DPRD Lampung Siap Kawal Kolaborasi Tiga Kepala Daerah

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Lampung, Fauzi Heri dapil Kota Bandar Lampung menyampaikan dukungannya terhadap rencana yang diusung oleh Tiga Kabupaten/Kota untuk mengatasi banjir.

“Harus hadir kepemimpinan yang solid untuk dapat mengatasi permasalahan bersama, baik persoalan banjir ataupun sampah ini menjadi persoalan kita bersama,” ungkapnya, Selasa (04/03/25).

Fauzi juga mengatakan solidaritas antara kepala daerah-daerah sangat membantu dalam menanggulangi permasalah yang terjadi untuk menghadapi bonus demografi.

“Kita menyambut baik ada trobosan yang bagus sekali dari tiga kabupaten/kota khusunya Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran untuk membuat embung penampung air,” tuturnya.

“Untuk realisasinya kita akan kawal secara bersama-sama, ” tegasnya.

Sebelumnya, rencana membangun embung untuk mengatasi masalah banjir tersebut telah disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana usai menghadiri buka puasa bersama di Aula Semergou, Senin (3/3/2025) malam.

“Alhamdulillah, pertemuan dengan Pak Dendi Ramadhona (Bupati Pesawaran) telah menghasilkan solusi. Kita berencana membangun embung,” ujar Eva Dwiana seperti dilansir kinni.id.

Embung tersebut dirancang untuk menampung air hujan di wilayah Pesawaran, sehingga dapat mencegah air mengalir ke Kota Bandar Lampung.

“Dengan adanya embung, insyaallah, air hujan bisa ditahan dan tidak menyebabkan banjir di kota,” jelasnya.

Eva Dwiana yang akrab disapa Bunda Eva juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam proses pembelian lahan untuk pembangunan embung.

“Kita akan melibatkan Kajari, Kapolres, dan BPN agar prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Pembangunan embung akan dipusatkan di wilayah Pesawaran dan direncanakan segera direalisasikan.

“Kita akan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin untuk mengantisipasi dampak hujan yang semakin deras,” tambah Bunda Eva.

Bunda Eva berharap, embung ini tidak hanya mencegah banjir, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Bupati Pesawaran dan Lampung Selatan menyambut baik rencana ini. Setelah koordinasi lebih lanjut, kami akan melaporkan ke Gubernur untuk segera merealisasikannya,” pungkas dia.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. (KN/*)

DPRD Lampung Soroti Kinerja KPU

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menjadi sorotan setelah menggelar acara FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 pada 2-4 Maret 2025, di Hotel Emersia Bandar Lampung.

Padahal, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan arahan tegas tentang efisiensi anggaran, termasuk larangan mengadakan kegiatan pemerintah di hotel jika tidak memiliki urgensi tinggi.

Namun, keputusan KPU Lampung untuk menyelenggarakan acara di hotel berbintang ini menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS.

“Presiden telah menginstruksikan agar anggaran negara digunakan secara optimal dan tidak dihamburkan untuk kegiatan yang kurang esensial. Kegiatan ini jelas bertentangan dengan arahan tersebut,” tegas Budiman di Bandar Lampung, Senin (3/3/2025).

Budiman menambahkan salah satu kebijakan efisiensi yang ditekankan Presiden adalah larangan menggelar acara di hotel bagi kementerian dan lembaga negara, kecuali kegiatan tersebut berskala prioritas tinggi.

“Prinsip efisiensi ini seharusnya berlaku bagi semua lembaga negara, termasuk KPU. Jika tidak mendesak, sebaiknya kegiatan seperti ini tidak dilakukan,” ujar dia.

Meski mendapat kritik, KPU Lampung tetap melaksanakan acara tersebut, yang juga mencakup evaluasi dan pemberian penghargaan.

Budiman menegaskan, lembaga negara harus patuh dan disiplin dalam mengikuti arahan efisiensi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah.

“Kita harus sejalan dengan visi pemerintah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) dan instruksi terkait efisiensi anggaran,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

“Penggunaan anggaran yang tidak efektif dapat menghambat upaya pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih baik,” ujar Budiman.

Politisi Demokrat ini pun menekankan pentingnya disiplin anggaran di kalangan lembaga pemerintahan.

“Dukungan terhadap visi pemerintahan Presiden Prabowo dalam penghematan anggaran harus dijalankan secara optimal,” tutup Budiman.

Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami saat membuka acara menjelaskan bahwa FGD ini merupakan rangkaian kegiatan evaluasi yang sebelumnya telah dilakukan secara berjenjang di KPU kabupaten/kota pada 22-27 Februari 2025.

Diskusi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan dan regulasi pemilu di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“FGD ini penting untuk menilai sejauh mana koordinasi antara KPU provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan tahapan pemilihan. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik yang terjadi di masing-masing daerah serta faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” ujar Erwan, Minggu (2/3/2025).

Lebih lanjut, FGD ini juga membahas kesiapan infrastruktur pemilu, termasuk logistik, sumber daya manusia, serta teknologi yang digunakan dalam mendukung kelancaran proses pemilihan 2024.

Selain itu, aspek kelembagaan, sistem pendukung (supporting system), dan faktor eksternal juga menjadi bagian dari diskusi.

“Kami menyadari bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 merupakan tantangan besar karena untuk pertama kalinya dilaksanakan serentak secara nasional. Oleh karena itu, hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi KPU RI guna menyusun sistem pemilihan kepala daerah yang lebih baik di masa mendatang,” tambahnya seperti dilansir kini.id.

Dalam kesempatan ini, KPU Lampung juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Pemilu 2024. 

Anggota DPRD Lampung Apresiasi Pemkab/Pemkot Atasi Banjir

Bandar Lampung -  Rencana membangun embung untuk mengatasi masalah banjir tersebut telah disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana usai menghadiri buka puasa bersama di Aula Semergou, Senin (3/3/2025) malam.

“Alhamdulillah, pertemuan dengan Pak Dendi Ramadhona (Bupati Pesawaran) telah menghasilkan solusi. Kita berencana membangun embung,” ujar Eva Dwiana.
Embung tersebut dirancang untuk menampung air hujan di wilayah Pesawaran, sehingga dapat mencegah air mengalir ke Kota Bandar Lampung.
“Dengan adanya embung, insyaallah, air hujan bisa ditahan dan tidak menyebabkan banjir di kota,” jelasnya.
Eva Dwiana yang akrab disapa Bunda Eva juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam proses pembelian lahan untuk pembangunan embung.
“Kita akan melibatkan Kajari, Kapolres, dan BPN agar prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.
Pembangunan embung akan dipusatkan di wilayah Pesawaran dan direncanakan segera direalisasikan.
“Kita akan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin untuk mengantisipasi dampak hujan yang semakin deras,” tambah Bunda Eva.
Bunda Eva berharap, embung ini tidak hanya mencegah banjir, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Bupati Pesawaran dan Lampung Selatan menyambut baik rencana ini. Setelah koordinasi lebih lanjut, kami akan melaporkan ke Gubernur untuk segera merealisasikannya,” pungkas dia.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Anggota DPRD Lampung, Fauzi Heri dapil Kota Bandar Lampung menyampaikan dukungannya terhadap rencana yang diusung oleh Tiga Kabupaten/Kota untuk mengatasi banjir.
“Harus hadir kepemimpinan yang solid untuk dapat mengatasi permasalahan bersama, baik persoalan banjir ataupun sampah ini menjadi persoalan kita bersama,” ungkapnya, Selasa (04/03/25). Seperti dilansir kinni.id

DPRD Lampung Paripurna Pidato Perdana Gubernur

Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Mahathir Muhammad menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pidato perdana Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal periode 2025-2030, Selasa (4/3/2025).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memohon doa dan restu dari masyarakat Lampung untuk menjalankan amanah mewujudkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2025-2030.

Mirza mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan visi tersebut.

Ia menekankan pentingnya kerja produktif, aktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung yang telah menaruh kepercayaan, memberi amanah, dan menitipkan harapan kepada mereka.

“Dengan tekad yang kuat, keinginan untuk berjuang, sejak kami melakukan deklarasi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, akan kami tuntaskan amanah dengan segenap kekuatan yang kami miliki,” tegas Mirza.

Mahathir mengatakan, Mirza beberapa kali hadir ke Teknokrat sebagai narasumber acara yang diikuti ratusan mahasiswa Teknokrat.

Mahathir mengatakan, dengan usia yang muda tentu mempunyai ide yang cemerlang untuk membangun Lampung ke depan.

Selain Mirza, Wakil Gubernur Jihan Nurlela juga sempat berdiskusi dengan pegiat organisasi kemahasiswaan Universitas Teknokrat Indonesia.

Jihan menerima banyak masukan dari pegiat organisasi agar Lampung ke depan bisa lebih baik daripada sekarang.

Mahathir menambahkan, Teknokrat terbuka untuk menjadi mitra Pemerintah Provinsi Lampung.

Apalagi sejauh ini Teknokrat sering dijadikan tempat untuk beragam ajang yang diadakan Pemprov Lampung.

Misalnya sinergi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda).

Mahathir ingin ke depan bentuk kolaborasi ini bisa lebih banyak dan mendatangkan manfaat riil untuk mahasiswa dan masyarakat.

”Selamat bertugas untuk Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan. Teknokrat selalu siap memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Lampung,” tutup Mahathir.

Paripurna DPRD Lampung, Mirza: Istiqomah Menjalankan Amanah

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).

Dia mohon doa dan restu dari masyarakat Lampung untuk menjalankan amanah mewujudkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2025-2030

Gubernur Mirza mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan visi tersebut. Ia menekankan pentingnya kerja produktif, aktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan pembangunan.

“Kami bertekad untuk istiqomah menjalankan amanah, memimpin Provinsi Lampung sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2025-2030," tambahnya.

Gubernur Mirza juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung, yang telah menaruh kepercayaan, memberi amanah dan menitipkan harapan untuk lima tahun ke depan.

"Bukan hal yang mudah bagi kami, terutama dengan sejumlah tantangan, permasalahan dan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan," kata dia

"Dengan tekad yang kuat, keinginan untuk berjuang, sejak kami melakukan deklarasi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, akan kami tuntaskan amanah dengan segenap kekuatan yang kami miliki," sambung Gubernur Mirza.

Pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun ke depan tentunya akan berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Asta Cita pembangunan nasional.
Dia menyebut masih banyak PR menanti, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia yang belum optimal.

"Memperbaiki Kondisi ini diperlukan upaya-upaya kolaborasi, peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. serta saya mengajak seluruh komponen pembangunan, khususnya Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung untuk saling bahu-membahu bersama mewujudkan pembangunan di Provinsi Lampung," pungkasnya. (Sumber RMOL)

Anggota DPRD Lampung Minta Kepala Daerah Siapkan Dana untuk Penanganan Banjir

Anggota DPRD Lampung Budiman AS meminta agar Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan anggaran untuk penyelesaian banjir.

Menurutnya, banjir terus-menerus yang terjadi belakangan ini sudah sangat parah. Apalagi dalam satu bulan ke belakang terjadi lebih dari 3 kali banjir.

“Pemkot harus menyiapkan anggaran untuk melakukan normalisasi sungai,” kata Budiman AS, Senin (3/3/2025)

Selain itu, Anggota DPRD Dapil Kota Bandar Lampung ini meminta Pemkot juga harus melakukan perbaikan drainase untuk mencegah banjir di masa yang akan datang.

“Ini nanti kami dorong ke Pemprov untuk membantu, begitu juga dengan kabupaten kota lainnya yang sering banjir harus saling berkolaborasi,” pungkasnya seperti dilansir RMOL. 

Budiman AS Minta KPU Lampung Efisien Kelola Anggaran

Anggota Komisi I DPRD Lampung Budiman AS meminta KPU Provinsi Lampung untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang melakukan efisiensi besar-besaran.

Menurut Budiman, acara Focus Group Discussion (FGD) dan seremonial pemberian penghargaan di hotel selama tiga hari (2-4 Maret 2025) tidak perlu dilakukan.

“Kalau tidak skala prioritas jangan lakukan itu, kita harus sejalan dengan visi misi pemerintah pusat yang sedang melakukan efisiensi besar-besaran ,” kata Budiman AS, Senin (3/3/2025).

Acara KPU Lampung yang isinya Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 itu juga mendapatkan sorotan dari Lampung Corruption Watch (LCW).

Menurut Ketua LCW Juendi Leksa Utama, langkah “foya-foya” KPU Lampung sangat tidak tepat dilakukan saat efisiensi dan di tengah sorotan masyarakat dan DPR terkait kinerja mereka.

"Di saat KPU Lampung sedang dikritik akibat ketidakcermatan mereka sendiri, mengapa justru sibuk menggelar acara seremonial dan memberikan penghargaan? Seharusnya mereka introspeksi diri, bukan berfoya-foya dengan anggaran negara," kata Juendi.

LCW juga menyinggung kasus diskualifikasi Aries Sandi Darma Putra dalam Pilbup Pesawaran oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak memenuhi syarat administrasi ijazah. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa proses verifikasi oleh KPU masih sangat lemah dan harus diperbaiki secara menyeluruh.

Dia menyampaikan keprihatinan dan kritik tajam terhadap KPU Lampung, yang dinilai tidak cermat dalam melakukan verifikasi calon kepala daerah, sehingga mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU).

Menurutnya, kesalahan administratif yang berujung pada PSU adalah indikasi lemahnya profesionalisme dan integritas KPU Lampung dalam menyelenggarakan Pilkada 2024.  (Sumber RMOL

DPRD Lampung Dukung Pemprov Perbaiki Infrastruktur

DPRD Lampung mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang dijadikan program prioritas 100 hari kerja Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Hadi Yunanto mengatakan, infrastruktur terutama jalan, merupakan salah satu sektor yang paling dibutuhkan masyarakat Lampung.

“Pada prinsipnya kita mendukung pembangunan jalan dijadikan program prioritas, karena itu yang memang diinginkan masyarakat,” kata Budi Hadi, Selasa (4-3-2025).

“Tentu hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur merupakan sektor yang paling banyak diharapkan masyarakat Lampung,” sambungnya.

Namun, Budi juga mendorong prioritas pembangunan yang dilakukan Gubenrur Lampung ke depan juga dapat menyentuh sektor lain.

“Tentu masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan petani dan yang lain juga penting, dan tidak bisa dikesampingkan,” ujarnya.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung memprioritaskan perbaikan enam ruas jalan.

Enam ruas jalan tersebut: Pringsewu-Kalirejo, Kalirejo-Bangunrejo, Bandarjaya-Mandala, Kotabumi-Bandaragung, Jabung-Labuhan Maringgai dan Metro-Tanjungkari.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas BMBK Lampung M Taufiqullah saat diwawancarai, Senin (3-3-2025).

Taufiq mengatakan, pada tahun 2025, Dinas BMBK akan memperbaiki 52 ruas jalan.

“Tapi hanya beberapa saja yang kita jadikan untuk program 100 hari kerja pak gubernur,” kata Taufiq.

Dia menjelaskan, enam ruas itu diyakini berada di lokasi yang ramai penduduk dan sudah lama dinantikan masyarakat untuk perbaiki.

“Itu yang Pak gubernur menjawab untuk kerja cepat. Ini kita coba program 100 hari beliau,” jelasnya.

Menurut dia, perbaikan yang dilakukan tidak hanya fokus pada kemantapan jalan saja. Tetapi, harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Artinya dengan dana yang ada kita menyiasatinya dengan ada yang dibangun dengan rigid. Lalu yang lubang-lubang lainnya kita tutup dengan base dulu, jadi masyarakat bisa beraktivitas dengan lancar,” sebutnya.

Sementara, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, tidak memiliki program 100 hari kerja.

“Kita tidak ada 100 hari kerja. Tapi kita ingin program terbaik dengan cepat. Kami sudah pilih beberapa program yang akan kita segera implementasi kan dalam waktu cepat ini,” jelasnya.

Diantaranya perbaikan beberapa ruas jalan di Lampung yang selalu menjadi sorotan publik. “Kerusakan jalan adalah masalah besar. Jadi kita akan secepatnya meminta segera diselesaikan,” jelasnya. (rls)

Paripurna DPRD Lampung, Gubernur Papar Visi Lampung Maju dan Asta Cita

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan pidato perdananya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).

Dalam pidatonya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun ke depan akan berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Asta Cita pembangunan nasional.

Sejak awal kampanye kepada masyarakat Lampung, Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan telah menetapkan visi yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

Menurut Gubernur, visi tersebut merupakan cita-cita yang harus diwujudkan bersama dan akan tercapai dengan kerja yang produktif, aktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif.

Gubernur Mirza menjelaskan, visi pembangunan tersebut dijabarkan kedalam kedalam 3 misi cita, yaitu :

1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif.

2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.

3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

Provinsi Lampung akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 dengan jumlah usia produktif mencapai 6,7 juta jiwa atau 68 persen. Kondisi tersebut, kata Gubernur, menjadi tantangan agar bonus demografi memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan sebaliknya, tidak menjadi beban bagi pembangunan.

Di sisi lain, potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dan letak geografis yang strategis juga berpeluang sebagai magnet investasi yang mendorong pengembangan wilayah untuk menjadi pusat aktivitas kegiatan sosial-ekonomi, pariwisata, dan industri berskala nasional maupun global.

Di tengah potensi bonus demografi dan sumber daya alam tersebut, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa permasalahan pembangunan.

Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen (dibawah rata-rata nasional), tingkat kemiskinan sebesar 10,62 persen (diatas angka rata-rata kemiskinan nasional), tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,19 persen, Indeks Pembangunan Manusia baru mencapai 73,13 (dibawah angka IPM Nasional).

"Memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya-upaya kolaborasi, peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Saya mengajak seluruh komponen pembangunan, khususnya Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung untuk saling bahu-membahu bersama mewujudkan pembangunan di Provinsi Lampung," kata Gubernur Mirza.

Gubernur selanjutnya mengutarakan bahwa pembangunan infrastruktur kedepan harus diprioritaskan, terutama dalam mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani, melalui akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pasar.

​​​​​Gubernur juga menegaskan dukungan nya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.

Di sektor pendidikan, Gubernur ingin memastikan agar setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, pendidikan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter.

Pun demikian halnya di sektor kesehatan, Gubernur menginginkan masyarakat Lampung agar mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas,

Kemudian Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepada seluruh aparatur, Gubernur mengajak untuk berani melakukan evaluasi dan memperbaiki diri. Aparatur, kata Gubernur, harus mampu melayani masyarakat, bekerja keras dan tetap optimis mewujudkan harapan yang diinginkan untuk kemajuan masyarakat.

Di sisi lain, Gubernur juga berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memberikan masukan konstruktif dalam mendukung program pemerintah untuk perbaikan kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Komisi V DPRD Lampung Segera Panggil RSUDAM

Bandar Lampung   -  Komisi V DPRD provinsi Lampung segera memanggil pihak Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUDAM) terkait dugaan korupsi dan aksi demo ratusan Office Boy (OB) di Rumah Sakit terbesar di Lampung tersebut. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan.

Pemanggilan tersebut, menurut Yanuar Irawan telah diagendakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap OPD mitra kerja Komisi V termasuk RSUDAM.

Agenda RDP itu, berkaitan dengan adanya Efisiensi anggaran terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto Republik Indonesia (RI) di setiap Provinsi.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar mengatakan, jika kegaduhan RSDUAM soal Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) itu akan dibahas pada RDP yang akan digelar. Karena pihaknya telah menerima laporan tersebut.

"Jadwal RDP hari Rabu dan Kamis (05-06) ini, Semua OPD memang kita jadwalkan untuk Hearing karena saat ini OPD kan terkena Efesiensi anggaran," kata Yanuar usai Paripurna di Gedung DPRD Lampung. Selasa (04/03/2025), seperti yang dilansir hariankandidat.co.id.

Bahkan, kata pria yang sehari-hari biasa dipanggil Udo tersebut, juga akan meminta penjelasan terhadap Rumah Sakit itu yang berkaitan dengan adanya ratusan Office Boy (OB) yang menggelar aksi di RSDUAM.

"Nanti pada saat Hearing kan kita bisa menemui titik terang terkait kegaduhan pada RSUDAM itu dan soal adanya pemotongan pada OB yang dilakukan oleh pihak ketiga nanti kita lihat bagaimana aturan nya," ungkapnya

Sehingg, sambung Yanuar, tidak menutup kemungkinan ketika RDP nanti ada kejanggalan yang ditemukan kemungkinan ada rekomendasi untuk mengganti pihak ketiga yang menyediakan jasa OB tersebut.

"Kalau memang harus dilakukan evaluasi nanti kemungkinan akan di evaluasi pihak ketiga, kita lihat penjelasannya seperti apa nanti, karena kami sudah mendengar juga adanya pemotongan itu," tandasnya

Sebelumnya, Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung secara resmi melaporkan dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek terkait pengadaan dan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. Laporan ini menyusul kegaduhan yang sempat terjadi di antara pegawai RSUDAM terkait sistem tersebut.

Menurut ketua Akar Indra Musta'in "dugaan korupsi ini terkait dengan proses pengadaan SIMRS yang diduga tidak transparan dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sistem tersebut yang berpotensi merugikan keuangan negara".

Akar Lampung mendesak Kejati Lampung untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Mereka juga meminta agar Kejati Lampung transparan dalam penanganan kasus ini dan memberikan informasi kepada publik secara berkala.

"Kami berharap Kejati Lampung dapat bertindak tegas dan profesional dalam menangani kasus ini. Ini adalah uang rakyat, dan kami tidak ingin ada pihak-pihak yang menyalahgunakannya," tegas Indra.

Budiman AS: Prinsip Efisiensi Ini Seharusnya Berlaku Bagi Semua

 BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS mensikapi kinerja KPU Lampung yang menggelar rapat di hotel.

“Presiden telah menginstruksikan agar anggaran negara digunakan secara optimal dan tidak dihamburkan untuk kegiatan yang kurang esensial. Kegiatan ini jelas bertentangan dengan arahan tersebut,” tegas Budiman di Bandar Lampung, Senin (3/3/2025).
Budiman menambahkan salah satu kebijakan efisiensi yang ditekankan Presiden adalah larangan menggelar acara di hotel bagi kementerian dan lembaga negara, kecuali kegiatan tersebut berskala prioritas tinggi.
“Prinsip efisiensi ini seharusnya berlaku bagi semua lembaga negara, termasuk KPU. Jika tidak mendesak, sebaiknya kegiatan seperti ini tidak dilakukan,” ujar dia.
Meski mendapat kritik, KPU Lampung tetap melaksanakan acara tersebut, yang juga mencakup evaluasi dan pemberian penghargaan.
Budiman menegaskan, lembaga negara harus patuh dan disiplin dalam mengikuti arahan efisiensi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah.
“Kita harus sejalan dengan visi pemerintah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) dan instruksi terkait efisiensi anggaran,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak.
“Penggunaan anggaran yang tidak efektif dapat menghambat upaya pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih baik,” ujar Budiman.
Politisi Demokrat ini pun menekankan pentingnya disiplin anggaran di kalangan lembaga pemerintahan.
“Dukungan terhadap visi pemerintahan Presiden Prabowo dalam penghematan anggaran harus dijalankan secara optimal,” tutup Budiman.
Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami saat membuka acara menjelaskan bahwa FGD ini merupakan rangkaian kegiatan evaluasi yang sebelumnya telah dilakukan secara berjenjang di KPU kabupaten/kota pada 22-27 Februari 2025.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menjadi sorotan setelah menggelar acara FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 pada 2-4 Maret 2025, di Hotel Emersia Bandar Lampung.
Padahal, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan arahan tegas tentang efisiensi anggaran, termasuk larangan mengadakan kegiatan pemerintah di hotel jika tidak memiliki urgensi tinggi.
Diskusi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan dan regulasi pemilu di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“FGD ini penting untuk menilai sejauh mana koordinasi antara KPU provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan tahapan pemilihan. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik yang terjadi di masing-masing daerah serta faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” ujar Erwan, Minggu (2/3/2025) seperti dilansir kinni.id