Wagub Lampung Tekankan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Ketangguhan Bencana

Bandar Lampung - Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka Focus Group Discussion (FGD) pembangunan rendah karbon berketahanan iklim dan ketangguhan bencana di Ruang Sidang Utama Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Senin (14/04/2025). 

Diskusi ini merupakan bagian penting dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025-2029. 

Jihan menekankan bahwa RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, yang berada pada tahapan "Penguatan Pondasi Transformasi". 

Ia menyampaikan bahwa RPJMD ini akan mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terutama dalam pencapaian Asta Cita pembangunan nasional. 

"Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional, yaitu program ekonomi menuju 8%, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM yang dilihat sebagai trisula pembangunan," ujar Wagub.

Lebih lanjut, Wagub Jihan menjelaskan bahwa pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan akan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Visi Gubernur Lampung Tahun 2025-2030, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, yang akan dicapai melalui tiga misi utama (TIGA CITA): Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif; Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif; serta Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas. 

Potensi sumber daya alam Lampung yang melimpah dan lokasinya yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatera menjadi modal penting untuk menarik investasi dan mendukung integrasi ekonomi, perdagangan, dan industri berskala nasional maupun global yang berwawasan lingkungan. 

Untuk mewujudkan peran tersebut, Wagub Jihan menekankan perlunya pembangunan yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana secara lebih efektif, demi melindungi masyarakat dan lingkungan. (Lis).

LKPJ 2024, Gubernur Lampung Tegaskan Komitmen Akuntabilitas dan Pembangunan

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Senin (14/4/2025).

Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mewajibkan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“LKPJ ini adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi kami sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja dalam melayani masyarakat,” ujar Mirza.

Dalam laporan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah capaian strategis selama tahun 2024, antara lain :

1. Pendidikan: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah dan kejuruan, termasuk melalui revitalisasi SMK, pengembangan program smart school, serta pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi.

2. Kesehatan: Penurunan angka stunting, perluasan cakupan imunisasi, serta penguatan layanan rujukan menjadi fokus utama di sektor kesehatan.

3. Infrastruktur: Pembangunan jalan, irigasi, dan permukiman terus ditingkatkan demi mendukung konektivitas antarwilayah.

4. Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan: Program unggulan seperti Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman unggulan, serta penguatan kelompok budidaya dan pelabuhan perikanan berhasil mendongkrak produktivitas petani dan nelayan.

5. Investasi dan UMKM: Pemerintah terus menyederhanakan proses perizinan, memfasilitasi promosi investasi, dan menyediakan pelatihan wirausaha berbasis potensi lokal.(lis)

Gubernur Lampung Tegaskan TNBBS Tak Boleh Alih Fungsi

Bandar Lampung, — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak boleh dialihfungsikan menjadi areal perkebunan maupun pemukiman. TNBBS merupakan salah satu situs Warisan Dunia UNESCO yang wajib dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

“Ini adalah warisan dunia, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya,” ujar Gubernur saat diwawancarai di Kantor Gubernur Lampung, Senin (14/4/2025).

Gubernur yang akrab disapa Kyai Mirza itu menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi telah menerima berbagai laporan dari pihak TNBBS mengenai persoalan yang terjadi di kawasan konservasi tersebut. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam upaya mitigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Menurutnya, persoalan di TNBBS sangat kompleks, mulai dari konflik agraria, pembayaran pajak, hingga keberadaan masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di dalam kawasan. Pemerintah saat ini sedang mendalami asal-usul para perambah yang disebut berasal dari berbagai daerah seperti Jawa, Semendo, Banten, dan Bengkulu.

“Kalau warga Lampung asli yang sudah hidup turun-temurun di sana, mereka justru tahu bagaimana hidup berdampingan dengan gajah dan harimau tanpa saling mengganggu. Mereka menghormati alam,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa yang menjadi persoalan besar adalah adanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pendatang. “Warga lokal sudah paham kawasan ini tidak boleh diganggu, karena merupakan kawasan konservasi dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar TNBBS, Ismanto, menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang kini tinggal dan beraktivitas di dalam kawasan TNBBS merupakan perambah. Tipologi masyarakat pun beragam—ada yang berasal dari Lampung Barat dan ada pula yang dari luar daerah.

“Beberapa bahkan mengklaim telah membayar pajak dan menolak keluar dari kawasan. Padahal, berdasarkan aturan, tanah itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” jelas Ismanto. (Lis)

Perkuat Sinergi, TP. PKK Provinsi Lampung Gelar Rapat Koordinasi

Bandar Lampung, -- Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi yang dirangkai dengan kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H, bertempat di Kantor PKK Provinsi Lampung, Senin (14/04/2025).

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari dan diikuti segenap jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi digelar untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjalankan program kerja PKK Provinsi Lampung ke depan.

Dalam sambutannya Purnama Wulan Sari mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar halal bihalal, melainkan momen yang sangat berharga untuk menjalin kebersamaan dan bertukar pikiran dalam upaya menjalin sinergi antar Pokja.

"Selain halal bihalal kita juga melaksanakan rapat koordinasi yang diadakan di kantor PKK yang kita cintai ini, kegiatan ini bukan hanya pertemuan tetapi juga sebagai ajang bertukar pikiran untuk menyampaikan program - program dan tugas fungsi masing masing Pokja," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung mengimbau kepada seluruh pengurus untuk bekerja dengan baik dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Kita harus memberikan dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung, kita harus bergotong royong dan bersama - sama turun ke masyarakat, membina kemasyarakatan, membina keluarga dan memberdayakan keluarga di provinsi Lampung ini secara gotong royong," lanjutnya.

TP. PKK Provinsi Lampung merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan program program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan semangat kebersamaan, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari berharap seluruh jajaran dapat terus bergerak aktif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Anggota DPRD Lampung Tanamkan Nilai-nilai Pancasila ke Masyarakat Rama Dewa

Lampung Tengah -  Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kampung Rama Dewa, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu, 8 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Ni Ketut Dewi Nadi, yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara PDIP Lampung dan anggota Komisi IV DPRD Lampung, hadir bersama sejumlah tokoh penting lainnya. Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua Karang Taruna, serta anggota Karang Taruna dan masyarakat setempat dari Dusun 4 dan Dusun 5.

Dalam sambutannya, Ni Ketut Dewi Nadi menyampaikan bahwa pemahaman yang kuat terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting, terutama di tengah dinamika perkembangan zaman yang semakin kompleks. “Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagai dasar negara kita, dalam membangun kedamaian dan persatuan bangsa,” ujarnya.

Dewi Nadi juga mengajak masyarakat untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa kebangsaan yang kuat demi kemajuan bersama. “Kita harus tetap menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun di tengah masyarakat,” tambahnya seperti dilansir lampung way. 

Anggota DPRD Lampung Kunjungi Pembangunan Jembatan Kali Bungur

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Jembatan Kali Bungur di Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur, pada Kamis (6/3/2025). Sidak ini dilakukan menyusul keluhan warga yang sudah bertahun-tahun menunggu penyelesaian jembatan yang seharusnya menghubungkan Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto. Meski proyek ini sempat dimulai dengan pembangunan beberapa tiang, pengerjaannya mangkrak tanpa kejelasan. Akibatnya, warga masih harus bergantung pada perahu getek untuk menyeberangi sungai, yang tidak hanya merepotkan tetapi juga berisiko bagi keselamatan mereka.

“Warga di sini sudah bertahun-tahun menyeberangi sungai dengan perahu getek karena tidak ada jembatan. Padahal, pembangunan sudah sempat dimulai, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Ini harus segera dituntaskan,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS.

Ia menyoroti pentingnya jembatan tersebut sebagai akses utama bagi warga, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus menyeberangi sungai menggunakan perahu.

“Bayangkan setiap hari anak-anak sekolah harus naik getek untuk menyeberang. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal keselamatan mereka. Pembangunan jembatan ini harus jadi prioritas,” tambahnya.

Dalam sidaknya, Yusnadi juga melakukan dialog dengan Kepala Desa Tanjung Tirto yang menyampaikan aspirasi mereka agar akses antar desa segera diperbaiki. Mereka berharap proyek ini kembali mendapat perhatian pemerintah agar aktivitas sehari-hari, termasuk ekonomi dan pendidikan, tidak lagi terhambat oleh keterbatasan infrastruktur.

Hingga kini, akses antara Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto masih bergantung pada perahu getek, yang berisiko tinggi terutama saat debit air meningkat. Dengan langkah yang diambil Yusnadi, harapannya proyek ini kembali masuk dalam prioritas pembangunan dan segera dituntaskan demi kenyamanan dan keselamatan warga. (**)

Ketua DPRD Lampung Dampingi Gubernur Lampung Hadiri Sertijab Kepala BPK

andar Lampung ---- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Lampung yang sebelumnya dijabat Masmudi kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo. 

Serah terima jabatan disaksikan langsung oleh anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi, Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V Widhi Widayat serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.

Gubernur Mirza mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Masmudi. Gubernur juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo. 

"Kami ucapkan selamat bertugas. Semoga sinergitas yang baik antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPK Perwakilan Lampung selama ini dapat terus ditingkatkan," kata Gubernur Mirza di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Kamis (6/3/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk ikut berperan serta dalam rangka Pembangunan Provinsi Lampung dalam 5 tahun kedepan, seiring sejalan dalam pencapaian visi dan asta cita Pembangunan Nasional. 

Gubernur Mirza menjelaskan, visi dan asta cita tersebut selanjutnya dituangkan dalam visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas" yang kemudian dijabarkan menjadi tiga misi yaitu :

1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif.

2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.

3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Gubernur menegaskan bahwa dalam mewujudkan visi ini tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sendiri, melainkan memerlukan gotong royong dan kontribusi positif dari semua pihak. 

"Kita semua harus bergotong royong, saling bahu membahu, dan saling memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas," ujarnya.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, Gubernur menyatakan keyakinannya bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung akan terus diperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang telah diraih oleh Provinsi Lampung sebanyak 10 kali berturut-turut dalam 10 tahun terakhir.

"Kami berharap, di tahun 2025 ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, kami kembali dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-11 kalinya secara berturut-turut," tambah Gubernur Mirza.

Melalui acara serah terima jabatan ini, Gubernur berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus berkontribusi nyata dalam pembangunan Provinsi Lampung, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.

"Kami berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan rekomendasi dan saran yang membangun bagi Pemerintah Provinsi Lampung," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Fraksi Gerindra DPRD Lampung Sambut Kedatangan Gubernur

Setelah DPRD Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa Pidato Perdana Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyempatkan diri nostalgia sebagai anggota DPRD Lampung, Selasa (4/3/2025).

Dia diterima Fraksi Gerindra periode 2024-2029, yakni Ketua Fahrurrozi,  Sekretaris Ikhwan Fadil Ibrahim, dan Bendahara Intan Rehana. Sekretaris Partai Gerindra Lampung yang juga Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar juga terlihat menyambut Gubernur Mirza 

"Setelah sidang paripurna kemarin, saya mampir ke ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung. rasanya seperti pulang ke rumah sendiri, banyak kenangan, banyak cerita," tulisannya pada instagramnya, Rabu pagi (5/3/2025).

Selain pernah menjabat ketua Fraksi Gerindra, Ketum Gerindra Lampung ini pernah menjadi Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung masa bakti 2019-2024. Pileg 2024 terpilih lagi, tapi mundur karena ikut Pilgub Lampung 2024.

Dulu, sebelum menerima amanah sebagai gubernur, Mirza pernah duduk sebagai ketua Fraksi Gerindra. "Tempat ini jadi saksi perjuangan, diskusi panjang, dan tekad untuk membawa perubahan bagi Lampung," katanya.

Bedanya, kata dia, sekarang tanggung jawabnya lebih besar, tapi semangatnya tetap sama dari ruang Fraksi ke ruang eksekutif, perjuangan untuk Lampung Maju terus berlanjut, ujar Mirza.

Kiprah politik Mirza diakui telah dimulai sejak duduk di bangku perkuliahan tergabung dalam berbagai organisasi. Pascamengantongi gelar sarjana, ia turut berkecimpung di banyak organisasi mulai HIPMI, KNPI, HKTI, Kadin, PP-Persatuan Insinyur Indonesia, hingga bergabung ke Partai Gerindra.

Bersama Gerindra, Mirza menapaki awal karier politik dengan mencalonkan diri Caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Bandar Lampung pada Pileg 2019. Ia berhasil terpilih dan dipercaya sebagai Ketua Fraksi Gerindra dan duduk di Komisi V DPRD Provinsi Lampung.

Sejak saat itu, perjalanan karier politik Mirza terus meroket. Terlebih, sejak dirinya ditetapkan menjadi Ketua DPD Gerindra Lampung pada Maret 2022. Sejak saat itu, nama Mirza terus mendapatkan sorotan oleh publik

Di masa Pileg 2024, Mirza kembali maju di dapil yang sama dan kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Lampung 2024-2029. Kemudian memilih mengundurkan diri dan tidak mengikuti pelantikan setelah memastikan diri menjadi calon gubernur Lampung di Pilkada 2024. (Sumber hello Indonesia)

Tiga Kepala Daerah Koordinasi Soal Banjir, Begini Kata Anggota DPRD Lampung

Anggota DPRD Lampung Fauzi Heri mengapresiasi langkah tiga kepala daerah yang bekerja sama untuk mengatasi banjir yang terus berulang.

Ketiganya adalah Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.

Menurut Fauzi Heri, persoalan banjir dan sampah di Bandar Lampung ini harus diselesaikan bersama-sama dengan kepala daerah penyangga.

“Kita sudah mau terbang menjadi kota maju, maka persoalan kota besar pasti akan terjadi seperti banjir. Ini harus diarrange dan harus ada soliditas antar kepaa daerah,” kata Fauzi Heri, Kamis (6/3/2025).

Fauzi Heri melanjutkan, air yang datang ke Bandar Lampung bukan dari dalam kota saja, tapi juga ada kiriman dari kabupaten penyangga khususnya di Pesawaran dan Lampung Selatan.

“Sehingga terobosan yang dilakukan 3 kepala daerah untuk membuat empung untuk menampung air ini sangat baik. Nanti bagaimana realisasinya akan kita pantau,” kata Anggota DPRD dapil Bandar Lampung ini.

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan Walikota Bandar Lampung terhadap persoalan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Pemerintah harus berbenah dan masyarakat juga harus berhenti membuang sampah ke sungai.

“Kalau masyarakat saling mengawasi maka pemerintah akan lebih mudah bekerja. Situasi ini bisa mendorong lahirnya bank sampah yang masih minim di Bandar Lampung,” lanjutnya.

Fauzi Heri menyampaikan bahwa Bank Sampah bisa menjadi peluang untuk menjaga lingkungan dan berpotensi untuk menambah penghasilan.

“Anak Itera sudah punya mesin extruder untuk mengolah sampah plastik menjadi biji plastik. Biji plastik ini memiliki nilai jual yang mahal,” sambungnya seperti dilansir RMOL. 

Anggota DPRD Lampung Apresiasi 3 Kepala Daerah Atasi Banjir

Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS mengapresiasi langkah dari tiga kepala daerah yang berkoordinasi akan membangun embung untuk mengatasi banjir.

Ketiganya adalah Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.

“Kami apresiasi tiga kepala daerah ini, karena banjir ini bukan hanya hulunya saja tapi juga hilirnya. Kalau air di mana yang rendah dia turun, maka embung ini diharapkan bisa jadi solusi jangka panjang,” kata Budiman AS, Rabu (5/3/2025).

Anggota DPRD Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bandar Lampung ini juga mengingatkan Walikota Eva Dwiana untuk serius memperbaiki drainase dan pengelolaan sampah.

“Drainase di pinggir jalan itu jangan dicor semua, jadi tidak bisa dikontrol derasnya air atau bahkan kalau ada sampah yang menumpuk di sana,” sambungnya.

Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung juga harus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan Provinsi Lampung. Terutama dalam pengelolaan sampah yang sebelumnya jadi sorotan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Apa saran dari mereka di KLH, langsung ditindaklanjuti. Pemerintah pusat juga harus memberikan solusi atas permasalahan ini,” lanjut Budiman.

Komisi I DPRD Lampung Pertanyakan Kinerja Penyelenggara Pilkada Pesawaran

Bandarlampung : Komisi I DPRD Provinsi Lampung menyoroti kredibilitas dan kinerja penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pesawaran setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Aries Sandi DP, calon Bupati terpilih pada Pilkada 2024.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Miswan Rody, menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan kredibilitas dan kinerja penyelenggara, dalam hal ini KPU Provinsi Lampung dari 2010 hingga periode 2024. Hal ini terkait dengan kelolosan Aries Sandi sebagai peserta Pilkada, yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh MK.

“Dalam sidang sengketa hasil Pilkada, MK menilai bahwa surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang diserahkan oleh Aries Sandi tidak sah. MK bahkan memutuskan agar Pilkada Pesawaran diulang. Kami dari Komisi I merasa perlu mempertanyakan bagaimana bisa calon yang tidak memenuhi syarat tersebut lolos dalam seleksi,” ujar Miswan Rody, Jumat (28/2).

Keputusan MK ini menegaskan adanya kekeliruan dalam tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ia mempertanyakan bagaimana proses pencalonan bisa berjalan lancar, meski ada masalah substansial yang terungkap setelah proses Pilkada selesai.

“Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Lampung harus bertanggung jawab atas kelolosan calon yang bermasalah. Kami menduga ada kelalaian dalam proses verifikasi administrasi dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses ini,” tegas Miswan Rody seperti dilansir lampung way. 

Lebih lanjut, Miswan mengingatkan bahwa keberhasilan atau kegagalan Pilkada sangat bergantung pada integritas dan ketelitian penyelenggara pemilu. (LW)