DPRD Lampung Umumkan Pengunduran Diri Wagub

Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung secara resmi mengumumkan pengunduran diri Chusnunia Chalim dari jabatan Wakil Gubernur Lampung di rapat paripurna pada Senin (18/9/2023).

Pengunduran diri Chusnunia Chalim (Nunik) untuk memenuhi persyaratan maju sebagai Caleg di DPR RI pada Pilgub 2024 mendatang.

Wakil Ketua I DPRD Lampung, Elly Wahyuni mengatakan selanjutnya DPRD akan mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk memproses pemberhentian Wagub Nunik.

“Tadi kita sudah mengumumkan, selanjutnya kita mengusulkan ke pusat agar mengeluarkan surat pemberhentiannya. Karena yang mengangkat dan memberhentikan gubernur wakil gubernur itukan pusat,” kata Elly Wahyuni di ruang kerjanya, Senin (18/9/2023).

Elly menyebut secepatnya DPRD Lampung akan mengirimkan surat itu ke Kemendagri.

“Ya secepatnya, kita bahas di rapim lalu kita sampaikan ke pusat agar disahkan pengunduran diri bu Wagub. Bisa jadi Bu Nunik juga sudah mengirimkan langsung surat pengunduran dirinya ke pusat,” ujarnya.

“Jadi surat ini kita sampaikan ke pusat untuk mengingatkan bahwa ini lho ada surat dari bu wagub, ayo keluarkan surat resminya agar disahkan menguduran dirinya,” tambah Elly seperti dilansir rilis.id.

Terkait kekosongan jabatan Wagub Lampung setelah ditinggal Nunik, menurut Elly tak perlu ada pengisian Penjabat (Pj) dari pusat.

“Kan kata gubernur dia biasa bekerja sendiri. Contoh sudah banyak, Lampung Utara kemarin begitu lama kekosongan wakil bupatinya bisa jalan. Lagian ini kan tidak lama, hanya hitungan bulan,” tutupnya.

Diketahui, Chusnunia Chalim sudah mengundurkan diri sejak 11 Agustus lalu. Sementara masa jabatan Gubernur dan Wagub Lampung berakhir pada Desember 2023.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan menyatakan Kemendagri tidak akan menugaskan Pj untuk mengisi kekosongan Wagub Lampung.

“Kan Pak Gubernur masih ada jadi nggak perlu, karena tetap ada pimpinan daerah. Kecuali kalau Pak Gubernurnya juga maju sebagai calon DPR bisa kita tugaskan Pj,” jelasnya.

Akuatik Indonesia Pengprov Lampung Dikomandoi Ade Utami

Bandar Lampung - Akuatik Indonesia Pengurus Provinsi (Pengprov) Lampung menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) di Hotel Batika, Bandarlampung, Sabtu (16/09/2023).

Dalam kesempatan itu, Ade Utami Ibnu yang juga Anggota DPRD Lampung ini kembali terpilih untuk periode kedua sebagai Ketua Akuatik Indonesia Pengprov Lampung periode 2023-2027.

Untuk diketahui, Akuatik Indonesia merupakan pembaruan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) yang merupakan induk olahraga renang di Indonesia.

Hal ini mengikuti perubahan nama dunia untuk cabang olahraga renang.

Dalam kesempatan itu, Ade mengucapkan terimakasih karena kembali dipercaya sebagai ketua untuk menjalankan roda organisasi renang di Lampung.

"Terimakasih atas kepercayaannya, kita akan mempersiapkan roadmap renang ke depan untuk menatap PON 2024, 2028, dan seterusnya. Kita berharap dunia renang Lampung bisa melangkah lebih jauh dan berkibar," ujarnya seperti dilansir radarmetro.disway.id.

Ia meyakinkan kepada seluruh pengurus Akuatik Indonesia baik pengkot dan pengkab bahwa kepengurusan yang dibentuk akan menyerap aspirasi dari seluruh daerah.

"Ini penting untuk keterbukaan dan bisa menjadi salah satu cara mengembangkan dunia renang di Lampung, yakni dengan transparansi selain dengan program atau roadmap yang akan kita siapkan," jelasnya.

Ade mengaku diberi waktu selama lima belas hari oleng pimpinan sidang untuk menyelesaikan kepengurusan Akuatik Indonesia Pengprov Lampung ini.

"Salah satu target utama kita, Lampung punya kolam prestasi. Khusus kolam prestasi di periode kedua kepemimpinan saya ini," jelas Ade.

Ketua Akuatik Indonesia Lampung Ade Utami: Kita Akan Mempersiapkan Roadmap Renang

Bandar Lampung - Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), secara resmi mengganti namanya menjadi Akuatik Indonesia.

Kabid Organisasi PB Akuatik Indonesia, Ade Syam Tjahjadi mengatakan, perubahan nama ini filosofinya sesuai dengan federasi dunia dari FINA ke World Aquatik.

Perubahan nama tersebut ditindaklanjuti juga pada tingkat Asia. Nantinya, Akuatik ini menaungi lebih dari dua macam olahraga.

"Tidak hanya murni renang saja, tapi ada lompat indah artistik, polo air dan open water swiming serta beberapa olahraga baru yang belum dikembangkan. Tapi secepatnya akan dikembangkan di Indonesia seperti free diving dan renang master," katanya dalam Musprov ke ll Akuatik Indonesia seperti dilansir rilis.id, Sabtu (16/9/2023).

Atas hal tersebut, maka ditindaklanjuti ke tingkat forum Munassus PB PRSI sekarang dan resmi diketuk jadi akuatik Indonesia.

Ia menyampaikan, Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar, khususnya pada olahraga akuatik.

Menurutnya, perlu ada mapping dimasing-masing daerah guna melihat siapa yang memiliki potensi pengembangan berbagai macam olahraga.

"Ada satu daerah di Lampung banyak dikelilingi laut, nanti bisa dikembangkan olahraga open water swimming. Karena merupakan pencapaian medali dalam even nasional dan internasional," ujarnya.

Diketahui Pengprov Lampung menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) di Hotel Batika, Bandarlampung, Sabtu (16/09). 

Ade Utami Ibnu yang juga Anggota DPRD Lampung ini kembali terpilih untuk periode kedua sebagai Ketua Akuatik Indonesia Pengprov Lampung periode 2023-2027.

Ade mengucapkan terimakasih karena kembali dipercaya sebagai ketua untuk menjalankan roda organisasi renang di Lampung. 

"Terimakasih atas kepercayaannya, kita akan mempersiapkan roadmap renang ke depan untuk menatap PON 2024, 2028, dan seterusnya. Kita berharap dunia renang Lampung bisa melangkah lebih jauh dan berkibar," ujarnya. 

Elly Wahyuni Bantu Korban Kebakaran di Pesawaran

Pesawaran- DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, didampingi DPC Gerindra Pesawaran dan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Lampung, pengurus dan sayap partai Prabowo Subianto ini datang dan berikan bantuan kepada korban kebakaran.

Diketahui, Kharis dan Sarinah warga Dusun Penengahan Desa Gedongtataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, menjadi korban kebakaran.

Mewakili DPD Partai Gerindra Lampung, sekaligus Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni menyebut, pihaknya mengunjungi rumah korban musibah kebakaran sekaligus memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka.

“Ini juga merupakan instruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, agar semua kader Gerindra selalu peduli kepada warga masyarakat,” kata Anggota DPRD Lampung ini, Minggu 17 September 2023.

Dirinya menjelaskan, DPD, DPC dan PIRA Partai Gerindra selalu bekerjasama bahu-membahu untuk melaksanakan “Gerindra Peduli” guna membantu masyarakat yang terkena musibah.

“Untuk bantuan yang kita berikan ini, berupa beras, sembako, uang tunai, pakaian. Ya semoga sedikit bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan dan bermanfaat untuk korban kebakaran,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran Achmad Rico Julian mengatakan, pihaknya juga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada badan-badan terkait untuk pengajuan bedah rumah.

“Ya kita upayakan supaya mereka bisa mendapat bedah rumah, sehingga rumah mereka dapat dibangun kembali,” katanya.

“Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan listrik, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini,” pungkasnya.(Lis/ndi) 

Elly Wahyuni: Selesaikan Konflik dengan Musyawarah

Minimalisir potensi terjadinya gesekan Konflik, menjadi topik pembahasan Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Sabtu (16/9/23).

"Alhamdulillah, hari ini (Sabtu 16/9/23). Saya telah menggelar Sosperda di Kota Metro," ujarnya.

Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini memilih, Peraturan Daerah (Perda) Rembug Desa dan Kelurahan untuk disiarkan di Kota Metro.

Alasanya, agar potensi terjadinya gesekan konflik ditengah masyarakat dapat diminimalisir dengan, pengetahuan regulasi terkait hal tersebut.

"Di dalam Perda ini mendorong masyarakat agar dapat menyelesaikan konflik dengan mengedepankan musyawarah," kata dia.

Dengan melibatkan pamong dan balai desa setempat, masyarakat diharap dapat menyelesaikan gesekan konflik yang terjadi, agar permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat tidak meluas.

"Kalau konflik sudah meluas, tentu hal tersebut sulit untuk dikendalikan, maka kehadiran perda ini masyarakat diminta untuk melibatkan pamong dan pihak desa," ungkapnya.

Sementara, Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung ini mendorong agar masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik.

Dengan cara, mengimplementasikan nilai-nilai butir Pancasila seperti menerima perbedaan, dan saling gotong royong.

"Saya berharap agar masyarakat dapat mencegah potensi terjadinya konflik, dan dapat menyelesaikan konflik secara bijak," pungkasnya. (*)

Anggota DPRD Lampung Mardiana Reses di Lampura dan Way Kanan

Bandar Lampung — Serap aspirasi menjadi tugas pokok Anggota DPRD Provinsi Lampung tahap III tahun 2023, dengan tujuan mengetahui secara langsung sejumlah keluhan warga, untuk menyelaraskan pembangunan di seluruh daerah.

Saat ditemui di kantor, Anggota Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Lampung, Mardiana mengatakan selama delapan hari turun menyapa masyarakat sesuai Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan.

“Alhamdulillah, pekan kemarin saya turun bersilaturahmi dengan masyarakat. Banyak, keluhan warga yang disampaikan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana. Selasa (12/09/2023).

Tercatat, kata Kakak Mardiana sapaan akrabnya mengungkapkan, aspirasi yang diutarakan ta) warga, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamat () Abung Tengah, dan Kecamatan Abung Barat. diantaranya. Perbaikan jalan desa, pengadaan sanitasi Desa (MCK), bedah Rumah, P3A, dan jaringan irigasi.

Yang pasti, tambah Garnita NasDem Lampung tersebut melanjutkan. Ketika bisa diupayakan masuk dalam anggaran perubahan, akan menjadi prioritas untuk direalisasikan. Tetapi, kalau pun tidak bisa. Diusahakan masuk dalam anggara murni 2024.

“Kita akan koordinasikan dengan masing-masing dinas terkait, kalau bisa masuk di perubahan. Tapi, minimal sudah masuk dalam perencanaan," ujarnya seperti dilansir WARTAPOST.CO.ID,

Anggota DPRD Lampung Elly Wahyuni: Warga Resah Sembako Naik

Bandar Lampung- Harga sembako merangkak naik pasca fenomena El Nino, menjadi topik pembahasan Wakil I Ketua DPRD Lampung, Elly Wahyuni saat menggelar reses di Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.

"Alhamdulillah, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat salah satunya soal harga sembako yang naik," ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan, kenaikan harga sembako tentu hal tersebut diresahkan para masyarakat, terlebih pasca fenomena El Nino.

"Tentunya masyarakat resah dengan adanya kenaikan harga sembako ini," kata dia.

Sementara, selain harga kebutuhan pokok naik, politisi Partai Gerindra ini menyebut pelaku usaha mempertanyakan bantuan UMKM.

"Pelaku usaha UMKM banyak yang mempertanyakan adanya bantuan UMKM," ungkapnya.

Kader partai besutan Prabowo Subianto ini meminta agar, pemerintah dapat menyalurkan bantuan untuk UMKM secara merata. Agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat merakan kehadiran pemerintah. (Lis/ndi)

Antisipasi El Nino, Budhi Condrowati Dorong Pemprov Alokasikan Anggaran

Bandarlampung ): Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Lampung Budhi Condrowati meminta Pemerintah Provinsi Lampung memperhatikan anggaran untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak dari bencana El Nino atau kekeringan.

Hal tersebut disampaikan Budhi Condrowati usai melaksanakan rapat rutin DPD PDI Perjuangan Lampung, di Kantor DPD Partai setempat, Jl. Pangeran Emir Moh. Noer Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Jumat (15/9).

Condro mengatakan, dampak dari bencana El Nino sangat memprihatinkan seperti kekeringan yang menyebabkan menurunnya produktivitas pangan hingga kebakaran. Dan ini tentu lebih berdampak kepada petani khususnya di Provinsi Lampung.

“Karena memang dampak dari El Nino ini kaitannya dengan persoalan pangan dan air, artinya dalam produksi pertanian terganggu kemudian produktivitasnya menurun, dan karena musimnya sangat panas seperti ini jelas menjadi potensi gagal panen karena sawah yang kekeringan, tentu ini merugikan para petani kita” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini.

Hal tersebut juga, menurutnya, akan berdampak pada harga jual karena ketersediaan pangan menipis sehingga terjadi kelangkaan.

“Kemudian jelas namanya hukum dagang, apabila barang langka tentu harga juga akan naik, seperti yang saat ini terjadi pada beras dari yang harga sebelumnya sekitar 10 ribuan saat ini naik hingga Rp12 ribu sampai Rp13 ribu per kilogram,” tambahnya.

Maka dari itu, Budhi Condrowati meminta Pemprov Lampung agar lebih memperhatikan dalam mengalokasikan anggaran untuk menangani El Nino dan beri solusi dengan terobosan baru dalam permasalahan pertanian dan persediaan air.

DPRD Lampung Mikdar Ilyas Sebut Dana Bosda Kecil

Bandar Lampung - Besaran Bosda Rp10 miliar menurut Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas masih terlalu minim. 

Maka Pemprov Lampung harus menambah anggaran karena jumlah siswa penerimanya sangat sedikit.

"Anggaran Bosda itu kan sangat kecil, maka rekomendasi Komisi V kita minta supaya dana Bosda ditingkatkan. Karena itu sangat membantu siswa SMA SMK yang tidak mampu,” kata Mikdar.

Politisi Gerindra Lampung ini mengatakan, di Kota Bandarlampung saja penerima Bosda tidak sampai 300 siswa. Sementara di beberapa daerah lain, jumlah penerima bantuan ini kisarannya hanya 30 sampai 40 siswa.

" sudah ditetapkan. Maka Komisi V DPRD Lampung meminta agar penambahan Bosda dilakukan mulai tahun 2024.

“Sekarang tidak memungkinkan lagi tapi kita minta tahun depan harus jadi perhatian Pemprov Lampung. Kita berharap semaksimal mungkin agar membantu masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. 

Diketahui, Provinsi Lampung tahun ini menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp10,11 miliar.

Bosda ini terdiri dari anggaran untuk SMA sebesar Rp4,32 miliar dan SMK Rp5,79 miliar.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Tommy Efra Hendarta mengatakan dana Bosda dari APBD Lampung untuk menambah dana BOS dari APBN.

“Dana Bosda ini memang sudah dianggarkan oleh Pemprov Lampung untuk tahun 2023 ini. Tapi penyalurannya masih menunggu juknis,” katanya usai menghadiri hearing di Komisi V DPRD Lampung Rabu (13/9/2023).(ndi) 

DPRD Lampung Bahas 3 Poin Penting saat RDP Bersama Disdik

Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, membahas 3 poin penting dalam rapat dengar pendapat, yang digelar di ruang rapat komisi, Rabu (13/09/2023).

“Tadi, kita RDP dengan Disdik. Dan dalam pembahasan tadi, kita melakukan pendalaman tentang tiga poin penting. Yang menurut kami, harus segera di carikan solusinya,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, usai memimpin rapat.

Ketiga poin penting tersebut, yaitu. Pertama, membahas tentang Bantuan siswa miskin yang berasal dari anggaran BOS. Dengan, fokus menambah jumlah penerima di masing-masing sekolah. Sebab, dari hasil temuan turun kemasyarakat bahwa jumlah penerima yang berada di daerah, hanya kisaran 30-40 siswa, dan untuk Bandar Lampung kisaran kurang lebih 200 siswa. Dengan besaran bantuan, sebesar 600-700 ribu/siswa.

“Ini sangat tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Karena, setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan, yang jelas dijamin oleh negara sesuai peraturan yang ada. Sehingga, kami mendorong Dinas terkait menambah volume jumlah siswa penerima,” kata Mikdar seperti dilansir Kinni.id.

Kemudian yang kedua, Komisi V mendorong penambahan atau pembangunan sarana prasarana sekolah (gedung), di seluruh daerah. Sebab, berdasarkan hasil temuan teman-teman anggota DPRD, jumlah sekolah di Daerah khususnya tingkat SMA/SMK sederajat belum merata.

“Tadi, kita sampaikan, agar Dinas aktif mengecek di masing-masing daerah. Agar, pemerataan sekolah tingkat SLTA bisa terasa hingga daerah. Walaupun, Dinas tadi bilang bukan ranah mereka, dan ramah kementerian. Tapi, setidaknya carikan solusinya, dengan konsultasi ke pihak terkait,” ujarnya.

Selanjutnya, yang ketiga. Komisi V mendesak kepada Disdik untuk segera menindak lanjuti soal P3K ke Kementerian, agar menerbitkan SK. Karena, DPRD sudah menganggarkan dengan peruntukan 1007 tenaga pendidik.

“Kami mendesak Disdik untuk aktif, tentang penerimaan P3K. Karena, alhamdulillah, DPRD sudah menganggarkan. Kami minta dalam waktu dekat ada ketegasan,” ungkapnya. (Kn)

DPRD Lampung Sikapi Nasib Ribuan PPPK Guru

Bandar Lampung - Sebanyak 1.007 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Pemprov Lampung telah lulus tes tahun 2022. Namun sampai saat ini belum dilantik.

Hal ini pun mendapat perhatian dari Komisi V DPRD Lampung, dan mendorong agar Pemprov secepatnya melantik dan menyerahkan SK para PPPK yang sudah lulus.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas mengatakan ada 1.425 guru PPPK Pemprov Lampung, namun yang menerima SK baru 418 orang.

"Jadi 1.007 orang PPPK sampai saat ini belum dilantik dan belum mendapat SK. Ini yang kita minta agar segera di-SK-kan, karena ternyata anggaran untuk gajinya sudah tersedia,” kata Mikdar usai hearing dengan Disdikbud Lampung, Rabu (13/9/2023).

Menurut Mikdar, dana untuk gaji PPPK sudah disiapkan di APBD Perubahan 2023 ini sekitar Rp 69,2 miliar. Dana itu untuk gaji selama 3 bulan di tahun 2023.
"Artinya dana itu kan untuk gaji bulan Oktober, November dan Desember. Maka kita minta agar dilantik pada September atau Oktober mendatang,” ujarnya seperti dilansir rilis.id.

Terkait rencana penerimaan PPPK tahun ini, menurut Mikdar kuotanya tidak termasuk dengan 1.007 PPPK yang telah lulus. Tetapi untuk formasi baru.

“Bahwa yang akan ada tes lagi tahun ini bukan termasuk 1.007 yang sudah lulus tes lalu, tapi untuk yang baru. Jadi itu penambahan, karena kalau yang 1.007 itu disuruh tes lagi ya sia-sia dong, mereka itu sudah clear tinggal SK-nya saja,” jelas dia.