarlampung.

“Saya bersama 84 anggota DPRD Provinsi Lampung lainnya pada hari ini mensosialisasikan program pemerintah dalam hal ini Pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ini menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” jelas Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini.

Budiman juga mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan sumber tertinggi dari segala sumber hukum di Indonesia, sudah sepatutnya harus dijaga, dilestarikan, dan diamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir-butirnya, terutama di tengah para generasi muda.

“Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, harus diamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pondasi hidup kita,” ucap Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung ini.

Budiman AS juga menyebut, perkembangan teknologi semakin pesat dan canggih. Begitu banyak kegunaan yang ditawarkan dalam teknologi, terutama pada gadget. Dari awal kemunculannya yang hanya sebatas alat komunikasi untuk telepon, kini gadget berubah menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia.

Menurut Budiman, kehidupan sosial kita khususnya anak-anak kini lebih terpengaruh oleh gadget. Kebanyakan dari penggunaan gadget tersebut lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan meskipun masyarakat memanfaatkan gadget untuk komunikasi ataupun hiburan.

“Tanpa sadar saat ini kita memiliki ideologi Android. Dimana hampir setiap warga memiliki gadget. Tak dipungkiri, meski memiliki dampak positif, gadget juga tak jarang digunakan untuk melakukan hal negatif, seperti menyebar kabar kebohongan, atau hoax,” ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini.

Budiman juga mengatakan betapa pentingnya mensosialisasikan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan ke tengah masyarakat khususnya kepada pemuda-pemudi bangsa, agar para pemuda dan pemudi tidak goyah dengan gangguan-gangguan yang berasal dari luar maupun dalam, seperti radikalisme, kemajuan teknologi, terorisme, ujaran kebencian maupun Hoax.

“Di tengah era globalisasi dengan pemakaian gadget jangan sampai membuat bangsa Indonesia goyah, karna pemuda-pemudinya tidak mengenal akan ideologi Pancasila sebagai dasar negaranya,” tambahnya seperti dilansir lampung way

Fraksi PKB DPRD Lampung: Efisiensi Anggaran, Sudah Saatnya Swasta Berperan

Bandarlampung - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung minta perusahaan dan pihak swasta untuk lebih pro-aktif dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua FraksI PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Jumat (14/02), menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sesuai dengan instruksi Presiden (inpres) Prabowo Subianto.

Menurut Khoir -sapaan karib Fatikhatul Khoiriyah-, efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

“Ruang sekarang perdebatannya bukan pada ruang setuju atau tidak setuju. Tapi bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Khoir.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif dalam menyusun program yang tetap memiliki manfaat besar meskipun ada keterbatasan anggaran, salah satunya menggandeng pihak swasta.

“Karena efisiensi sifatnya mutlak, pihak pemerintah, dinas-dinas harus kreatif. Bagaimana menyusun program-program yang secara anggaran kecil tapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak-pihak swasta,” imbuhnya.

Khoir mencontohkan bahwa sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan. Dinas pariwisata dapat berkolaborasi dalam penyelengaraan event, sementara dinas lingkungan hidup bisa bekerjasama untuk mendukung program pelestarian lingkungan.

Sebagai Anggota Komisi II DPRD Lampung, Khoir juga mengungkapkan bahwa berdasarkan RDP Komisi II dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi, didapatkan informasi bahwa ada dinas yang hanya mengelola dana Rp1 M untuk program 2025. Hal itu setelah dilakukan efisiensi.

“Kami berharap pihak swasta bisa mengambil peran, untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Baik melalui CSR ataupun melalui mekanisme lainnya. Sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Program Cek Kesehatan Gratis, Ini Kata Anggota DPRD Lampung

 

Bandarlampung ): Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau Medical Check-up gratis sebagai hadiah ulang tahun masyarakat dari pemerintah. Program ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 10 Februari 2025, termasuk di Lampung.

Menanggapi ini, Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana, mendukung langkah pemerintah yang bertujuan mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat melalui program cek kesehatan gratis.

“Cek kesehatan gratis di saat ulang tahun itu merupakan program yang sangat baik. Terlebih untuk masyarakat kita dikelas menengah ke bawah, pasti akan merasakan manfaatnya,” jelas Kostiana saat diwawancarai, Kamis (13/02).

Menurut Kostiana, kegiatan medical check-up membutuhkan biaya terlebih dalam BPJS tidak ada pelayanan cek kesehatan. Oleh karena itu program ini berdampak langsung kepada masyarakat.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung itu berharap, melalui program ini masyarakat bisa mendeteksi sejak dini kondisi kesehatan dan jenis-jenis penyakit yang mungkin dialami oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan kedepan masyarakat sudah bisa mendeteksi penyakitnya sejak dini, sehingga menunjang kesehatan masyarakat,” kata dia.

Ia menilai, program ini sudah menjangkau semua lapisan masyarakat dan disambut dengan antusias.

“Pasti Puskesmas dan Dinkes melakukan sosialisasi. Terlebih sosmed hari ini membuat masyarakat lebih mudah mengetahui informasi nya,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Hadiri Diskusi Publik PKS Lampung

 

Bandar Lampung – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung menggelar Diskusi Publik bertema "Kolaborasi PKS dan Pemerintah Daerah Lampung dalam Pembangunan Desa" di Resto Bukit Randu, Sabtu (15/2). 

Diskusi ini membahas berbagai tantangan dan solusi dalam pembangunan desa di Lampung, dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari legislatif, pemerintah daerah, dan pakar pembangunan.

Ketua Dewan Pakar PKS Lampung, Tri Noviantoro, menyoroti masalah pupuk yang masih menjadi kendala utama bagi petani serta pemanfaatan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang belum maksimal dalam mengelola potensi pertanian.

"Pupuk menjadi salah satu persoalan yang terus dihadapi petani. Selain itu, Bumdes seharusnya dapat lebih diberdayakan untuk mengelola produk pertanian secara profesional," ujarnya. Ia menambahkan bahwa PKS dapat mengambil peran dalam pembangunan desa melalui pelatihan dan pendampingan agar SDM desa semakin profesional dalam mengelola potensi daerahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung, Muhammad Aziz, menegaskan bahwa pembangunan desa membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah.

"Kebijakan gubernur hanya bersifat pembinaan dan koordinasi. Eksekusi program pembangunan desa ada di tangan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemda, partai politik, dan masyarakat," jelasnya.

Aziz juga menyoroti visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas dari gubernur terpilih, yang berfokus pada optimalisasi ekonomi desa dan pembangunan berbasis desa, termasuk dengan mendorong Bumdes untuk memproduksi pupuk organik sebagai solusi atas permasalahan pupuk yang dihadapi petani.

Dari sisi legislatif, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengangkat isu ketimpangan ekonomi dan infrastruktur desa.

"Saat akan menggarap lahan, petani harus meminjam uang, begitu pula saat pemupukan hingga panen. Akibatnya, saat panen tiba, petani tidak bisa menikmati hasilnya karena harus membayar utang," ungkapnya.

Ia juga menyoroti kesenjangan infrastruktur antara desa dan kota, serta perlunya perhatian lebih dari Pemprov Lampung dalam meningkatkan kualitas SDM di desa.

Sebagai solusi, Fraksi PKS DPRD Lampung akan terus mendorong: 

✅ Subsidi pupuk yang tepat sasaran

✅ Bantuan permodalan bagi petani desa 

✅ Pembentukan cluster pertanian di desa agar setiap desa memiliki produk unggulan 

✅ Peningkatan kualitas pendidikan di desa untuk menghasilkan SDM yang lebih kompetitif

"Jika desa memiliki SDM yang unggul dan infrastruktur yang memadai, maka desa dapat menjadi pusat ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

*Pengukuhan Dewan Pakar PKS Lampung*

Dalam kesempatan yang sama, PKS Lampung juga mengukuhkan Dewan Pakar PKS Lampung dengan Tri Noviantoro Murad sebagai Ketua dan Sujarwo sebagai Sekretaris.

Ketua MPW PKS Lampung, Johan Sulaiman, menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pakar sangat strategis dalam memberikan gagasan dan solusi bagi pembangunan daerah.

"Kami melakukan revitalisasi Dewan Pakar agar bisa lebih berperan dalam pembangunan di Provinsi Lampung, terutama dalam mendorong pembangunan berbasis desa," ujarnya.

PKS Lampung berharap, dengan adanya kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat, desa-desa di Lampung dapat berkembang menjadi pusat ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.

PT Prima Alumga Mesuji Minta Perlindungan Hukum ke DPRD Lampung

 

Bandarlampung: Manajemen dan pekerja PT Prima Alumga yang berlokasi di Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, ramai-ramai menuntut perlindungan hukum ke DPRD Provinsi Lampung, Jumat (14/2).

Ketua Serikat Pekerja dan Perkebunan Lampung, Hasan Rasyid mengatakan, kedatangan rombongan PT Prima Alumga ke DPRD Provinsi Lampung ini guna mengadukan tindakan aksi penjarah, pencurian, hingga teror sekelompok orang kepada karyawan perusahaan setempat.

“Kita minta perlindungan segera ditindaklanjuti. Pertama, perlindungan keselamatan fisik para pekerja. Kedua, perlindungan kesempatan kerja karena dengan pencurian yang seolah dibiarkan seperti ini nama bangsa akan tercemar di luar negeri,” ujar Hasan, Jumat (14/2).

Hasan menceritakan, Sejumlah karyawan PT Prima Alumga di Desa 3, Mesuji, terpaksa mengungsi setelah serangkaian aksi kekerasan dan teror yang mengancam keselamatan mereka. Kejadian tersebut bermula dengan serangan brutal terhadap kantor perusahaan, pembakaran alat berat seperti traktor dan ekskavator, hingga penusukan terhadap salah satu karyawan.

Menurutnya, pihak perusahaan telah berusaha melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada pihak berwajib, namun hingga saat ini, proses hukum masih berjalan lambat. Meski laporan telah diajukan, pihak kepolisian belum juga menangkap pelaku. Kejanggalan-kejanggalan tersebut menambah keresahan di kalangan karyawan yang merasa terancam dan tidak aman di tempat kerja mereka.

Menghadapi situasi ini, pihaknya meminta agar pemerintah daerah dan pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka juga mengimbau pihak kepolisian untuk lebih serius dalam menindaklanjuti kasus ini. “Kami berharap ada langkah tegas agar insiden seperti ini tidak merusak investasi yang ada di Mesuji, yang merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit,” tambahnya.

Selain itu, tambah dia, perusahaan juga mengalami kerugian besar akibat perampokan buah sawit yang dilakukan dengan kekerasan, baik di siang maupun malam hari. Hal ini terjadi sejak Juli 2024 sampai dengan hari ini. “Informasi dari manajemen mereka sudah berupaya meminta perlindungan ke aparat hingga Pemkab Mesuji, tapi tidak ada tindak lanjut dan perubahan,” tambah dia seperti dilansir lampung way. 

Anggota DPRD Lampung Ajak Warga Kampung Rama Dewa Jaga Tradisi Pertanian Berlandaskan Pancasila

Lampung Tengah - Dalam upaya memperkuat ideologi Pancasila dan memperkenalkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan tema “Jaga Tradisi Pertanian yang Berlandaskan Pancasila” di Kampung Rama Dewa, Dusun 4, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (11/2).

Acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para peserta dari Ketua Karang Taruna dan anggota Karang Taruna, ibu-ibu dari Kelompok Wanita Tani (KWT), dan masyarakat setempat ini, bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya melestarikan budaya pertanian yang telah lama menjadi tradisi masyarakat setempat, dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan utamanya.

Dalam kesempatan tersebut, dua narasumber terkemuka memberikan wawasan yang sangat berharga. Narasumber pertama, I Komang Koheri, SE, yang juga merupakan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Tengah, memberikan pandangan terkait pentingnya wawasan kebangsaan dalam menjaga keberagaman dan tradisi pertanian yang telah menjadi identitas masyarakat lokal. Sementara itu, narasumber kedua, Ni Made Winarti, SE, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), mengungkapkan strategi-strategi penting dalam membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga kelestarian sektor pertanian di daerah tersebut.

Lesty Putri Utami Cek Penanganan Banjir di Lamsel

Lampung Selatan - Anggota DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, bersama Pj Sekretaris Daerah Lampung Selatan Intji Indriati, serta tim dari Balai Besar Kampung Mesuji, melakukan kunjungan dan pengecekan penanganan banjir di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, kemarin.

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi banjir yang melanda wilayah pertanian, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan gagal panen jika dibiarkan terus-menerus. “Kunjungan kita ke Kecamatan Palas ini untuk melihat kondisi banjir yang melanda wilayah pertanian. Bila dibiarkan, banjir ini dapat menyebabkan gagal panen bagi petani,” ujar Lesty.

Lebih lanjut, Lesty menjelaskan bahwa kunjungan ini juga bertujuan untuk mencari solusi serta memetakan lokasi pertanian yang terdampak banjir. Selain itu, mereka memberikan bantuan berupa geobag dan alat berat untuk memperbaiki tanggul yang menjadi sumber masalah utama.

Politisi dari PDI-Perjuangan ini juga menambahkan, banjir yang terjadi di Kecamatan Palas sudah menjadi perhatian serius terkait penanganan pintu air aliran Way Sekampung, dari Candipuro hingga ke daerah Palas. Meski sudah menjadi prioritas, kendala efisiensi anggaran menyebabkan penanganan terhambat. “Kami terus berkoordinasi dengan kementerian untuk berkolaborasi antara provinsi dan kabupaten dalam penanganan banjir ini,” ungkap Lesty.

Ketua fraksi PDI Perjuangan Lampung ini menjelaskan bahwa bencana banjir ini menggenangi ribuan hektare lahan pertanian, dengan salah satu desa terdampak hingga 650 hektare. “Saya langsung turun ke lapangan untuk memberikan solusi, dengan penanganan menggunakan alat berat dan bantuan dari Balai Besar,” jelasnya.

Selain itu, aliran irigasi persawahan di Desa Pematang Baru juga sudah dibenahi dan diperbaiki guna mencegah dampak buruk lebih lanjut terhadap sektor pertanian di daerah tersebut. (*)

DPRD Dorong Pemprov Inventarisir Kembali Aset-aset Daerah

Bandarlampung : Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Budiman AS, meminta Pemerintah Provinsi untuk segera melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah aset daerah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya benturan dengan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan.

“Imbauan saya pertama, eksekusi harus dilakukan secara humanis, jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan, seperti perseteruan dalam proses eksekusi,” kata Budiman AS, Rabu (12/2).

Budiman AS menambahkan bahwa masih banyak persoalan pertanahan yang saat ini dikuasai oleh warga namun belum terselesaikan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini sesegera mungkin agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Pemerintah harus cepat merespons persoalan tanah-tanah milik Pemda ini dengan melakukan inventarisasi lahan yang saat ini dikuasai masyarakat. Sehingga ke depan ada kepastian hukum bagi mereka,” ujar Budiman.

Menurutnya, dengan adanya inventarisasi yang jelas, status tanah yang digunakan oleh masyarakat akan menjadi lebih transparan, menghindari munculnya polemik di kemudian hari.

“Saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk memahami aturan hukum yang ada dalam persoalan tanah ini, karena ini menyangkut kepemilikan aset negara yang harus jelas secara administrasi,” pungkasnya seperti dilansir lampung way.