DPRD Lampung Sebut Banyak Pasien Isoman Tak Terdata

 

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyebutkan, banyak ditemukan pasien positif Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (Isoman) tidak terdata oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah setempat.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan mengatakan, tidak terdata dikarenakan pasien Isoman tidak melapor ke aparat desa atau fasilitas pelayanan kesehatan.

“Faktanya itu yang terjadi di lapangan. Banyak pasien Isoman tidak terdata di Dinkes. Biasanya mereka tidak melapor karena stigma negatif yang terjadi di masyarakat,” kata Yanuar, saat dimintai keterangan, Minggu (11/8/2021).

Berdasarkan laporan lanjutnya, selama ini masih banyak ditemukan masyarakat yang terindikasi terpapar Covid-19 dan meninggal dunia, namun tidak dilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol Covid-19.

“Hampir setiap hari di tempat tinggal saya ini pengumuman orang meninggal dan tidak masuk dalam prosedur Covid-19 karena tidak lapor. Jangan sampai rumah sakit tempat tidur nya berkurang karena pasien positif tidak mau melapor karena takut,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Yanuar pun mengimbau kepada seluruh masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri untuk dapat melaporkan kepada aparat desa setempat dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dilakukan pemantauan.

“Tapi rumah sakit termasuk Puskemas harus bijak. Jika dia bisa isolasi mandiri maka biarkan mandiri, tetapi tetap dalam pengawasan,” terangnya.

Yanuar menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan juga RSUD Abdul Moeloek.

“Saya memang sudah merencanakan untuk rapat dengan Dinas Kesehatan menyikapi bahwa Lampung tingkat kematian nomor dua tertinggi setelah Jawa Timur dan cakupan vaksinasi yang masih rendah. Ini pasti ada tata kelola yang tidak benar,” pungkasnya. (*)

Kupastuntas.co,

PKS Potong Gaji Bantu Terdampak Pandemi Covid 19

 Bandarlampung–Situasi Pandemi covid-19 yang masih tidak menentu di Provinsi Lampung saat ini, menggugah anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/ kota untuk lebih berbagi terhadap sesama.

Hal tersebut diungkapkan Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ade Utami Ibnu saat ditemui di kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (9-8-2021).

Ade mengatakan, mulai Agustus ini legislator PKS melaksanakan pemotongan gaji untuk membantu warga terdampak pandemi covid-19.

“Upaya meringankan beban masyarakat ini dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PKS baik di DPRD Provinsi Lampung maupun di kabupaten/kota lainnya,” kata dia.

Dia melanjutkan, pemotongan gaji ini merupakan kesepakatan bersama dari tingkat bawah hingga ke pusat. “Apalagi, kita memang untuk kegiatan-kegiatan sudah beberapa kali menerapkan hal serupa yakni pemotongan gaji sebagai sedekah untuk bantuan. Bulan ini pun ada (pemotongan gaji), sebelumnya pada awal-awal pandemi itu juga sama (dipotong gaji),” ujar Ade.

Namun demikian, Ade enggan merinci berapa banyak pemotongan gaji yang dilakukan. Menurut dia, besarannya menyesuaikan gaji dari masing-masing anggota.

Anggota DPRD Lampung asal daerah pemilihan Bandarlampung itu menuturkan, selanjutnya hasil pemotongan gaji anggota yang diperoleh tersebut dibelikan barang-barang berupa paket sembako, vitamin dan multivitamin.

“Karena kondisinya saat ini yang terkena covid juga semakin banyak, kemudian keluarganya juga yang sekarang lagi ngurusin orangtuanya lagi covid juga makin banyak, yang terdampak covid juga makin banyak,” kata dia.

Sumbangan yang diperoleh dari pemotongan gaji ini, lanjut Ade, berbeda dengan bantuan rutin yang diberikan oleh anggota Dewan. Sebab, setiap bulannya fraksi PKS secara rutin mengevaluasi anggota dewan untuk lebih memperhatikan konstituennya.

Untuk itu, sumbangan di luar agenda rutin yang berasal dari pemotongan gaji anggota fakri PKS ini diharapkan dapat menambah porsi bantuan yang diberikan pada masyarakat.

“Karena yang terdampak covid juga makin banyak. Sehingga seluruh anggota DPRD provinsi lampung dari PKS juga diminta makin banyak berkorban dan makin banyak yang lebih dekat dengan masyarakat,” tegasnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung ini menjelaskan, untuk pembagian paket sembako dan vitamin tersebut selanjutnya dilakukan oleh anggota dewan sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Kalau pembagian kan sudah dari awal turun masing-masing ke masyarakatnya karena anggota bersangkutan kan yang tau situasi masyarakatnya masing-masing. Kalo yang dikolektifkan seperti pemotongan gaji bulan ini belum terbayang akan gimana. Tapi yang pasti tidak ada acara seremoni yang menimbulkan kerumunan massa,” ungkapnya.(**)

Harian momentum

Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp7,5 T

 

Bandarlampung–Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2021 diproyeksikan mencapai Rp7,538 triliun.

Sedangkan untuk anggaran belanja daerah Pemprov Lampung dalam APBD-P 2021 diproyeksikan Rp7,557 triliun.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat Rapat Paripurna DPRD, Senin (9-8-2021).

“Dengan memperhatikan potensi kapasitas fiskal daerah yang tercantum dalam kesepakatan KUA-PPAS 2021, maka target pendapatan daerah dalam Raperda Perubahan APBD 2021 mencapai Rp7.538.150.772.809,50,” kata Fahrizal.

Dia merinci proyeksi pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3.336.257.494.574,50. Lalu, pendapatan transfer Rp4.153.418.184.000 dan lain lain pendapatan daerah yang sah Rp48.475.094.235.

Kemudian untuk anggaran belanja daerah dalam Raperda Perubahan APBD 2021 diproyeksikan Rp7.557.497.851.948,54.

“Struktur pembiayaan daerah pada Raperda Perubahan APBD 2021 terdiri atas penerimaan pembiayaan bersumber dari Silpa sebesar Rp190.917.079.139,04. Sedangkan, untuk sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp171.570.000.000,” terangnya.

Fahrizal pun berharap DPRD Lampung bisa membahas Raperda Perubahan APBD 2021. Sehingga bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan agar berkenan membahas raperda APBD 2021,” tutupnya. (**)

Harian momentum

Anggota DPRD Lampung Sarankan Masa Pemutihan PKB Diperpanjang

 

DPRD Lampung menyarankan agar kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diperpanjang hingga akhir tahun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing, Kamis (5/8).

Politikus PKB ini menjelaskan, perpanjangan dilakukan lantaran beberapa hal. Diantaranya dikarenakan kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang membuat sebagian masyarakat menunda untuk membayar pajak.

“Sebelumnya kan sampai 30 September saja, kami menyarankan agar pemutihan diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Ini untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari sector PKB dan BBN-KB,”ucapnya.

Dijelaskan, imbas PPKM juga, berbagai pelayanan kesamsatan dibatasi lantaran mengurangi resiko penyebaran Covid-19. Misalnya seperti penundaan sementara pelayanan di Samsat Mal dan Samsat corner. Tentunya juga hal ini berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD), di sector Pajak Daerah, subsector pemutihan pajak.

“Perpanjangan ini untuk mengejar pendapatan yang sudah ditargetkan. Nah nanti dalam waktu dekat kita akan bicarakan dengan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) terkait perpanjangan di dalam rapat dengar pendapat,” ucapnya.

Baca Juga:   Hamdalah, Lampung Bebas Zona Merah

Sebelumnya, diberlakukannya PPKM darurat level IV oleh pemerintah pusat, berpengaruh terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB), khususnya pada kebijakan pemutihan. Jumlahnya merosot hingga 15 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Adi Erlansyah mengatakan, PPKM daruruat Level IV berpengaruh terhadap turunnya pendapatan pajak. “Khusunya pemutihan yang tengah berlangsung ini ada penurunan sekitar 15 persen dibandingkan dengan bulan yang lalu,” ungkapnya, Sabtu (31/7).

Dijelaskan, pendapatan dari pemutihan bulan lalu, mencapai Rp33 miliar. Sedangkan sampai saat ini pendapatan dari pemutihan pajak sekitar Rp28 Miliar atau turun 15 persen. Hal itu dikarenakan, pelayanan di mal yang tutup saat berlangsungnya PPKM.

“Memang kemarin (bulan lalu, Red) meningkat saat ada pelayanan digerai mal, tapi saat ini dua gerai di MBK dan Chandra Tanjungkarang ditutup maka sangat mempengaruhi,” ungkapnya.

Ketua DPRD Lampung Beri Selamat Universitas Teknokrat Indonesia

 Bandar Lampung – Universitas Teknokrat Indonesia menjadi yang terbaik I di wilayah Sumbagsel versi Webometrics Juli 2021.

Untuk di Sumatera, kampus yang dipimpin Rektor D H Nasrullah Yusuf SE MBA ini ada di peringkat III. Sedangkan untuk skala nasional, masih berdasar Webometrics, Teknokrat berada di posisi ke-85.

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay memberikan ucapan selamat atas prestasi yang ditorehkan Teknokrat.

Mingrum Gumay mengatakan, Teknokrat selama ini telah memberikan kontribusi besar untuk dunia pendidikan di Lampung. Dengan peringkat yang luar biasa ini, Mingrum yakin Teknokrat akan menjadi yang terdepan.

Ia berharap prestasi ini dipertahankan dan bisa menjadi terbaik I di Sumatera pada tahun-tahun mendatang.

Ketua DPRD Lampung asal Fraksi PDIP ini menjelaskan, hal ini pasti ditunjang oleh kualitas semua sivitas akademika di Teknokrat.

Kemudian juga ditunjang penguasaan teknologi yang mumpuni. Serta keberadaan infrastruktur kampus yang superlengkap dan canggih.

Mingrum mengatakan, kualitas lulusan kampus ini juga teruji di tempat kerja alumninya. Mereka, kata dia, banyak bekerja di instansi pemerintah, swasta, dan pengusaha.

Ketua Dewan berharap kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Termasuk dalam hal literasi digital yang sedang digaungkan.

Ia menilai, Teknokrat dengan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM mampu mengejawantahkan pengabdian dalam arti sebenarnya kepada masyarakat.

Wakil Rektor I Universitas Teknokrat Indonesia Dr H Mahathir Muhammad SE MM mengatakan, kampusnya berusaha lebIh baik lagi ke depan. Ia ingin kualitas lulusan dan model pembelajaran bisa semakin melejit.

Pengakuan berdasar Webometrics ini, kata Mahathir, diyakini menambah keyakinan dan kepercayaan diri kampus bersaing dengan entitas lain.

Serta berkompetisi memberikan pelayanan edukasi nomor 1 untuk semua mahasiswa. Ia juga mengatakan, penguatan teknologi informasi di kampus ini juga turut menunjang raihan prestasi versi Webometrics tersebut.

Wartalampung.id,

DPRD Lampung Ajak Masyarakat Kompak

 Bandar Lampung – Ketua komisi l DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, mengajak warga masyarakat untuk lebih mempertajam rasa kemanusiaan dengan cara membangkitkan lagi jiwa kebersamaan dan saling bergandeng-tangan untuk secara mandiri menyikapi situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Hal itu dikatakan Yozi, lantaran rasa kekecewaannya di masa pemerintahan saat ini, dengan membuat kebijakan yang berubah-ubah dan terkesan tidak tegas dari awal terkait penanganan pandemi Covid-19.

“Saya tidak mampu berkata lagi pada rezim ini karena rasanya percuma. Kalau kita mengritikpun malah nanti dibuli oleh para buzzer dan influencer. Jadi ya sudah lah, sekarang justru kita menghimbau seluruh rakyat berfikir bagaimana caranya membangkitkan dan mempertajam rasa kemanusiaan,” kata Yozi Rizal, saat dimintai keterangan, Rabu (4/8/2021).

“Mulai dari masing-masing kita dan orang-orang dekat kita agar tidak terpapar Covid-19. Lalu kalau ada orang yang kita kenal terpapar, bagaimana kita bergandengan-tangan bergotong-royong untuk meringankan bebannya,” timpalnya.

Ia menjelaskan, saat ini tidak bisa membayangkan betapa lelahnya tenaga kesehatan yang berjibaku membantu menyembuhkan pasien yang terpapar Covid-19.

Selain itu lanjut Yozi, pihaknya juga menghargai pihak pemangku kebijakan. Namun dengan catatan pemangku kebijakan yang benar-benar bermanfaat dan itu benar teruji, bukan sebuah kebijakan yang dilakukan coba-coba.

Mulai dari kebijakan dengan nama istilah Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), lalu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, darurat dan saat ini berlaku PPKM Level 4.

“Nanti entah apa lagi yang mereka sebutkan, yang saya anggap ini semua hanya retorika dari mereka yang oleh negara diberikan kewenangan ini menunjukan pada rakyat seolah-olah bekerja padahal tidak,” jelas Yozi.

“Saya dari dulu pernah mengatakan bahwa tegas sajalah kalau memang mau lockdown. Kalau tidak ada, maka di dalam regulasi kita mengatur kekarantinaan wilayah,” timpalnya.

Dengan kebijakan itu dilakukan, Negara tinggal menghitung semua rakyat Indonesia yang memang layak untuk menjadi perhatian Negara untuk diberikan subsidi supaya bisa makan dalam beberapa bulan tersebut.

“Karena Negara pada saat itu masih ada uang walaupun berhutang. Tapi kalau hari ini untuk melakukan kekarantinaan, saya kira negara tidak bisa, karena berhutang pun sudah kesulitan hari ini karena triliunan uang habis tidak jelas,” tandasnya. (*)

Kupastuntas.co

DPRD Lampung Berharap Pemda Segera Salurkan Bansos

 

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung berharap agar pemerintah daerah setempat segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak PPKM.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay mengatakan, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga harus dilakukan secara terbuka dan berbasis by name by address.

“Harus cepat dan tepat sasaran. Kita juga tetap berharap bahwa mekanisme dan sistem penyaluran Bansos ini berbasis data by name by address agar tidak ada penerima ganda,” kata Mingrum, saat dimintai keterangan, Selasa (3/8/2021).

Ia melanjutkan, ditengah masa PPKM level 4 yang diterapkan untuk Kota Bandar Lampung dan level 3 untuk 14 daerah lainnya di Lampung cukup mengganggu kehidupan masyarakat, terutama dalam segi perekonomian.

“Karena kita menyadari dampak Covid-19 ini sangat  berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Karena adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah,” lanjutnya.

Menurut Mingrum, selain melakukan percepatan dan verifikasi penerima bantuan, mekanisme penyalurannya pun harus dilakukan secara sistematis, sehingga tidak menciptakan kerumunan.

“Mekanisme proses penyalurannya juga harus diperhatikan. Sehingga tidak berpotensi menimbulkan kerumunan dan antrean dari para penerima Bansos tersebut,” terangnya.

Ia menambahkan, masyarakat diperiksakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari serta bertransaksi jual beli, namun tetap menegakkan protokol kesehatan yang ketat.

“Aktifkan dalam bentuk apapun silakan berjalan asal protokol kesehatan nya jangan lupa. Kita juga kan sudah punya peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru,” pungkasnya. (*)

Kupastuntas.co

DPRD Lampung Bakal Kembali Undang Eksekutif

 Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung bakal kembali mengundang eksekutif untuk berkoordinasi soal Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Pondok Pesantren di daerah setempat pada Bulan Agustus ini.

Ketua Bapemperda DPRD Lampung, Jauharoh Haddad mengatakan, pihakhya sudah dua kali mengundang eksekutif untuk membahas hal tersebut, namun sampai saat ini masih belum bisa bertemu.

“Belum bisa bertemu informasinya karena mereka lagi isoman. Insya Allah undangan ketiga ini akan kita sampaikan kembali pada Agustus ini,” kata Jauharoh, saat dimintai keterangan, Selasa (3/8/2021).

Anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Lampung ini mengakui bahwa pihaknya telah selesai membahas persoalan ini.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya tinggal menunggu dari pihak eksekutif untuk bersama-sama membahas soal draf tersebut. Karena hal ini usulan dari pihak eksekutif, sudah pasti menunggu dari eksekutif soal draf ini.

“Tinggal pertemuan terakhir saja antara eksekutif dan Bapemperda,” jelasnya.

Ia menambahkan, Raperda itu sendiri berkaitan dengan semua unsur yang ada di Pondok Pesantren, baik bangunan dan fasilitas penunjang lainnya. Hal itu tentunya disesuaikan kembali pada keuangan daerah setempat.

“Apa ada yang perlu ditambah atau kurang atau bagaimana, yang pasti kita sudah bicara dengan pimpinan dewan. Draf kita juga sudah selesai,” tandasnya. (*)

Kupastuntas.co,

DPRD Lampung Bahas KUPA APBDP

 

DPRD Lampung tancap gas mmembahas draf kebijakan umum perubahan anggaran–prioritas plafon anggaran sementara (KUPA-PPAS) APBDP tahun 2021.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay usai rapat paripurna penyampaian draft KUPA-PPAS APBDP TA 2021 dan draft KUA-PPAS TA 2020, di lingkungan secretariat DPRD setempat, Selasa (3/8).

“Ya hari ini, kami menerima draft KUA-PPAS, baik perubahan 2021 dan murni tahun 2022. Mulai besok kita sudah mulai bahas dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) nya,” ucap Mingrum.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung ini menambahkan, berdasarkan jadwal dari Badan Musyawarah (banmus) setempat, pembahasan untuk KUPA-PPAS APBDP TA 2021, diagendakan bisa rampung antara tanggal 4-5 Agustus 2021.

Diketahui setelah dievaluasi DPRD, pembahsan selanjutnya adalah persetujuan draft raperda APBDP TA 2021. Namun, saat ditanya besaran pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan, Mingrum belum mengetahui persis. Dia hanya menjawab, angkanya sekitar Rp7,3 triliun.

“Kan baru disampaikan. Belum terkoreksi. Tadi disebut pak Gubernur Rp7, sekian triliun kan,”kata dia.

Pembahasan yang dilakukan hanya dalam waktu dua hari saja, untuk membedah apa saja anggaran yang berbah, bergeser, terpangkas, dan terkena refocusing.

“Pada prinsipnya kita akan bahas secara komprehensif lah. Tentunya kita memahami adanya kebijakan-kebijakan, misalnya seperti refocusing anggaran dan beberapa aspek lainnya yang harus ditanggulangi.  Kalau dari jadwal Banmus ya Jumat diparipurnakan. Itu jadwal Banmus lho ya,”ucapnya.

Sementara, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan dalam KUPA-PPAS APBDP TA 2021 dijelaskan pendapatan dan belanja sebesar Rp7,388 triliun. Sementara, pada draft KUA-PPAS APBD TA 2022 sebesar Rp7,343 triliun.

Radar Lampung

DPRD Lampung Soroti Vaksinasi

 

BANDARLAMPUNG – Pemberian vaksinasi yang belum maksimal di Provinsi Lampung, mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Pasalnya, saat ini baru sekitar satu juta lebih menurut keterangan Dinas Kesehatan Lampung yang sudah dilakukan vaksinasi. Sementara untuk keseluruhan vaksinasi penduduk di Lampung mencapai 14 juta lebih.

Ketua komisi V Yanuar Irawan fraksi PDI Perjuangan meminta untuk semua pihak dapat ikut berkontribusi untuk mendorong percepatan vaksinasi di provinsi Lampung.

“Provinsi Lampung membutuhkan 14 juta lebih vaksin namun, yang baru di berikan adalah 1.3 juta vaksin artinya kan belum dapat mencukupi kebutuhan yang ada,” jelas Yanuar saat ditemui di ruang komisi V DPRD provinsi Lampung, Senin (02/08).

Tentu saja hal tersebut belum dapat memaksimalkan vaksinasi di Provinsi Lampung.

“Kami pun berupaya untuk dapat mendorong pemerintah provinsi agar mendesak pemerintah pusat, kami dari partai juga berusaha menggunakan akses yang ada di pusat baik di DPR RI maupun Kementrian untuk mempercepat pemberian vaksin terutama di Provinsi Lampung dapat ditambah,” ungkapnya.

Kemudian, Politisi PDIP itu mengatakan dalam penanganan masalah pandemi Covid-19 semua partai politik pun diminta untuk ikut membantu melalui akses yang di miliki di partai masing-masing.

“Partai politik dapat memakai akses ke pemerintah pusat melalui partai untuk dapat dipergunakan membantu percepatan pemberian vaksinasi pemerintah Provinsi Lampung,” jelasnya.

Terkait dengan anggaran untuk Isolasi mandiri (isoman), menurut Yanuar itu baru akan dipertanyakan ke Dinas Kesehatan Lampung.

“Kalau untuk anggaran Isoman itu akan kita pertanyakan ke Dinkes,” ujarnya.

Topik Indonesia

Wahrul Fauzi Silalahi Siap Sinergi dengan ACT

 

Bandar Lampung – Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi siap bersinergi dengan lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Ini mengemuka dalam silaturahmi Wahrul dengan Kepala Sub-Regional ACT Sumbagsel Dian Eka Darma Wahyuni hari ini.

 

Kepada Dian, Wahrul mengatakan, setahun belakangan ia membantu petani di beberapa kecamatan di Lampung Selatan dengan bibit dan pupuk. Ada total 10 ton bibit yang ia salurkan kepada petani.

 

Selain itu, Wahrul juga sudah membagikan mesin pengering jagung kepada kelompok petani di wilayah Lampung Selatan.

 

Wahrul terkesan dengan program Sumur Wakaf ACT Lampung. Ia ingin beberapa daerah pertanian yang sulit memperoleh akses air dan irigasi bisa dibantu dengan adanya sumur wakaf.

 

Wahrul siap menjembatani antara ACT dan petani yang membutuhkan pasokan air untuk sawah mereka, juga kebutuhan air bersih sehari-hari.

 

Wahrul juga menyatakan memiliki beberapa relawan yang terbiasa bergerak membantu warga khususnya di lingkup Kabupaten Lampung Selatan.

 

Wahrul berharap silaturahmi dengan ACT ini bisa dikonkretkan dengan langkah kerja sama bersama. Ia yakin, dengan sinergi dengan ACT, pertanian di Lampung, khususnya Lampung Selatan, sesuai dengan visi besar Pemerintah Provinsi Lampung yakni rakyat Lampung berjaya.

 

Menanggapi itu, Dian Eka Darma Wahyuni mengatakan apresiasi kepada Wahrul Fauzi Silalahi yang konkret berbuat untuk rakyat Lampung Selatan.

 

Dian mengatakan, lembaganya terbuka dengan kerja sama dengan pihak lain untuk kemaslahatan umat. Apalagi ranah kerja komisi II yang dipimpin Wahrul banyak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

 

Dian menyatakan siap bersinergi untuk kemaslahatan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah Wahrul yang selama ini banyak berkontribusi untuk masyarakat Lampung Selatan. [Wartalampung.id,]