Rahmat Mirzani Djausal Tepis Kabar Maju Gubernur Lampung

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal sementara ini masih menepis terkait kabar yang beredar mengenai dirinya yang akan maju sebagai calon eksekutif tahun 2024 tingkat Provinsi Lampung.

“Sementara ini kita fokus pada Pilpres dan bagaimana agar kita bertambah di setiap Dapil, kita belum bicara masalah Pilkada nanti setelah Pilpres kan keliatan,” ucapnya di kantor DPD Partai Gerindra, Pahoman Bandarlampung, Selasa (2/8/22).

Pria kelahiran Kotabumi kabupaten Lampung Rahmat Mirzani Djausal lebih jauh memaparkan saat ini partai Gerindra khususnya DPD Lampung sedang mempersiapkan instrumen menyambut pesta demokrasi di tahun 2024.

"Ya saya rasa sekarang ditahun-tahun ini menjelang 2024 ini semua partai politik sedang mempersiapkan mesin masing-masing, menyiapkan infrastruktur, instrumen masing-masing bagaimana untuk menjaga kursi, eksis atau bertambahnya kursi di Pileg,” katanya saat Podcast Program Silampods.

"Khususnya kami, kami lebih fokus di Pilpres, ditahun 2024 ini kita tetap mencalonkan Prabowo sebagai presiden dan akan berjuang untuk Prabowo jadi Presiden.”tegas kiyay Mirzani sapaan akrabnya.

Pasalnya, Kiyay Mirzani juga menyatakan saat ini baru partai Gerindra yang dari partainya sendiri sudah memiliki calon Presiden untuk pemilu 2024 nanti.

“Kami lihat sampai sekarang, baru partai Gerindra yang dari partainya sendiri sudah punya calon Presiden,  ini kami lihat sebagai salah satu keunggulan Gerindra,” katanya.

Lebih jauh lagi, Kiyay Mirzani mengutarakan Partai Gerindra bukanlah partai tempat berpijak untuk mencapai suatu jabatan atau suatu keinginan seseorang.

“Kita samakan persepsi dulu, partai Gerindra bukan numpang partai yang numpang jabatan, esensinya partai Gerindra ini partai perjuangan yang berjuang untuk rakyat, persepsi ini yang kita samakan di seluruh partai Gerindra”

Kalo partainya besar memperjuangkan segala sesuatunya lebih baik, kami yakin indonesia ini jauh lebih baik jika Prabowo jadi presiden.

Rahmad Mirzani Djausal (RMD) yang bergabung dalam partai Gerindra sejak 2018 mengungkapkan dalam meregenerasi melalui Kaderisasi dalam DPDnya tetap mempertahankan semangat militansi.

“Partai Gerindra ini merupakan partai kader, kita berdiri dari mulai 2009 sampai saat ini, pasti akan ada regenerasi-regenerasi, kita inginkan mewujudkan kaderisasi yang baik, DPC, PAC ranting sudah selesai meregenerasi, tapi kita ingin DPC PAC ini memiliki semangat yang bagus dan semangat ini wujud dari kaderisasi," jelasnya.

REAKSI.CO.ID

DPRD Lampung Minta Ganti Rugi Masyarakat oleh PHE OSES Dipercepat

Bandar Lampung — Anggota DPRD Lampung, Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung Timur, Noverisman Subing, meminta agar PT Pertamina Hulu Energi Offshore East Sumatera (PHE OSES), segera membayarkan ganti rugi akibat kebocoran  limbah minyak di pesisir Pantai Labuhan Maringgai Lampung Timur. Pasalnya, hingga saat ini pihak PHE OSES belum membayarkan perihal ganti rugi tersebut.

Bahkan, secara tegas Anggota Komisi III DPRD Lampung tesebut mengultimatum PHE OSES untuk waktu satu minggu ini harus segera memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdapak limbah minyak di pesisir Pantai Labuhan Maringgai Lampung Timur.

“Saya minta dalam satu minggu ini, segera keluarkan, bayarkan ganti rugi itu. Karena, akibat kebocoran pipa milik anak perusahaan Pertamina yakni PT Pertamina Hulu Energi Offshore East Sumatera (PHE OSES) itu, masyarakat yang jadi korbannya. Ini harus diselesaikan, jangan berlarut-larut. Masalah ini soalnya sudah sejak lama,” kata Noverisman Subing, Senin (01/08/2022).

Lebih lanjut Politisi PKB Lampung itu, menuturkan bahwa penekanann yang disampaikan merupakan wujud keprihatinan dari legislatif yang hingga kini belum ada upaya terealisasi dari pihak PHE OSES untuk mengganti rugi yang dikeluarkan kepada nelayan atau petambak udang yang terkena dampak pencemaran limbah itu.

“Saya sangat prihatin, terkesan lamban proses ganti rugi dari pihak PHE OSES. Sekali lagi saya minta, ini masalah ekonomi masyarakat yang jika tidak segera dibayarakan kami sebagai wakil masyarakat akan mengambil tindakan lain,” tegasnya.

Selain itu, Kanjeng sapaan akrabnya juga meminta kepada pihak PHE OSES untuk segera melakukan pembersihan pencemaran limbah diseluruh pesisir atau bibir pantai Lampung Timur.

“Saya mengimbau kepada PT PHE OSES, agar segera melakukan pembersihan pencemaran limbah diseluruh pesisir atau bibir pantai Lampung Timur yang terkena dampak,” tegasnya.

Kemudian, kata Kanjeng, PT PHE OSES harus lebih intensif melakukan pemantauan agar hal serupa hal serupa terulang kembali nantinya.

Untuk diketahui, kilang minyak milik PT PHE OSES bocor di laut Jakarta dan terbawa sampai pantai timur di Lampung Timur, tepatnya di Kecamatan Labuhan Maringgai.

Akibat kebocoran tersebut, para petambak udang di Kecamatan Labuhan Maringgai merugi tidak sedikit karena gagal panen.

WARTAPOST.ID, 

Mingrum Gumay Apresiasi Ketua IKA-UNILA

 

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengapresiasi atas terpilihnya Rudy Heriyanto Adi Nugroho, secara aklamasi menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Lampung (IKA-UNILA) masa bakti tahun 2022-2027 pada Sabtu (30/07/22).

Enam (6) IKA Fakultas Hukum, Kedokteran, Teknik, Ekonomi dan Bisnis , FISIP, dan FMIPA mendukung Profesor bidang ilmu mediasi kepolisian itu.

Mingrum Gumay yang juga sebagai salah satu alumni Unila menyebutkan dengan terpilihnya kepengurusan IKA Unila yang baru diharapkan dapat menjadi fasilitator civitas akademika dengan para alumni.

”Sebagai bagian dari keluarga besar Unila, saya mendukung penuh atas terpilihnya Kapolda Banten sebagai penggerak IKA Unila pada 5 tahun mendatang, diharapkan sinergitas terus dibangun guna mempercepat dan mendukung program unila dalam rangka penelitian, pengabdian dan pengembangan SDM dari Lampung Untuk Indonesia," ujar Mingrum, Minggu (31/07).
Ia berharap Kapolda Banten bersama Alumni Unila bergerak beriringan fokus terhadap penelitian bagaimana penangkalan dan penekanan paham radikalisme di bumi sang ruwai jurai dapat di minimalisir.

”Kita memiliki banyak SDM unggul yang telah dilahirkan oleh Unila, sudah semestinya kita berkontribusi menjaga nama baik almamater serta terhadap daerah (Provinsi Lampung), kolaborasi diperlukan dalam membuat satu gagasan sehingga muncul kekuatan besar yang berdampak positif terhadap masyarakat," ujar Politisi Senior PDI Perjuangan Lampung.

Terpisah, Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, mengapresiasi hasil Mubes UNILA ke-VII tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas mulia tersebut selama 5 tahun ke depan.

“Mari bersama menggandeng tangan untuk memberi kontribusi terbaik alumni UNILA bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini,” kata Rudy.

Lidix

Kejati Lampung Diminta Usut Laporan LSM PAKP

 

Lampung Tengah - Elemen mendukung langkah Ketua Umum Pusat Analisi Kebijakan Pemerintah (LSM PAKP) Provinsi Lampung Fikri melaporkan dugaan korupsi penggunaan Dana BOS SMA 1 Terbangi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021 ke Kejati.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Study Kajian Korupsi (LSM Pusaki), Junindra Estrada mendukung dan meminta Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera menetapkan para tersangka dugaan Korupsi Dan BOS SMA 1 Terbangi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021.

"Kami juga mengajak publik untuk turut bersama-sama mengawal dan mengawasi penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi di Lampung pada umumnya," kata dia melalui siaran pers, Rabu (27/7/22).

Alasannya kata Junindra, di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang carut-marut ini, membutuhkan orang-orang bersih dan jujur yang mampu memberantas penyakit kronis bangsa tersebut.
"Terlebih kita mengalami masa endemi, masa pemulihan ekonomi sesudah masa pandemi Covid-19. Kami mendukung laporan dugaan Korupsi Dan BOS SMA 1 Terbangi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021 yang sudah dilaporkan ke Kejati Lampung," paparnya.

Diketahui, penggunaan Dana BOS SMA 1 Terbanggi Besar Tahun 2020-2021 baik dari kegiatan fisik dan non fisik sudah dilaporkan LSM PAKP Provinsi Lampung Fikri ke Kejati Lampung belum lama ini.

Fikri dengan tegas meminta kepada Kejati Lampung, agar dapat segera memeriksa dan memanggil pihak terkait misalnya kuasa penguna anggaran, Haryono selaku Kepala SMAN I Terbangi Besar Kabupaten Lamteng.

Masih kata fikri, PAKP akan terus memantau terus progres-proses pelaporan ini hingga tuntas. Tanpa adanya tebang pilih main mata atau memperjual belikan perkara, dan apabila menemukan indikasi kerugian negara segera menetapkan tersangka pelaku dugaan korupsi dana BOS SMA I Terbanggi Besar Kabupaten Lamteng.

“PAKP juga mengingatkan kepala Sekolah agar bisa dan harus amanah melaksanakan tugas mengelola dana BOS, karna akan berakibat fatal jika menyelewengkan BOS, karena masyarakat umum terlebih sosial kontrol mengawasi penggunaan anggaran," pungkasnya. (Rel).

I Made Bagiase Beri Pelatihan Pembuatan Pupuk Hayati

Bandarlampung--Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung I Made Bagiase menggelar pelatihan pembuatan pupuk hayati (mikroba) untuk petani milenial di rumahnya, Rabu (20-7-2022).

Made menjelaskan, saat ini masih banyak petani yang menggunakan pupuk kimia dan organik tanpa memperhatikan kesuburan tanah. 

"Sehingga saya merasa terpanggil untuk melakukan pelatihan pembuatan pupuk ini bagi para petani," kata Made.

Karena itu, diharapkan melalui pelatihan tersebut dapat merubah pola pikir petani agar lebih memperhatikan kesuburan tanah yang merupakan media tanam.

Apalagi, pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroba dan bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tanaman. 

Karena itu, pembuatan pupuk yang terbuat dari tanaman itu sekarang dikembangkan dengan sifat yang spesifik.

"Sebagai wakil rakyat dan dalam rangka mendukung program Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mewujudkan Lampung menjadi lumbung pangan nasional dan penerapan Kartu Petani Berjaya," ucapnya.

Dia juga berharap melalui pelatihan itu petani bisa membuat pupuk secara mandiri dengan bahan yang sederhana. 

Selain itu, dia menilai, saat ini juga kebanyak generasi muda sudah enggan bertani. Sehingga, hanya tersisa petani yang berusia tua. 

Sehingga, diharapkan pula dengan adanya kegiatan pelatihan itu bisa terlahirkan petani-petani muda yang modern dan milenial.

"Jadi tidak semua petani nantinya hanya orang tua saja, tetapi pemuda-pemuda juga bisa mulai bertani," kata dia.

Sementara, Dosen Institut Pertanian Bogor Toni Saritua Purba menjelaskan, ada tiga bahan utama untuk membuat pupuk hayati.

Yakni Bonggol pisang sebagai sumber mikroba, air cucian beras dua liter sebagai karbohidrat dan gula merah dua ons sebagai kalori.

"Ketiga bahan tersebut diaduk menggunakan kayu yang bersih kemudian dibiarkan selama 15 hari," terangnya.

Dia menyebutkan, air dari hasil fermentasi bahan-bahan tersebutlah yang dinamakan pupuk hayati. "Kemudian air itu disemprotkan ke tanah sebagai media tanam," ujarnya.

Dia mengatakan di dalam tanah ada kehidupan dan unsur hara yang juga perlu diperhatikan. 

"Selama ini, para petani hanya memperhatikan unsur tanaman saja tanpa melihat media tanam nya, karena itu dengan penggunaan pupuk hayati yang dibuat secara mandiri ini dapat mensejahterakan petani yang khususnya di Lampung," kata dia. (**)

Harian momentum

DPRD Lampung Minta Seluruh OPD Lebih Kreatif

Bandarlampung--DPRD Provinsi Lampung meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih kreatif dalam meningkatkan kinerja. 

Salah satunya menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota serta perusahaan swasta. Sehingga pembangunan dapat tetap berlanjut mesti mengalami keterabatasan anggaran. 

Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Darlian Pone saat Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Rabu (20-7-2022).

Darlian menjelaskan, pandemi covid-19 semakin berpengaruh besar dalam melakukan pembangunan. 

"Akibatnya beberapa program penting terpaksa dihapus karena anggaran digeser untuk penanganan covid-19," kata Darlian.

Karena itu, OPD pun diminta untuk lebih kreatif dalam meningkatkan kinerjanya. 

"Misalnya, menjalin sinergi dengan berbagai pihak. Sehingga walaupun anggaran terbatas pembangunan tetap berjalan," jelasnya. 

Selain itu, dia juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk OPD di lingkungan pemprov Lampung.

Pertama, seluruh OPD Pemprov Lampung harus lebih cermat lagi dalam membuat perencanaan program dan kegiatan. 

"Serta lebih memprioritaskan kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masayrakat. Terutama saat kondisi covid-19," jelasnya.

Kemudian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta agar dalam memberikan anggaran pada OPD harus sesuai kebutuhan priortas. 

Selanjutnya, OPD diminta agar setiap laporan agar diperincia secara jelas setiap kegiatannya. 

Keempat, dalam merencanakan belanja modal dan operasi lebih proporsional sesuai dengan aturan yang ada.

Meski demikian, dia menilai, visi misi Lampung berjaya merefleksikan komitmen yang kuat dalam melaksanakan prioritas di tengah meningkatnya kompleksitas kendala dan hambatan. 

"Hal ini merupakan sebuah prestasi kolektif jajaran pemerintahan daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari pemda dan DPRD. Demi mewujudkan lampung daerah unggulan dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan." sebutnya. (**)

Harian momentum

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Diparipurkan Besok

DPRD Lampung rencananya Rabu (20/7) besok menggelar Rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021.

"DPRD Lampung rencananya Rabu (20/7) besok menggelar Rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021.
Dia menjelaskan sebelum laporan tersebut disepakati oleh DPRD Lampung, masing-masing komisi yang ada di DPRD harus melakukan hearing dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TADP) guna melihat capaian kinerja dan anggarannya.

"Hari ini rapat dengan OPD, TPAD dan komisi lalu dilanjutkan rapat antara komisi dengan Badan Anggaran tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 2021," kata dia.

Kemudian, setelah rapat dengan Badan Anggaran maka dilanjutkan dengan rapat internal bersama pimpinan fraksi untuk mencapai kesepakatan.  Sekaligus menentukan rekomendasi agar pemprov lebih baik dalam memanfaatkan anggaran yang diberikan.

"Lalu laporan Badan Anggaran ke pimpinan fraksi dan itupun semua pimpinan fraksi tadi di rapat sepakat dengan keputusan hari ini bahwa laporan tersebut siap diparipurnakan besok," tutupnya.

RMOL.ID

Budhi Condrowati: Ada Dua Celah dan Rawan untuk Main Mata di PPDB

 

Bandar Lampung — Komisi V DPRD Lampung meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, untuk mengajukan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang digunakan. Khususnya, Jalur Prestasi Non Akademik dan Zonasi ditingkat SMA sederajat. Karena, celah-celah main mata sangat terbuka di dua jalur tersebut.

“Ada dua celah dan rawan untuk main mata di PPDB, yaitu Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi Non Akademik, apalagi tidak ada transparansi di dua sistem tersebut,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, saat menerima pengaduan LSM dan penjelasa Disdik Lampung. Senin (18/07/2022).

Menurutnya, dua sistem yang digunakan butuh konsentrasi perbaikan dari Disdik. Sehingga, kekhawatiran dan asumsi negatif diluaran tidak berkembang meluas. Terlebih apa yang sudah terjadi di SMAN 1 Metro kemarin.

Misalkan, kata Condrowati. Di Jalur Prestasi Non Akademik, setiap satuan pendidikan harus memberlakukan Kros Cek data secara cermat, apakah asli atau palsu piagam atau sertifikat yang dilampirkan. Kemudian, pihak sekolah membuka sistem tes bagi peserta berprestasi non akademi. Minimal tes kecabangan dari piagam yang dilampirkan, atau tes mengaji bagi penghapal al-quran.

“Saya rasa, kalo pihak sekolah SMAN 1 mau lebih terbuka soal dua poin tadi, dan menerapkan sistem tersebut, gak melebar dan gak serumit ini kok. Karena, nyata dan jelas indikasi letak permainan itu, ada di jalur pretasi dan zonasi,” tegasnya.

Namun, Ketua BAGUNA DPD PDIP Lampung itu menegaskan apa yang diutarakan merupakan wujud komitmen dari lembaga DPRD untuk mendukung mencerdaskan anak bangsa secara mutlak. Sesuai yang amanatkan Undang – undang.

“Kita satukan pendapat, komitmen bersama demi kemajuan pendidikan di Negara Indonesia dan Lampung khususnya. Saya rasa tujuan kita sama,” tegas Condrowati.

WARTAPOST.ID

DPRD Lampung Sikapi Polemik PPDB SMAN 1 Metro

Bandar Lampung – Komisi V DPRD provinsi Lampung mengundang Dinas Pendidikan provinsi Lampung, terkait polemik yang terjadi di SMA N 1 Kota Metro, atas pengaduan masyarakat tentang program pemerintah yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Yanuar Irawan menyampaikan masalah ini menjadi penting, sebab ini menyangkut pendidikan anak bangsa. Hal ini dipicu oleh adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Salah satu cita-cita bangsa adalah mencerdaskan, itu yang mendasari pertemuan hari ini. Pentingnya pendidikan dan masa depan anak-anak, untuk itu hari ini apa yang menjadi permasalahannya semoga dapat kita sikapi bersama,” ujar Ketua Komisi V DPRD Lampung di ruang rapat, Senin (18/07/22).

Dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Lampung, Tommy Efran Handarta, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Diona Katharina, S.Sos., M.Pd, serta Kepala Sekolah SMA N 1 Kota Metro, Purwaningsih, M.Pd berserta jajarannya.
Diona menyampaikan terimakasih dan apresiasi karena dengan adanya masukkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh calon wali siswa.

“Kita mengapresiasi karena hal ini dapat mencegah apabila calon wali siswa yang di indikasi melakukan kecurangan dalam melengkapi berkas-berkas,” tuturnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus ini juga mengatakan bahwa setiap calon siswa menandatangani SPTJM.
"Yang jelas pada saat orang tua dan calon siswa mendaftar ke sekolah yang dituju mereka menandatangani SPTJM yang memakai materai 10 ribu. Sebagai pertanggungjawaban atas kebenaran data yang diberikan, sehingga ketika ada indikasi kecurangan atau tidak benar maka mereka sanggup untuk di diskualifikasi,” tambahnya.

Persoalan terkait salah calon satu siswa yang mendaftar melalu jalur prestasi non akademisi yaitu hafis yang tidak masuk SMA N 1 Kota Metro yang diduga terindikasi adanya kecurangan.

Pihak sekolah dalam hal ini, Purwaningsih, Kepala sekolah SMA N 1 Kota Metro mengatakan karena siswa tersebut tidak mencukupi nilai sehingga tersingkir.

“Aturan PPDB jalur prestasi non akademik untuk hafis adalah, hafal 1 juz bernilai 40 poin. Untuk itu siswa yang di persoalkan hanya hafal 2 juz yang bernilai 80 poin, sedangkan untuk siswa hafis yang di terima oleh SMA N 1 Metro bernilai 110,” jelasnya.

Kemudian, Deni Ribowo anggota DPRD Lampung fraksi partai Demokrat menyampaikan persoalan ini sudah menjadi masalah untuk kita semua.

“Sudah ada banyak pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dengan adanya program PPDB ini, namun menjaga kerahasiaan dokumen memang harus dilakukan. Untuk itu, supaya kita semua dapat menyikapi hal tersebut, meluruskan segalanya besok anak yang tidak diterima sekolah SMA N 1 Metro akan hadir dan di tes di Komisi V bersama anak didik yang mendapat poin 110 tersebut sebagai pembuktian,” ujar DRB.

Kinni.id

DPRD Lampung Sikapi Polemik PPDB

Bandar Lampung — Secara tegas Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji ulang tentang, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut, disebabkan banyak sejumlah permasalahan yang terjadi saat PPDB berlangsung.

Poin – poin atensi yang disampaikan, yaitu. Pertama, sisitem zonasi yang menggunakan Kartu Keluarga (KK). Sebab, celah penitipan memasukan nama dalam KK yang ada di wilayah zonasi, terindikasi kuat menjadi penyebab terjadinya permasalahan di PPDB setiap sekolah di tingkat SMAN sederajat.

“Ketentuan jalur zonasi ini apakah memang ketentuan pusat? atau yang mendaftar?. Bisa terjadi, menitipkan nama pada saudara atau tetangga yang rumahnya dekat dengan zonasi sekolah yang dituju. Ini perlu dikaji ulang, untuk kemudian Disdik membahasnya di pusat,” kata Politisi Gerindra Lampung, tersebut saat rapat dengar pendapat dengan Disdik Lampung dan SMAN Metro. Senin (18/07/2022).

Kemudian, yang kedua. Jalur prestasi non akademik. Sisitem yang dimaksud busa menjadi celah kedua bagi okunum disetiap sekolah, untuk meloloskan calon siswa sekolah yang dituju. Sebab, aturan yang digunakan belum begitu maksimal. Misalkan, ketika calon siswa memiliki prestasi disalah satu cabor, seharusnya ada tes ulang kemampuan siswa di prestasi tersebut. Sehingga, piagam atau sertifikat yang dibawa bisa lebih kuat untuk membuktikan kepada publik.

“Jangan hanya mengacu pada sertifikat saja, dan cek kevalid-tan, serta keaslian piagam saja. Tapi, gunakan tim untuk uji tes kemampuannya. Bentuklah panitia tes uji, non akademik sesuai kebutuhan. Ini saya rasa pas,” tegasnya.

Selain itu, dihadapan Disdik dan Kepala SMAN 1 Metro. Dirinya meminta untuk lebih mengutamakan keterbukaan dari seluruh aspek. Sehingga, upaya pengaduan dari berbegai elemen bisa terminimalisir.

“Saya rasa, ketika semuanya terbuka. Celah, untuk kongkalikong semakin sulit dan sempit. Saya rasa itu, yang diharapkan semua unsur di permasalahan PPDB selama ini,” tegasnya.

WARTAPOST.ID

DPRD Lampung Sikapi Pipa Milik PT. PHE

Bandar Lampung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta kepada PT. Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) untuk segera mengganti pipa yang berusia tua.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung I Made Bagiasa, mengungkapkan jika hal tersebut guna menghindari adanya kebocoran pipa yang akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan.

"Pertamina harus melakukan perbaikan dari sektor hulu hingga hilir. Karena kalau tidak segera diganti kebocoran dan pencemaran lingkungan ini akan terus berulang," kata dia saat dimintai keterangan, Senin (18/7/2022).

Ia melanjutkan, selain melakukan pergantian pipa pihaknya juga mendorong Pertamina untuk dapat melakukan pembersihan terhadap daerah terdampak serta melakukan pemulihan lingkungan.

"Limbah yang telah mencemari lingkungan ini harus segara ditangani dengan baik. Karena ini kan jatuhnya ke limbah B3 yang perlu penanganan secara khusus. Kalau tidak nanti akan berbahaya kedepannya," kata dia.

Made menerangkan jika Pemprov Lampung serta pemda Lampung Timur harus melakukan pengawasan agar limbah yang tercemar dapat ditangani dengan maksimal.

"Jangan sampai masih meninggalkan bekas karena ini bukan limbah sembarangan. Dinas harus melakukan pengawasan hingga semua tertangani dengan baik," kata dia. (*)

Lampung undercover