Oknum Satpam RSUD Abdoel Moeloek Aniaya Pedagang, DPRD Meradang

 

Bandar Lampung – Seorang pedagang kopi bernama Lasmi (50) di RSUD Abdul Moeloek Lampung menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Satpam setempat, menuai kecaman dari berbagai pihak.

Kali ini datang dari Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, yang mengaku prihatin atas tindakan kearoganan Satpam tersebut, dimana Ia seharusnya melayani dengan humanis dan bijak.

“Saya ikut prihatin. Sebaiknya pihak RSUD Abdul Moeloek segera melakukan perbaikan sistem atau di evaluasi,” kata Deni Ribowo, saat dimintai keterangan, Selasa (7/9/2021).

Mengapa hal ini harus dievaluasi lanjunya, karena ini untuk rumah sakit bagaimana tetap melayani masyarakat yang humanis dan menghindari pelayanan yang arogansi. Sehingga tidak terulang lagi tindakan yang tidak patut pada pelayanan publik.

“Seperti yang yang kita ketahui itu sering dikeluhkan oleh keluarga pasien,” ucapnya.

Dengan adanya tindakan itu jelasnya, tentunya Komisi V DPRD Lampung juga terus melakukan pengawasan pada pelayanan rumah sakit tersebut.

“Karena RS ini adalah rumah sakit andalan Lampung, jangan sampai masyarakat berobat di sana memgalami tekanan atau semacam intimidasi karena petugas yang arogan,” tuturnya.

Ia juga meminta pihak rumah sakit untuk pelaku di nonaktifkan dahulu karena ini sudah masuk dalam proses hukum.

 

“Apa lagi korban sudah melapor ke Polresta Bandar Lampung. Jadi biarkanlah pihak berwenang yang melakukan penanganan,” tegasnya. (*)

Wahrul Reses di Lampung Selatan

 

Way Sari – Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi bersilaturahmi dengan warga Desa Way Sari, Kecamatan Natar, kabupaten setempat, Selasa, 7/9/2021.

Wahrul beserta tim juga memberikan bingkisan kepada warga. Wahrul mengatakan, bingkisan ini tanda sayang dirinya kepada warga setempat.

Ia mengatakan, pada pemilu 2019 lalu, suara dirinya di desa ini minim. Sebab, ia memang tidak menjangkau daerah ini saat masa kampanye.

“Bensin saya enggak sampai ke sini, Bapak dan Ibu. Ora ono duite,” kata anggota DPRD Lampung itu saat memberikan sambutan.

Wahrul mengatakan, meski suaranya sedikit di sini, ia tidak dendam. Ia memahami minimnya suara karena belum pernah bersilaturahmi ke sini.

“Kalau sekarang kan sudah, gimana kira-kira cocok enggak saya sama warga di sini. Sayang enggak sama saya,” tanya Wahrul yang disambut tepuk tangan warga.

Mahfud, mewakili warga, mengatakan, warga merasa cocok dengan Wahrul Fauzi Silalahi. Menurut dia, Wahrul adalah anggota DPRD Lampung yang pertama kali mau reses di Way Sari ini.

Para ibu yang hadir pun spontan teriak akan mendukung Wahrul Fauzi Silalahi pada 2024 mendatang.

Dalam kesempatan ini, Wahrul juga memberikan masukan kepada Gapoktan untuk membuat proposal permohonan bantuan alat pertanian. Ia berusaha mengawal sehingga bantuan bisa terealisasi pada tahun depan.

Sarimin, tuan rumah reses, menambahkan, ia senang Wahrul Fauzi bisa datang dan bersilaturahmi dengan warga.

Ia mengatakan, jarang ada anggota DPRD Lampung yang mau datang ke lokasi yang lumayan jauh masuk ke dalam.

“Semoga Wahrul Fauzi sukses dan diberikan keselamatan, keberkahan, kesejahteraan oleh Allah Swt,” doa Sarimin diaminkan warga yang hadir.

Warta lampung

Budiman AS Reses di Bandar Lampung

 

Bandarlampung – Dalam hasil reses di beringin raya, kemiling pada selasa (7/09/2021), anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS menjelaskan bahwasanya Bank Lampung harus lebih aktif yang mana jika bank lampung menjadi bank syariah ini sangat menarik dikarenakan di kota bandarlampung banyak yang beragama Islam.

Saya akan mencoba untuk mendorong bank lampung menjadi bank lampung yang mana nantinya bank lampung nantinya bisa menjadi bank lampung syariah dan dapat di nikmati oleh semua masyarakat dan semua kalangan yang ada di kota bandarlampung tidak hanya di kalangan PNS saja. “Ungkapan” Budiman AS

Selain itu apabila bank lampung ingin memberi CSR yang dapat di gunakan dan di nikmati oleh masyarakat kota bandarlampung minimal di sekitar kantor bank lampung yang mana masyarakat saat membutuhkan bantuan

Budiman AS berharap bank lampung dapat memberikan CSR yang lebih berguna apa lagi pada saat di masa pademik seperti ini masyarakat bandar lampung memang sedang membutuhkan seperti Vaksinasi, sembako dan lain-lain.

Undercover

Anggota DPRD Lampung Tanggapi Keinginan Masyarakat Soal PTM

 

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pilihan 1 Kota Bandar Lampung Gelar Reses dalam Rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat. Di kelurahan Korpri Raya, kecamatan Sukarame, Senin, (6/9/2021).

Dalam acara Reses itu, Apriliati,S.H.,M.H, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung memberikan tanggapannya atas pertanyaan yang diajukan oleh konstituen tentang keinginan orang tua agar pelaksaan pembelajaran tatap muka bagi anak sekolah segera dilakukan. Menurutnya, berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat untuk membuka kegiatan belajar mengajar tatap muka tentunya terdapat syarat yang harus dipenuhi bahwa seluruh dewan guru/staf yang ada di sekolah serta para pelajar siswa/i wajib telah melakukan vaksin semua.

Selanjutnya sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Kesehatan (Prokes) seperti menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun cucinya, hand sanitizer dan yang paling penting menggunakan masker. Jika ada siswa/i yang tidak atau lupa memakai masker sekolah harus siap sedia dengan memberikan masker secara cuma-cuma, artinya stok masker disekolah harus tersedia.

“Sekolah harus membatasi agar siswa dilarang untuk jajan-jajan sembarangan, mereka harus membawa bekal sendiri dari sekolah, hal tersebut juga dapat meminimalisir terpaparnya covid-19,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan jika siswa/i yang nantinya akan mengikuti kegiatan belajar tatap muka untuk tidak membeli makanan dari luar. Apriliati juga menyarankan untuk membawa bekal makan sendiri dari rumah masing-masing.

Lebih lanjut, anggota DPRD Fraksi partai PDIP tersebut menjelaskan kalaupun nanti kegiatan belajar mengajar akan tatap muka, orangtua siswa harus menyetujui. Wali murid harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa setuju jika anaknya masuk sekolah tatap muka dimasa pandemi Covid-19.

“Seandainya nanti anak yang masuk dalam belajar tatap muka malah terpapar Covid-19, pemerintah akan memfasilitasi jika ada siswa/i yang terpapar. Tentunya semua sesuai dalam perda no 3 tahun 2020 tentang kebiasaan baru dalam menangani Pandemi Covid-19. Selain itu kita harus ingat bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi jangan sampai malah kita lalai dalam memperhatikan itu,” paparnya.

 

Konkrit news

Mikdar Ilyas: Gerindra Siapkan 20.000 Vaksin

 

Bandarlampung–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra menyiapkan vaksinasi untuk 20.000 kader dan masyarakat se Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Mikdar Ilyas kepada media, Senin (6-9-2021).

Mikdar Ilyas mengatakan, vaksin tersebut merupakan pemberian dari Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Selanjutnya akan dilakukan pembagian untuk masing-masing daerah sebanyak 2.000 vaksin.

“Pelaksanaannya insya Allah hari Jumat (10-9) ini, setiap daerah dibantu 2.000 vaksin dan ada koordinatornya dari anggota fraksi,” ujar Mikdar.

Anggota DPRD Lampung ini melanjutkan, dalam pelaksanaannya masing-masing anggota fraksi di Provinsi sesuai daerah pemilihannya, fraksi di kabupaten kota akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Rencananya, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani akan memantau vaksinasi secara langsung di Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal menambahkan, vaksinasi gerindra adalah salah satu usaha partai gerindra untuk mensukseskan program percepatan vaksinasi pemerintah.

“Gerindra ingin memastikan seluruh kader, keluarga besar dan simpatisan partai gerindra di Lampung bisa mengakses vaksin dengan mudah,” tambahnya.

Pemberitahuan lengkapnya, kata Mirza, akan dibahas lebih lanjut saat rapat bersama PIC masing-masing daerah pemilihan pada Selasa (7-9) besok.(**)

Harian momentum

DPRD Lampung Sampaikan Tiga Saran pada Pemprov

 Bandar Lampung – Guna mengurangi kasus kematian Covid-19, DPRD Lampung menyampaikan tiga saran untuk dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Hal itu mengingat dalam kunjungannya beberapa hari lalu, Presiden RI Joko Widodo menyebut angka kematian akibat Covid-19 di Lampung termasuk tertinggi secara nasional.

“Untuk menurunkan tingkat kematian akibat Covid-19 itu ada tiga, pertama bagaimana pelaksanaan vaksinasi harus berjalan lancar dan kebutuhan oksigen tercukupi,” ujar Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Minggu (5/9/2021).

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan pasien Covid-19 menurun.

“Lalu bagaimana cara pemerintah melakukan 3T yakni testing, tracing, dan treatment sebanyak mungkin. Sehingga ini bisa mengurangi rasio itu,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya  juga menyarankan ketika ada pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, segera isolasi secara terpusat (Isoter) agar mendapatkan pengawasan.

“Meskipun indikator tubuh bagus, tetapi tetap harus isolasi di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Karena banyak kejadian yang meninggal karena terlambat penanganannya,” ungkapnya.

Hari ini kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Lampung mencapai 47.368 kasus dengan total yang sembuh sebanyak 40.705 orang dan yang meninggal dunia 3.629 orang.

Sementara berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Lampung per 4 September, ketersediaan tempat tidur pasien Covid-19 dengan ventilator di ruang isolasi tekanan negatif yang masih tersedia, yakni :

RS Abdul Moeloek tersedia 1

RSUD A. Yani Metro tersedia 2

RSU Graha Husada tersedia 2

RSU Bumi Waras tersedia 1

RS Ekstension Pertamina Bintang Amin tersedia 24

RSU Tubaba tersedia 2

RSUD Alimuddin Umar tersedia 4

RSUD Ragab Begawe Caram Mesuji tersedia 1

RSUD Pringsewu tersedia 2

RSU Mitra Husada tersedia 2

Sedangkan tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi biasa yang masih tersedia, yakni :

RS Abdul Moeloek tersedia 14

RSUD Pesawaran tersedia 1

RSUD Menggala tersedia 4. (*)

Kupas tuntas

Anggota DPRD Lampung Sosperda

 Brajaselebah–Bagi sejumlah warga, menghadiri pertemuan yang diselenggarakan anggota DPRD, merupakan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi.

Hal juga terlihat pada saat sosialisasi peraturan daerah atau sosper yang diselenggarakan Anggota DPRD Provinsi Lampung Ali Imron di Desa Brajakencana, Kecamatan Brajaselebah, Lampung Timur, Ahad, 5 September 2021.

Pada kegiatan yang dihadiri Camat Brajaselebah, Dadang Suwitno dan pejabat dari Pemkab Lampung Timur, Abu Nurwanto. Sejumlah menyampaikan beragam persoalan.

Di antara peserta pertemuan, tokoh masyarkat Brajakencana, Sariman. Dia menyampaikan soal kondisi jalan di desanya yang rusak parah. “Pak Imron lihat sendiri, bagaimana kondisi jalan di desa kami,” katanya.

Sariman, yang juga kader Partai Golkar, mengungkapkan kerusakan jalan di desanya sudah berlangsung lama. Bukan hanya jalan lingkungan. Tapi jalan utama yang menghubungkan antardesa, juga rusak parah.

Disebutkan, jalan utama yang rusak itu mulai dari Desa Brajaharjosari, menuju Brajakencana, hingga Brajaluhur. Panjangnya sekitar empat kilo meter.

Menanggapi hal itu, Imron menyatakan akan berkoordinasi dengan sejawatnya di DPRD Lampung Timur, serta mendorong instansi terkait agar segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan temen-teman dari Golkar yang menjadi anggota DPRD Lampung Timur dan instansi terkait agar jalan tersebut dapat segera diperbaiki,” katanya.

Sementara menurut Dadang, pihaknya setiap tahun mengajukan perbaikan jalan utama Kecamatan Brajaselebah tersebut. Mulai dari Brajaasri Kecamatan Wayjepara hingga Brajaluhur.

Namun, kata dia, perbaikan yang dilakukan pemerintah dilakukan bertahap. Sebagian sudah diperbaiki. Kini, masih sekitar empat kilo meter, dari Brajaharjosari, Brajakencana hingga Brajaluhur.

“Semoga tahun depan jalan utama yang melintas di Brajakencana bisa diperbaiki,” katanya.

Persoalan lain yang muncul dalam pertemuan itu, disampaikan anggota Karang Taruna Brajakecana, Iskandar. Dia mengungkapkan soal dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Dia mengharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan dan pelatihan keterampilan, khususnya bagi para pemuda agar bisa mandiri secara ekonomi.

Di Brajakencana, dia menyebutkan, salah satu penghasilan warga berasal dari perikanan kolam. Dengan memiliki keterampilan mengolah menjadi tepung ikan, diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. (*)

Harian momentum

DPRD Lampung Apresiasi Vaksinasi

 

Tanjungsari–Anggota Komisi V DPRD Lampung Lesty Putri Utami mengapresiasi upaya vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah warga lanjut usia atau lansia.

Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan itu saat Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Balai Desa Wonodadi Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu, 4 September 2021.

Menurut Lesty, vaksinasi Covid-19 untuk kalangan lansia di Provinsi Lampung, capainnya masih rendah jika dibandingkan dengan kelompok lain.

Lesty menyampaikan data jumlah sasaran vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung 5.709.734 orang, terbagi tiga kelompok. Dari 1.163.426 orang yang sudah divaksin, kelompok petugas kesehatan 35.601 orang, petugas publik 409.854 orang, dan kelompok lansia 717.971 orang.

Dari data tersebut, realisasi vaksinasi kelompok lansia masih rendah. Pada vaksinasi I sebanyak 230.347 orang tatau 19,80 persen, vaksinasi II sebanyak 179.558 orang atau 15.43 persen.

Sedangkan kelompok tenaga kesehatan realisasi vaksinasi I sebanyak 34.590 orang (97,16 persen), vaksinasi II sebanyak 32.496 orang (91,28 persen). Kelompok petugas publik realisasi vaksinasi I 167.666 orang (40,91 persen), dan vaksinasi II 123.883 orang (30,23 persen).

Mengitup penjelasan Kepala Dinkes Lampung Reihana, Lesty mengatakan petugas akan melakukan skema vaksinasi untuk kelompok lansia dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah. Upaya tersebut, kata dia, sebagai cara untuk mempercepat realisasi pelaksanaan vaksinasi kepada sasaran kelompok lansia, sehingga tercapai herd immunity (kekebalan tubuh).

“Mengingat lansia banyak masalah untuk mendatangi tempat vaksinasi. Saya mengapresiasi kimerja Dinkes Lampung untuk melakukan pelayanan dengan dibuat skema home visit atau door to door,” kata Lesty

Menurut dia, skema vaksinasi home visit untuk kelompok lansia, tidak saja untuk mempercepat program vaksinasi dalam upaya herd immunity, tapi juga untuk menekan laju angka kematian pada kelompok lansia, yang belakangan masih sangat tinggi.

Ia mengatakan, angka kematian pasien positif Covid-19 untuk kelompok lansia berusia di atas 60 tahun masih tinggi di Provinsi Lampung. “Mayoritas pasien positif lansia dengan memiliki dua penyakit kormobid (bawaan),” katanya.

Mengakhiri kegiatannya di Wonodadi, Lesty mengunjungi berapa  rumah warga yang terdampak Covid-19 untuk beramah tamah sekaligus memberikan bingkisan berupa sembako.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi penerimanya”, kata Lesty. (*)

Anggota DPRD Lampung Resmikan Sumur Bor

 

Bandar Lampung – Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi meresmikan sumur bor di Desa Purwosari, Kecamatan Natar, kabupaten setempat, Jumat, 3/9/2021. Kepala desa Tukiran menyambut langsung Wahrul Fauzi.

Saat peresmian sumur bor, Wahrul mengatakan, bantuan ini tidak turun dari langit begitu saja. Namun, membutuhkan perjuangan dan pengawalan sampai ke pusat.

Wahrul mengatakan, peran anggota DPR Fraksi Nasdem asal Lampung Taufik Basari atau biasa disapa Tobas, kata Wahrul, sangat besar.

Wahrul mengatakan, ia yang mengusulkan agar di Desa Purwosari dibangun sumur bor untuk kebutuhan warga. Atensi itu kemudian diteruskan kepada Tobas di pusat dan bisa terealisasi sekarang.

Wahrul mengatakan, sumur bor yang ada ini diminta untuk dijaga agar awet dan berguna. Ia berharap, semua warga bisa merasakan manfaat dari sumur bor ini.

Kepada Kepala Desa, Wahrul berpesan agar menjaga kekompakan dan merawat sumur bor yang sudah dibuat.

Anggota DPRD Lampung itu menambahkan, ia akan berusaha sekuat tenaga membantu warga khususnya di Lampung Selatan.

Wahrul bilang, pembangunan Lampung Selatan membutuhkan kontribusi banyak pihak. Ia senang aspirasi warga terhadap sumur bor bisa terealisasi.

“Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, jaga kekompakan,” kata mantan Direktur LBH Bandar Lampung itu.

Warta lampung

PKS Tolak Pembentukan Lima BUMND Baru

 

Bandarlampung–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung tolak pembentukkan lima BUMD baru yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat.

Lima BUMD yang akan dibentuk itu: PT Bumi Agro Sejahtera, PT Wisata Lampung Indah, PT Trans Lampung Berjaya, PT Lampung Sarana Karya dan PT Lampung Usaha Energi.

Penolakan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS Puji Sartono saat Rapat Paripurna DPRD Lampung, Selasa (31-8-2021).

Puji menyebutkan, Fraksi PKS menilai pembentukan lima BUMD baru di tengah pandemi covid-19 belum tepat.

“Fraksi PKS menilai rencana pembentukan lima BUMD baru belum tepat dilakukan ditengah situasi saat ini,” tegasnya.

Menurut dia, dikhawatirkan pemerintah salah mengambil perencanaan bisnis, sebab ekonomi Lampung mengalami penurunan.

“Karena resikonya akan berkali-kali lipat jika salah perencanaan di tengah pandemi, prediksi yang keliru atau kurang tempat pengalokasiannya,” sebutnya.

Selain itu, dia juga menyebutkan penyertaan modal yang dibutuhkan untuk membentuk lima BUMD baru mencapai Rp140 miliar.

Hal itu tertuang dalam rancangan raperda yang diusulkan Pemprov Lampung. Rinciannya: PT Wisata Lampung Indah Rp40 miliar, PT Agro Sejahtera Rp25 miliar, PT Trans Lampung Berjaya Rp25 miliar, PT Lampung Sarana Karya Rp25 miliar dan PT Lampung Usaha Energi Rp25 miliar.

Sehingga, Fraksi PKS pun menilai, anggaran itu lebih tepat dialokasi untuk pengembang masing-masing BUMDes yang ada.

“Menurut hemat kami, Rp140 miliar itu akan lebih baik dialokasikan untuk penguatan 1.369 BUMDes aktif se-Provinsi Lampung,” terangnya.

Dilain sisi, tujuh fraksi lainnya menyatakan setuju dengan usulan Raperda pembentukan BUMD baru. Seperti Fraksi Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem dan Gerindra.

Meski demikian, ada beberapa fraksi yang memberikan catatan dalam pembentukan BUMD tersebut.

Salah satunya Fraksi Demokrat yang menyatakan akan mengikuti proses pembahasan Raperda pembentukan BUMD.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Angga Satria Pratama mengatakan, ditengah pandemi covid-19 banyak sektor yang terdampak. Bahkan ada beberapa sektor yang terpuruk.

Karena itu, Pemprov diminta agar proyeksi pembentukan BUMD dihitung secara matang agar tidak menjadi beban.

“Membuat rencana bisnis ditengah pandemi harus mengadaptasi dengan situasi saat ini. Jika proyeksi ini tidak dihitung dengan matang justru berdirinya BUMD akan menjadi beban bagi pemda,” jelasnya.

Dia pun menyoroti jumlah BUMD yang akan didirikan Pemprov Lampung. “Rencana bisnis yang ada apakah tidak memungkinkan untuk dikelola dengan BUMD saat ini,” ujarnya.

Sehingga, dia pun menyatakan Fraksi Demokrat akan mengikuti pembahasan raperda secara kritis.

“Maka Kami akan mengikuti secara kritis setiap pembahasan raperda untuk melihat sejauh mana urgency berdirinya BUMD tersebut,” jelasnya.

Dia menyebutkan, Fraksi Demokrat lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19. (**)

Harian momentum

Penanganan Covid 19 Harus Jelas

 Wacana amandemen UUD 1945 kembali bergulir usai Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyinggung amandemen terbatas untuk memasukkan GBHN dalam sidang tahunan MPR/DPR.

Beberapa poin yang mencuat bakal dibahas adalah penambahan ayat di pasal 3 mengubah dan menetapkan PPHN dan pasal 23 mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN, atau mungkin penambahan periode masa jabatan presiden. Namun mencuat juga isu penambahan tiga periode jabatan presiden.

Anggota Fraksi PAN DPRD Lampung, Joko Santoso, mengatakan dirinya mengaku pihaknya bersikap senada dengan ketua Umum yang menilai amandemen terbatas tidak akan terjadi, khususnya penambahan periode pada masa jabatan peresiden.”Sikap fraksi Lampung saya kira mengacu pak Ketum. Dan bagaimana kebijakan pusat juga akan diikuti di daerah. Tapi, tentunya saya kira saat ini akan lebih baik jika kita bersama untuk lebih fokus kepada penanganan pandemi,” kata dia.

Senada dengan Ketua Fraksi PDI Perjuagan DPRD Lampung Aprilliati. Dia mengungkapkan, ketimbang fokus dalam urusan amandemen, lebih baik semua pihak berfokus pada penanganan Covid-19. Baik mengenai edukasi 5 M, pendistribusian vaksin, maupun tracing tracking untuk melakukan pencegahan. “Secara mendalam, memang saya belum membaca tentang hal itu. (Rencana Amandemen). Tapi yang jelas,  menurut saya saat ini kita fokus ke  persoalan  penangan  covid termasuk vaksin dulu,” ucapnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, tidak sepenuhnya mendukung jika amandemen dikakukan. Mengenai adanya informasi penambahan tiga periode jabatan presiden tentunya dia tegas menolak.  “Saya kira tidak elok, di tengah pandemi juga. Tentunya Gerindra menolak jika tiga periode ini dilakukan,” ucapnya.

Namun, terkait penambahan ayat dalam pasal 3 mengenai PPHN, kata dia pihaknya mendukung. Sejalan dengan Sekjen Ahmad Muzani, kata dia, tujuannya adalah membuat desain Indonesia bisa bertransformasi dengan cepat dan pembangunan dan kebijakan akan lebih fokus dan komprehensif. “Sebab selama ini kan setiap pergantian kekuasaan juga kebijakannya berubah. Nah desain di amandemen ini juga, di Pokok Haluan Negara dimaksudkan agar terjadi pembangunan yang berkesinambungan. Tapi, finalnya ya Gerindra menunggu keputusan,” katanya.

 

Radar Lampung